Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) CART-MAKING Hermawansyah, Adi; Norhidayah, Siti; Zamzam, Muhammad; Jelina, Sherly; Saputri, Maulidya Fathimah; Prastistha, Erica Agni; Amelia, Riska; Rifka, Rosmida; Ferry, Christian; Malik, Syahrul; Imelba, Wianda Faza; Chuarajab Ms., Tawakkal
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): MARET
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/abdidos.v8i1.2284

Abstract

The development of micro, small and medium enterprises (MSME) play a vital role in improving the local economy and expanding economic opportunities for the community. One effective strategy in supporting the growth of MSME is through creating business carts that can function as a mobile platform for selling products or services. This research aims to examine the process of making MSME carts with a focus on design innovation, materials used, and efficient and environmentally friendly production methods. Research methods involve literature analysis, field surveys, and interviews with relevant stakeholders. The research results show that the use of appropriate technology and materials can increase the durability, safety and aesthetics of MSME carts, while the use of efficient production methods can reduce production costs and speed up processing time. The practical implications of this research are to provide practical guidance for MSME in choosing designs, materials and production methods that suit their needs and to encourage the government and related institutions to provide adequate support and facilities for the development of MSMEs through the manufacture of business carts. Thus, this research has the potential to make a significant contribution to increasing the competitiveness of MSME and strengthening the local economy in a sustainable manner.
IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN DAERAH PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BALIKPAPAN 2021 Prasetya, Audrey Putri; Ferry, Christian
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 8, No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v8i2.1139

Abstract

Setelah Kalimantan Timur resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950,muncul berbagai persoalan administratif yang mempengaruhi struktur pemerintahan di daerahtersebut, khususnya di Balikpapan. Permasalahan tersebut mendorong adanya tuntutan darimasyarakat dan DPRD untuk menjadikan Balikpapan sebagai Kotapraja, yang akhirnyadiwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Seiring waktu, Kota Balikpapanmengalami perkembangan wilayah administratif, yang pada tahun 2012 terdiri dari 6 kecamatandan 34 kelurahan. Dalam upaya menjaga ketertiban dan mendukung ekonomi kerakyatan,Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentangPenataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan ini mengatur lokasi,zonasi, pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi bagi PKL agar dapat berusaha secaratertib dan berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlahtantangan, seperti ketidaktegasan aturan zonasi, lemahnya pengawasan di luar jam kerja, sertapembinaan yang belum optimal karena belum adanya peraturan pelaksana (Perwali). Olehkarena itu, dibutuhkan evaluasi dan penguatan regulasi serta sinergi antarinstansi dalampelaksanaan perda agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara efektif.