Elisa Umami
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Pendidikan Hukum dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda Elisa Umami; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi masyarakat modern, namun, dampak negatif juga semakin memprihatinkan, terutama dalam bentuk kejahatan siber yang semakin merajalela. Generasi muda, sebagai pengguna utama teknologi, sering kali menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan siber. Dalam konteks ini, peran pendidikan hukum menjadi sangat penting dalam mencegah penyebaran kejahatan siber di kalangan generasi muda.Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran penting pendidikan hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kami menyelidiki konsep pendidikan hukum, dampak kejahatan siber, dan strategi pencegahan yang efektif.Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kejahatan siber di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan hukum yang holistik, generasi muda dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan etika digital, serta mengembangkan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Pembelajaran tentang privasi online, cyberbullying, identitas digital, dan konsekuensi hukum dari tindakan daring merupakan komponen penting dari pendidikan hukum dalam konteks ini.Diskusi menggarisbawahi bahwa pendidikan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum dan regulasi terkait kejahatan siber, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Melalui pendidikan hukum yang efektif, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi kejahatan siber dan membangun lingkungan digital yang lebih aman dan etis.Kesimpulan menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan hukum yang holistik dan relevan sebagai langkah strategis dalam memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di era digital ini. Dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan generasi muda dalam hal hukum dan etika digital, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam melawan ancaman kejahatan siber.
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA: STRATEGI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI Elisa Umami; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha telah menjadi topik penting dalam pembangunan ekonomi modern. Artikel ini menyajikan tinjauan menyeluruh tentang strategi, tantangan, dan implikasi dari kerjasama semacam itu. Melalui penelitian deskriptif dan analisis studi kasus, kami menggali berbagai model kerjasama investasi yang digunakan di berbagai negara. Kami menyoroti manfaat ekonomi dan sosial dari kemitraan ini, sambil membahas kendala yang mungkin terjadi dan strategi untuk mengatasinya. Penelitian ini juga membahas implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan badan usaha yang terlibat dalam kerjasama investasi. Kesimpulannya, artikel ini menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya kerjasama investasi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan pembangunan ekonomi dan sosial
Dampak Kepailitan Perusahaan terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata dalam Perburuhan Ratna Dewi; Andi Ahmad Munajat; Elisa Umami; Dian Sita Hapsari; George Stevenson
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang memiliki dampak yang signifikan, termasuk terhadap hak-hak pekerja yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dampak hukum perdata dalam konteks perburuhan terkait dengan kepailitan perusahaan. Melalui analisis hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan. Dalam konteks hak-hak pekerja, fokus utama adalah pada pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh oleh proses kepailitan. Pengaturan ini dapat berbeda di berbagai yurisdiksi, dan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang relevan. Pada dasarnya, kepailitan perusahaan adalah proses di mana perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan tidak solvent. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak pekerja diproteksi oleh hukum perdata dalam perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis hukum normatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perburuhan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi memiliki peraturan yang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Contohnya, beberapa yurisdiksi memberikan prioritas pembayaran gaji pekerja sebelum klaim kreditur lainnya. Selain itu, ada juga mekanisme perlindungan lainnya, seperti jaminan sosial atau dana pensiun, yang dapat memberikan jaminan kepada pekerja dalam situasi kepailitan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam kepailitan, implementasi dan penegakan hak-hak ini tidak selalu lancar. Terkadang, proses kepailitan dapat menyebabkan penundaan dalam pembayaran atau pengurangan jumlah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Masalah juga muncul terkait partisipasi pekerja dalam proses kepailitan dan representasi kepentingan mereka. Dalam kesimpulan, dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja adalah masalah yang kompleks yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum perdata dalam perburuhan. Perbaikan dan pembaruan terus menerus terhadap peraturan yang ada diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan