Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINDAKAN HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNTUK MENJAGA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Pande Kadek Erna Listiyani; I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1910

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara prosedural tata cara beracara dalam penanganan perkara oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) serta mengkaji efektivitas pengajuan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Kajian ini dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur hukum relevan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga kurang efektif. Kendala yang sering terjadi antara lain adalah syarat administratif yang rumit, waktu pengajuan yang sangat terbatas, serta interpretasi hakim yang cenderung formalistik. Selain itu, rendahnya tingkat keberhasilan pihak yang mengajukan keberatan juga memperlihatkan bahwa mekanisme ini belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme.
ANALISIS REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KASUS KEBOCORAN DATA DI INDONESIA Arum Puspa Pradhipta; I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2496

Abstract

Analisis ini berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam menangani isu-isu krusial terkait kebocoran data. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi individu, serta mengidentifikasi dan menilai peran pemerintah dalam mengatasi dan merespons permasalahan kebocoran data yang semakin marak terjadi di Indonesia. Metodologi yang diterapkan dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Dalam pendekatan ini, permasalahan hukum dianalisis secara mendalam berdasarkan pada teori-teori hukum yang telah mapan dan penyelesaian masalah hukum dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan utama yang menjadi acuan penulis dalam menjawab rumusan masalah adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas regulasi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Selain itu, studi ini juga akan memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan regulasi perlindungan data yang lebih komprehensif dan adaptif, dengan mempertimbangkan dan membangun dari regulasi yang sudah ada guna memastikan perlindungan data yang lebih kuat dan responsif di masa depan.
PEMIDANAAN CYBERCRIME MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Aradea Murti Basunjaya; I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2497

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pemidanaan yang efektif terhadap pelaku tindak pidana siber (cybercrime) di Indonesia, sebuah isu krusial di era digital yang terus berkembang. Dengan metode penelitian hukum normatif, kajian ini secara mendalam menyelami permasalahan hukum yang timbul, berlandaskan teori hukum normatif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (statute approach) digunakan untuk mengkaji regulasi spesifik yang relevan, sementara pendekatan analisis (analytical approach) diterapkan untuk mengurai dan memahami kompleksitas serta dinamika isu pemidanaan siber, termasuk tantangan dalam penegakannya. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pemidanaan siber telah jelas secara normatif, implementasinya di lapangan, terutama dalam aspek pembuktian, masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan ini sering kali bersinggungan dengan isu hak asasi manusia seperti privasi data dan yurisdiksi, menyoroti urgensi pembaruan hukum di Indonesia guna menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang demi terciptanya keadilan.
AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN BERKAS PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK DALAM PROSES PRA-PENUNTUTAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Ni Made Esthi Rahayu Pratidina; I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2648

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaklengkapan berkas penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dalam proses Pra-Penuntutan, terutama jika ditinjau dari perspektif asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan, terutama ketika prosedur formal seperti kelengkapan berkas tidak terpenuhi secara optimal. Ketidaksiapan atau kelalaian penyidik dalam melengkapi berkas perkara dapat menyebabkan hambatan serius dalam tahapan Pra-Penuntutan, yang pada akhirnya mengganggu asas kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach), guna memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap persoalan hukum yang dikaji. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan berkas penyidikan yang tidak segera dilengkapi oleh penyidik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi tersangka yang memiliki hak untuk segera diadili guna memperoleh keadilan secara cepat dan efisien. Proses bolak-balik berkas antara penyidik dan kejaksaan yang terjadi akibat ketidaksiapan tersebut menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan asas peradilan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum serta penegasan standar operasional prosedur dalam pengelolaan berkas perkara agar asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara optimal.