Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Nadyya Dwi Wulandari
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Anisah, Aan; Nur Azizah; Nadyya Dwi Wulandari; Bintang Afifah Nailah Surya; Siska Habibah; Thalita Raissa Latifolia; Anindya Rahma Fathiya; Nikita Sheila Pasha; Annisa Hafida
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19005

Abstract

Zakat merupakan bentuk ibadah yang bersifat wajib bagi muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada golongan yang kurang mampu apabila sudah memenuhi nisab. Zakat juga termasuk dalam rukun iman yang ke tiga. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Seiring berkembangnya zaman, zakat dapat dilakukan secara online melalui beberapa website seperti BAZNAS dan LAZ. Transparansi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama perihal keuangan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaannya terkait transparansinya di era modern. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan untuk mempermudah dalam pengumpulan data analisis dari jurnal ilmiah maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan hasil nyata dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai landasan yuridis pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ secara transparan serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan zakat. Berkembangnya teknologi dalam pengelolaan zakat tidak lepas dari tantangan berupa masih banyaknya masyarakat yang belum banyak mengenal teknologi, serta keamanan data yang memungkinkan untuk disalahgunakan. Dengan adanya tantangan tersebut hal yang dapat dilakukan adalah terus berinovasi dalam teknologi untuk tetap menjaga dan memperkuat akuntabilitas.
Lembaga Independen Pengawas ASN: Langkah Maju Reformasi Atau Beban Baru Kelembagaan Negara Intan Nur’Aini; Karmila Nuralifah Kadir; Nadyya Dwi Wulandari; Aqila Fayyaza Ghafur; Farel Ananda Rizqi
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 4 (2025): November : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i4.1268

Abstract

Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XXII/2024, which eliminates the Civil Service Commission (KASN) and transfers its duties to the National Civil Service Agency (BKN) as the new institution responsible for supervising the merit system, has generated significant concerns regarding the autonomy and effectiveness of internal bodies that are often viewed as underperforming. Based on a normative analysis grounded in relevant legal principles and theoretical frameworks, this ruling is seen as creating a gap in the oversight mechanism intended to safeguard the neutrality and integrity of the state civil apparatus. The shift in authority also introduces the potential for overlapping responsibilities that conflict with the fundamental doctrine of checks and balances. Such structural inconsistencies may weaken the supervision of civil service behavior and reduce the accountability expected from government institutions. Ultimately, these issues risk diminishing public confidence in the state apparatus, as the absence of an independent oversight body can hinder efforts to ensure professionalism, fairness, and ethical conduct within the ASN system.
Co-Authors Aan Anisah Anindya Rahma Fathiya Annisa Hafida Aqila Fayyaza Ghafur Bintang Afifah Nailah Surya Farel Ananda Rizqi Intan Nur’aini Karmila Nuralifah Kadir Nikita Sheila Pasha Nur Azizah Siska Habibah Thalita Raissa Latifolia