Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.642

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Melayunesia Law jurnal hukum das sollen Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Journal of Education and Culture

Ferawati, Ferawati Ferawati

Universitas Riau

Author-ID : 925122

Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PELIMPAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Markus, Freddy; Indra, Mexsasai; ', Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017): Wisuda Oktober 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

When initiating the investigation process, the investigator must immediately fulfill the two evidences set out in Article 184 of the Criminal Procedure Code and establish the suspect in a crime and complete the file to be immediately delegated to the prosecutor. For suspects detained investigators have a time limit to settle the case while for suspects who are not detained investigators have no time limit to complete the case and may be constrained or lasted for years. This is of course detrimental to the right of the suspect to be immediately examined in court and obtain legal certainty regarding his status. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the time period of determination of suspect status by the investigator. Second, to know the ideal period of time for the determination of suspect status.The type of research used is a normative legal research or can be called also the research of doctrinal law, normative legal research is a literature law research. Sources of data in this normative legal research is the data or material law of primary, secondary, and tertiary. The author in preparing and analyzing all the data and materials obtained in this study, conducted qualitatively. From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the timing of the determination of suspect status by the investigator has not been clearly and completely regulated. Secondly, according to the author of the ideal period of time regarding the determination of suspect status in the investigation process, especially for the suspect who is not detained that is 90 days in accordance with the provisions in Article 88 of the Draft Law on Criminal Procedure Code. Author's suggestion, Firstly, it is necessary to amend the current Criminal Procedure Code, specifically in Article 50, concerning the time limit of the investigation process. Secondly, the Government needs to enact the New Criminal Procedure Code which has been prepared especially in Article 88 which regulates the time period for investigation process for the non-detained suspect that is 90 days to protect the rights of the suspect.Keywords : Unification Period, Investigation, Suspect, Legal Certaint

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Tarulina, Hotma; Indra, Mexsasai; ', Ferawati
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017): Wisuda Oktober 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia is known as democracy, where the highest sovereignty is in the hands of the people, that is what causes free people to think and gather to create organizations. Community Organizations hereinafter referred to as mass organizations. Community Organizations are organizations established and formed by the community on a voluntary basis based on the similarity of aspirations, wills, needs, interests, activities and objectives to participate in development in order to achieve the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. Community organizations basically should not conflict with Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. But in reality, many deviant behaviors are performed by members of mass organizations. Lately the actions taken by members of mass organizations actually cause a variety of uneasiness and discomfort to the community by way of anarchist actions. During this time the specific arrangement of members of mass organizations who commit criminal acts in the name of mass organizations in the shade is still very minimal, making it difficult to hold accountable to the board members and members of these organization.The purpose of this thesis writing are: Firstly, to know the accountability of Criminal Officer Against Criminal Act Conducted by Members of Social Organization Based on Law Number 17 Year 2013 About Social Organization, Secondly, to know Criminal Liability Against Criminal Act Conducted by Organization Members Based Law Number 17 Year 2013 on Societal Organizations.This type of research is normative law research or can be called also research doctrinal law. From the research results of the problem there are two main points that are concluded, First, the criminal responsibility of the board of criminal acts committed. Second, criminal liability of members of community organizations committing criminal acts. Keywords: Criminal Accountability - Community Organization

MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat deselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.

Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Dan Biota Laut Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Ferawati Ferawati
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Melayu pesisir terkait dengan upaya memberikan pelindungan hukum terhadap sumber daya ikan dan biota laut. Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk melindungi sumberdaya ikan dan biota laut, yakni melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan lalu mencantumkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Namun usaha ini masih dirasakan kurang maksimal dalam upaya penaggulangan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut yang tidak ramah lingkungan serta cenderung mengakibatkan kerusakan pada berbagai ekosistem laut, upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur penal terkesan tidak menimbulkan efek jera, selain itu jika pelaku diproses secara pidana maka prosesnya sangat panjang dan harus ada bukti yang cukup, sehingga sangat sulit menjerat pelaku. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan memaksimalkan upaya non penal, salah satu caranya dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan dan biota laut. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model kearifan lokal masyarakat Melayu Pesisir Indragiri Hilir Riau yang dapat dijadikan dasar konstuksi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan dan biota laut.

Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau.Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi (alat transportasi dengan menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas layanan polisi. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model penyelesaian pelanggaran sumber daya alam (hutan) dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Melayu Indragiri Hilir Riau.

Nilai-nilai Budaya Melayu Dalam Sistem Pemerintahan Kepenghuluan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Elmayanti Elmayanti; Ferawati Ferawati
Journal of Education and Culture (JEC) Vol. 1 No. 2 (2021): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

With the stipulation of traditional villages in Siak Regency, it certainly has an impact on the administration of government. Fundamental changes are seen in government and community institutions in traditional villages. Regulation Regional Siak No. 2 of 2015 concerning the determination of traditional villages, explains the customary village government institutions where the penghulu is the head of the traditional village. The type of research used in this research is sociological legal research. Traditional villages have a function to organize community life as a legal community unit related to customary law, culture and can be used as a basis for smooth governance and implementation of development. The establishment of this traditional village is one of the objectives to give the broadest authority to the traditional village to maintain customs and territorial rights. The traditional village has the identity of elements as an alliance of customary law communities, and has several characteristics that distinguish it from other social groups which automatically become indigenous peoples. The factors that influence the success of the penghulu government system in the indigenous people of the Kuala Gasib village are the existence of a law that clearly regulates the position of a penghulu, the availability of a budget for development, the existence of adequate facilities and infrastructure in carrying out the wheels of government in the traditional village. In Kuala Gasib, there is a need for an MOU (Memorandum Of Understanding) or legal understanding between the village and the law (police), related to the settlement of crimes or irregularities.

Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau sebagai Salah Satu Aset Budaya Indonesia Ferawati; Erdianto; Martojo
Journal of Education and Culture (JEC) Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Education and Culture
Publisher : Indra institute Research & Publication

The aim of the research is to explore the customary law of the Malay Indragiri Hilir Riau related to marriage customs, because so far the weakness of the Malay customary community is the absence of written documents related to the customs and culture of marriage of the Malay community, so that with the development and changing times, it is possible that the law Malay customs which have only been passed down orally and passed down from generation to generation will erode and disappear from the Malay world. To obtain the necessary data, the researcher used a qualitative descriptive research method with a field research approach. Then the technique for collecting data was carried out by observing the research location, conducting interviews with traditional leaders and religious leaders in the Malay community. The results of this study are that it is possible to inventory customary marriage laws of the Indragiri Hilir Riau community, these findings can be a reference material for the younger generation and people outside the Malay community to find out the local wisdom values of the Malay community related to marriage processions, so that these values will remain its sustainability is maintained as one of the uniqueness and assets of the Indonesian nation.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT INUMAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI TUJUAN PEMIDANAAN Ferawati Ferawati; Erdianto Erdianto; Tengku Arif Hidayat
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7961

AbstractThe use of the modern criminal justice system as a means of distributing justice has proven to encounter many obstacles, one of the contributing factors is because modern justice is loaded with the burden of formalities, procedures, bureaucracy and strict methodologies and the same process is still being carried out for all types of problems. obtained by modern society is nothing but bureaucratic justice, while the legal goals achieved are only legal certainty. This is very contrary to the wishes of the people who crave substantial justice. Through this study, researchers explore the values of local wisdom of the people in Inuman, Kuantan Singingi Regency, which are often used as an alternative for resolving criminal cases outside formal courts. The researcher hopes that the results of this study will be input for law enforcement officials in resolving cases, so that the sanctions imposed are not only useful for the perpetrators, but more importantly useful and beneficial for the recovery of victims' suffering or losses, which is also expected to better heal victims. and more resolution. Thus, the termination of conflicts or disputes, especially in criminal cases, can be carried out without any party losing face (elegant solution). AbstrakPenggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah.. sehingga keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis,sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial. Melalui penelitian ini, peneliti mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi,yang sering dijadikan alternatif penyelesai perkara pidana diluar pengadilan formal. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi aparat penegak

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT DI DESA MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR FERAWATI FERAWATI
Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v7i1.4958

Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di Pengadilan Negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada kestabilan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat. Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu adalah melalui prosesi bertih pisang yakni model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.

PERALIHAN BEBAN PEMBUKTIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Azlina, Ira Sinta; Ferawati; Effendi, Erdianto
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2519

Ketentuan pembuktian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tergolong sebagai proses pembuktian yang tidak implementatif terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Dalam proses penegakan hukum sering terkendala alat bukti sehingga banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Pada akhirnya ketentuan pembuktian yang diatur menjaadi penghambat dalam memproyeksikan hukum seebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sistem pembuktian baru yaitu penggunaan pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan modernisasi. Penggunaan sistem pembuktian terbalik didalam tindak pidana pelecehan seksual merupakan gagasan yang disusun dengan mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita hukum, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Co-Authors ', Almizan ', Erdianto ', Erdianto ', Jepriza ', Safrizal Adri, Saidil Ambarita, Agustin Pratiwi Amri, Ruhul Andi Irawan Azlina, Ira Sinta Bijaksono, Athfal Habiby Dasrol Dasrol Davit Rahmadan Dessy Artina Devas, Afifah Fatharani Elmayanti Elmayanti, Elmayanti Erdianto Erdianto Effendi Erdianto Erdianto Evi Deliana HZ Kusuma, Wimroh Putut Wijaya Manurung, Indah Rezeki Markus, Freddy Martojo Mexsasai Indra Muhammad Zulhidayat NABABAN, LIA DANIATI Nurfazilah, Rani Ramadhan, Andika SARI, APRI MONA Satriawan, Rahmat Sembiring, Damenta Suri, Aidil Fitri Takwa, Megat Kalti Tarulina, Hotma Tengku Arif Hidayat

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search