Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MANAJEMEN PERKANTORAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Tengku Darmansah; Intan Nur’aini; Najwa Novia Ulfa Samosir; Nazwa Alisya Harahap; Saddam Maulana
Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 5 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v5i9.3585

Abstract

Manajemen perkantoran meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan berbagai aspek yang terkait dengan perkantoran dan layanan bisnis. Tujuan utama manajemen perkantoran adalah menciptakan lingkungan kerja yang efisien, menjaga kelancaran komunikasi internal dan eksternal, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu. Manajemen perkantoran juga fokus pada pengelolaan sumber daya manusia, manajemen informasi, dan manajemen keuangan yang terkait dengan operasi perkantoran. Seorang manajer administrasi harus dapat menentukan pekerjaan mana yang harus dispesialisasikan dalam rentang waktu yang ditetapkan, untuk menghindari dampak negatif dari penerapan spesialisasi pekerjaan. Departementalisasi juga digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan yang serupa dalam satu departemen, meningkatkan akuntabilitas pada kinerja sebuah produk. Dengan Sistem manajemen perkantoran yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan tenaga kerja yang lebih terhubung. Dengan demikian, manajemen perkantoran menjadi bagian integral dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.
Lembaga Independen Pengawas ASN: Langkah Maju Reformasi Atau Beban Baru Kelembagaan Negara Intan Nur’Aini; Karmila Nuralifah Kadir; Nadyya Dwi Wulandari; Aqila Fayyaza Ghafur; Farel Ananda Rizqi
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 4 (2025): November : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i4.1268

Abstract

Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XXII/2024, which eliminates the Civil Service Commission (KASN) and transfers its duties to the National Civil Service Agency (BKN) as the new institution responsible for supervising the merit system, has generated significant concerns regarding the autonomy and effectiveness of internal bodies that are often viewed as underperforming. Based on a normative analysis grounded in relevant legal principles and theoretical frameworks, this ruling is seen as creating a gap in the oversight mechanism intended to safeguard the neutrality and integrity of the state civil apparatus. The shift in authority also introduces the potential for overlapping responsibilities that conflict with the fundamental doctrine of checks and balances. Such structural inconsistencies may weaken the supervision of civil service behavior and reduce the accountability expected from government institutions. Ultimately, these issues risk diminishing public confidence in the state apparatus, as the absence of an independent oversight body can hinder efforts to ensure professionalism, fairness, and ethical conduct within the ASN system.