Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Innovative and Creativity
Fadly, Najwa Izzatul
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Hukum Adat dan Islam dalam Dinamika Sosial Mesjid Raya Pekanbaru: Tinjauan Antropologi Hukum Ramadhani, Suci; Damanik, Anisa Mulyana; Trifanjani, Kencana; Dewi, Tike Murti Sari; Rasudin, Nurahim; Hasibuan, Nabila Shifa Ananta; Verderik, Verryani; Fadly, Najwa Izzatul; Reviadana, Greshanda; Sarijan, Hamid Fadilah; Maulana, Alfath Ridho
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19547

Abstract

Hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam membentuk norma dan nilai sosial di masyarakat, terutama dalam aspek pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat mengatur proses pernikahan, sementara hukum Islam memberikan pedoman syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam penyelesaian sengketa, keduanya mendorong mediasi dan musyawarah, menciptakan mekanisme yang diterima masyarakat. Hukum Islam di Indonesia telah beradaptasi dengan budaya lokal, seperti terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengintegrasikan elemen hukum adat. Masjid Raya Pekanbaru, sebagai warisan sejarah, berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat budaya, mencerminkan identitas masyarakat Pekanbaru dengan arsitektur yang menggabungkan unsur Melayu dan Timur Tengah. Namun, revitalisasi pada 2009 mengakibatkan hilangnya keaslian bangunannya. Customary law and Islamic law interact closely in shaping social norms and values within society, particularly in areas such as marriage, inheritance, and dispute resolution. Customary law governs the ceremonial processes of marriage, while Islamic law provides guidelines for the essential conditions and legal requirements. In resolving disputes, both systems emphasize mediation and deliberation, fostering mechanisms that are widely accepted by the community. Islamic law in Indonesia has adapted to local cultures, as reflected in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI), which integrates elements of customary law. The Great Mosque of Pekanbaru, a historical landmark, functions as both a place of worship and a cultural center, representing the identity of the Pekanbaru community through its blend of Malay and Middle Eastern architectural styles. However, a revitalization project in 2009 led to a loss of authenticity in the structure.
ANALISIS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PENOLAKAN MUTASI JABATAN DARI PETUGAS KEAMANAN MENJADI PEMANEN SAWIT PADA PT. PADASA ENAM UTAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT.SUS-PHI/2025/PN PBR) Rasudin, Nurrahim; Dasya, Sherin Oriza Flori; Amanda, Putri; Fadly, Najwa Izzatul; Fariz, Muhammad Nur
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.10577

Abstract

Kajian ini menganalisis dinamika perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh penolakan kebijakan mutasi jabatan di PT. Padasa Enam Utama. Kasus yang diangkat merujuk pada Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pbr, di mana terjadi perubahan posisi kerja dari petugas keamanan menjadi pemanen sawit. Titik berat penelitian ini adalah mengidentifikasi akar penyebab konflik, membedah alur penyelesaian sengketa industrial yang ditempuh, serta mengevaluasi implikasi hukum dari putusan tersebut bagi pemberi kerja maupun pekerja. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengintegrasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sengketa berawal dari kebijakan mutasi yang dinilai pekerja menyimpang dari kontrak kerja awal dan tidak relevan dengan beban kerja sebelumnya. Proses penyelesaian sengketa berjalan secara bertahap, mulai dari dialog bipartit dan tahap mediasi, hingga berakhir di meja hijau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam amar putusannya, majelis hakim melakukan pertimbangan mendalam terhadap keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Konsekuensi hukum dari putusan ini tidak hanya menentukan status kelangsungan hubungan kerja, tetapi juga pemenuhan kompensasi bagi pekerja. Secara keseluruhan, putusan PHI ini mempertegas urgensi kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem hubungan industrial.
Co-Authors Amanda, Putri Damanik, Anisa Mulyana Dasya, Sherin Oriza Flori Dewi, Tike Murti Sari Fariz, Muhammad Nur Hasibuan, Nabila Shifa Ananta Maulana, Alfath Ridho Nurahim Rasudin Rasudin, Nurrahim Reviadana, Greshanda Sarijan, Hamid Fadilah Suci Ramadhani, Suci Trifanjani, Kencana Verderik, Verryani