Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementation of Affirmative Action to Protect Women's Political Rights in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Indragiri Hilir Regency Muhammad Zulhidayat; Ferawati; Elmayanti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1090

Women's political rights are a centuries-long struggle. Women, who have often been considered second-class citizens, are struggling to gain the same rights as men in participating in political life. The struggle for women's political rights in Indonesia, including in Indragiri Hilir Regency, is an integral part of the history of the struggle for gender equality globally. Although there has been significant progress, there are still many challenges faced by women in accessing and exercising their political rights. Therefore, this research will discuss the urgency of women's political rights in the DPRD of Indragiri Hilir Regency in order to realise gender equality. Reasearch methods was Yudicial empiric methods. The results showed that women in the Regional People's Representative Council (DPRD) Indragiri Hilir Regency are very minimal, so this requires a new policy to provide space for women's representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) Indragiri Hilir Regency. Although there is an increase in the number of women who occupy political positions, especially at the legislative level, the number of women's representation still does not reach the ideal target, as stated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Merri Herviza Afrianti; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/5ddpnn94

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.

Pengaruh Program Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Hukum Tentang Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Ranah Baru Dalam Mengakses Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Ferawati Ferawati; Andini Azerta Bilbina; Anjani Syafira Arbie Widarsono; Cornelia Navisa Wijaya; Dygta Arsya Parendra; Elsa Septiana; Putu Ayu Septiya Kusuma Dewi; Rachel Nissi Sianturi; Ruben Situmorang; Widia Fainani
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.486-493

The Community Service Program (KUKERTA) of Universitas Riau, implemented in Ranah Baru Village, Kampar District, represents a form of community engagement that integrates higher education with the real needs of society. The main focus of this program is to raise public legal awareness through legal literacy initiatives and education on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The implementation of KUKERTA is not only intended as a means for students to apply the knowledge they have acquired but also as an effort to empower the community to better understand their legal rights and how to access legal aid easily and free of charge. The research methods employed include observation and interviews with village officials as well as local residents. These observations and interviews serve to provide a comprehensive overview of the challenges and obstacles faced by the community in understanding and accessing legal aid, particularly in the context of digital law as regulated by the Electronic Information and Transactions Law. Based on the data collected, the KUKERTA students developed three priority activities as the implementation of the program: sosialization on the importance of legal awareness and the right to obtain legal aid, distribution of posters to facilitate public access to legal aid services, and education on the limitations of digital communication in social media to ensure that the community, especially the younger generation, remains cautious and avoids potential legal violations. The findings indicate that legal awareness among the people of Ranah Baru Village remains relatively low, highlighting the importance of sustaining legal literacy programs to enhance community independence in protecting their rights. This article provides a significant contribution to the development of effective legal literacy models as an effort to empower communities in the rapidly growing digital era

Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Pekanbaru Mukhlis R; Ferawati; Reza Wulandari
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Akhir-akhir ini khususnya di Kota Pekanbaru maraknya terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni pencurian dengan menggunakan kekerasan, hal inilah yang membuat keresahan daan kecemasan di masyarakat. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantarannya adalah ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Kebanyakan hakim dalam memutus perkara pencurian dengan kekerasan hanya memvonis ringan terhadap pelakunya, dimana hal tersebut jika dilakukan secara terus menerus akan berdampak buruk terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak tersebut menyepelekan sanksi yang diberikan kepadanya dan memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empirik atau non-doktrinal atau sering disebut penelitian sosiologis. narapidana anak pencurian dengan kekerasan memang merasa menyesal atas perbuatannya tetapi penyesalan tersebut hanya bersifat sementara dan rasa penyesalan mereka hilang apabila mereka sudah dipidana dan diantara mereka juga tidak merasa jera atas putusan hakim yang didapatkannya.

Local Wisdom and Coastal Protection on Rupat Island: The Role of the Akit Indigenous Community Zulfikar Jayakusuma; Maria Maya Lestari; Tengku Arif Hidayat; Ferawati Ferawati; Davit Rahmadan
Lampung Journal of International Law Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v8i1.3429

The Akit Tribe is an indigenous community inhabiting Rupat Island, one of Indonesia's outermost islands bordering the Strait of Malacca. Historically, the Akit people played an important role in safeguarding the maritime territory of the Siak Sultanate and continue to maintain local wisdom related to coastal and environmental management. This study examines the contribution of Akit local wisdom to environmental conservation and its relevance to protecting Indonesia's sovereignty in border areas. Using a qualitative approach supported by empirical field data, the study finds that traditional practices, particularly mangrove conservation and sustainable resource management, contribute to coastal protection and strengthen Indonesia's presence in strategically important maritime regions. The study also highlights the need for stronger legal recognition and protection of Akit customary institutions and traditional knowledge.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU Indah Apriliani; Emilda Firdaus; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/r020mf34

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menempatkan korban pada kerentanan berlapis karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dimilikinya, sementara pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasihambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak,Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara secara nonlitigasi, rendahnya angka pelaporan, serta adanya fenomena dark number of crime yang menyebabkan banyak kasus tidak tercatat dalamsistem peradilan pidana. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan tenaga ahli, serta kuatnya stigma sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melapor. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kesiapan aparat dan dukungan lingkungan sosial dalam menjamin akses keadilan bagi korban. Adanya hambatan tersebut mengharuskan semua pihak mengupayakan optimalisasi, yang dapat dilakukan melaluipendekatan yang bersifat represif, preventif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas.

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU Audi Liyana; Mukhlis R; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rg9rw751

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal. Meskipun Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telahmenegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik biasa yang tetap dapatdiproses meskipun terjadi pencabutan laporan, dalam praktiknya masih ditemukan perkarayang tidak dilanjutkan akibat adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis kendala implementasi penyidikan tindak pidana kekerasanseksual terhadap anak di Kota Pekanbaru serta merumuskan upaya optimalisasinya dalamrangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperolehmelalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kendala penyidikan berasal dari faktor penegak hukum, sarana,dan kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi adanya penghentian penyidikan akibatpencabutan laporan, belum optimalnya penerapan UU TPKS sebagai lex specialis, keterbatasanjumlah dan kompetensi penyidik dalam menangani korban anak, serta kuatnya stigmamasyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Kebaruan penelitian initerletak pada analisis penghentian penyidikan akibat pencabutan laporan dalam perkara TPKSterhadap anak yang secara normatif tetap harus diproses. Upaya optimalisasi dapat dilakukanmelalui penguatan komitmen penyidik, optimalisasi penerapan UU TPKS, peningkatankapasitas penyidik, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah tersebutdiharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berorientasi padakepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU Audi Liyana; Mukhlis R; Ferawati
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/rg9rw751

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang memerlukan perlindungan hukum secara optimal. Meskipun Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telahmenegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik biasa yang tetap dapatdiproses meskipun terjadi pencabutan laporan, dalam praktiknya masih ditemukan perkarayang tidak dilanjutkan akibat adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis kendala implementasi penyidikan tindak pidana kekerasanseksual terhadap anak di Kota Pekanbaru serta merumuskan upaya optimalisasinya dalamrangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian inimenggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperolehmelalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kendala penyidikan berasal dari faktor penegak hukum, sarana,dan kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi adanya penghentian penyidikan akibatpencabutan laporan, belum optimalnya penerapan UU TPKS sebagai lex specialis, keterbatasanjumlah dan kompetensi penyidik dalam menangani korban anak, serta kuatnya stigmamasyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Kebaruan penelitian initerletak pada analisis penghentian penyidikan akibat pencabutan laporan dalam perkara TPKSterhadap anak yang secara normatif tetap harus diproses. Upaya optimalisasi dapat dilakukanmelalui penguatan komitmen penyidik, optimalisasi penerapan UU TPKS, peningkatankapasitas penyidik, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah tersebutdiharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berorientasi padakepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS

Implementation of Affirmative Action to Protect Women's Political Rights in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Indragiri Hilir Regency Muhammad Zulhidayat; Ferawati; Elmayanti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i2.1090

Women's political rights are a centuries-long struggle. Women, who have often been considered second-class citizens, are struggling to gain the same rights as men in participating in political life. The struggle for women's political rights in Indonesia, including in Indragiri Hilir Regency, is an integral part of the history of the struggle for gender equality globally. Although there has been significant progress, there are still many challenges faced by women in accessing and exercising their political rights. Therefore, this research will discuss the urgency of women's political rights in the DPRD of Indragiri Hilir Regency in order to realise gender equality. Reasearch methods was Yudicial empiric methods. The results showed that women in the Regional People's Representative Council (DPRD) Indragiri Hilir Regency are very minimal, so this requires a new policy to provide space for women's representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) Indragiri Hilir Regency. Although there is an increase in the number of women who occupy political positions, especially at the legislative level, the number of women's representation still does not reach the ideal target, as stated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search