Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI MEDIS: ANALISIS FORENSIK TERHADAP KASUS PIDANA PEMBUNUHAN Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum kedokteran forensik memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam memberikan bukti medis yang objektif untuk mendukung penyelidikan dan proses hukum. Namun, implementasi hukum kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, kendala, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem kedokteran forensik dalam peradilan Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, perbaikan dalam regulasi, peningkatan pelatihan bagi tenaga medis forensik, dan pengembangan fasilitas medis forensik menjadi langkah utama untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan forensik.

Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Studi Tentang Kejahatan Keuangan Berbasis Digital Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi khusus, terutama dalam kasus kejahatan keuangan berbasis digital. Meskipun teknologi informasi dapat memfasilitasi efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem keuangan, risiko kejahatan ekonomi seperti penipuan online, pencurian data, dan pencucian uang juga meningkat. Penelitian ini mengulas peran teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis big data, dan blockchain dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di sektor keuangan. Selain itu, penelitian ini membahas kerangka hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan terkait tindak pidana pencucian uang yang mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Melalui studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum dalam mengadopsi teknologi guna meminimalisasi kejahatan ekonomi digital.

Analisis Hukum Terhadap Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian Ini Membahas Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst, Yang Menjadi Studi Kasus Penting Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Ajaran Prioritas Hukum Berfungsi Sebagai Pedoman Dalam Menentukan Keadilan, Manfaat, Dan Kepastian Hukum Dalam Setiap Keputusan Yang Diambil Oleh Lembaga Peradilan. Melalui Analisis Normatif, Penelitian Ini Mengevaluasi Bagaimana Mahkamah Agung Menerapkan Prinsip-Prinsip Tersebut Dalam Putusannya, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Meskipun Terdapat Upaya Untuk Mencapai Keadilan Sosial Dan Melindungi Kepentingan Publik, Masih Terdapat Kendala Dalam Penegakan Hukum Yang Efektif. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia Dan Merekomendasikan Perbaikan Sistem Hukum Yang Ada.

ANALISIS TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM SEKTOR PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: TUGAS DAN FUNGSI BARESKRIM POLRI Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian Ini Mendalami Tindak Pidana Ekonomi Di Sektor Perbankan Indonesia, Yang Semakin Marak Di Tengah Perkembangan Teknologi Dan Globalisasi. Fokus Utama Adalah Pada Dampak Kejahatan Ini Terhadap Konsumen Dan Stabilitas Ekonomi Nasional, Serta Peran Bareskrim Polri Sebagai Institusi Penegak Hukum. Kejahatan Seperti Penipuan, Pencucian Uang, Dan Penggelapan Telah Merugikan Konsumen Secara Langsung, Mengganggu Likuiditas Perbankan, Dan Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan. Penelitian Menggunakan Metode Kualitatif Melalui Analisis Regulasi Dan Strategi Hukum Untuk Mengevaluasi Efektivitas Perlindungan Konsumen Dan Upaya Pencegahan Kejahatan. Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Kolaborasi Antara Bareskrim Polri, Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Dan Masyarakat Diperlukan Untuk Menciptakan Ekosistem Perbankan Yang Lebih Aman, Transparan, Dan Berintegritas. Edukasi Publik Juga Menjadi Kunci Penting Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Akan Hak-Haknya

DINAMIKA KRIMINALITAS URBAN: STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA BESAR Andi Ahmad Munajat; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam dekade terakhir, kota-kota besar di seluruh dunia mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kriminalitas, yang telah menimbulkan keprihatinan serius bagi penghuni dan pengambil kebijakan. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, dengan fokus khusus pada dinamika urban sebagai penyebab utama. Studi ini menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang meliputi statistik kejahatan dari departemen kepolisian, survei sosioekonomi penduduk, serta wawancara dengan ahli dan pejabat lokal. Analisis data menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di kota besar meliputi urbanisasi yang pesat tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, ketimpangan ekonomi yang tajam antara berbagai kelompok sosial, dan kekurangan sumber daya di lembaga penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti pengangguran, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, dan kurangnya ruang terbuka hijau serta fasilitas rekreasi juga berperan dalam meningkatkan potensi kejahatan. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa kriminalitas terjadi di lingkungan urban tetapi juga menawarkan beberapa rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Salah satunya adalah pentingnya desain urban yang lebih inklusif yang mengintegrasikan kebutuhan semua penduduk. Implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan efektivitas sistem kepolisian dengan teknologi modern juga disarankan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk literatur dalam studi kriminalitas urban dan diharapkan akan memicu lebih banyak penelitian di masa depan yang akan mengatasi aspek-aspek belum tergali dari fenomena ini.

Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha: Tantangan dan Peluang Andi Ahmad Munajat; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha merupakan salah satu aspek vital dalam pengembangan ekonomi nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam kerjasama investasi dengan badan usaha, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama, termasuk regulasi yang berlebihan, isu transparansi, serta risiko politik dan ekonomi yang mungkin timbul. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap peluang signifikan yang dapat diperoleh, seperti peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan reformasi kebijakan yang tepat dan peningkatan kerjasama sektor publik dan swasta, kerjasama investasi dapat lebih dioptimalkan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat membantu dalam merancang kerangka kerja yang lebih efektif untuk kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha.

Dampak Kepailitan Perusahaan terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata dalam Perburuhan Ratna Dewi; Andi Ahmad Munajat; Elisa Umami; Dian Sita Hapsari; George Stevenson
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang memiliki dampak yang signifikan, termasuk terhadap hak-hak pekerja yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dampak hukum perdata dalam konteks perburuhan terkait dengan kepailitan perusahaan. Melalui analisis hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan. Dalam konteks hak-hak pekerja, fokus utama adalah pada pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh oleh proses kepailitan. Pengaturan ini dapat berbeda di berbagai yurisdiksi, dan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang relevan. Pada dasarnya, kepailitan perusahaan adalah proses di mana perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan tidak solvent. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak pekerja diproteksi oleh hukum perdata dalam perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis hukum normatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perburuhan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi memiliki peraturan yang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Contohnya, beberapa yurisdiksi memberikan prioritas pembayaran gaji pekerja sebelum klaim kreditur lainnya. Selain itu, ada juga mekanisme perlindungan lainnya, seperti jaminan sosial atau dana pensiun, yang dapat memberikan jaminan kepada pekerja dalam situasi kepailitan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam kepailitan, implementasi dan penegakan hak-hak ini tidak selalu lancar. Terkadang, proses kepailitan dapat menyebabkan penundaan dalam pembayaran atau pengurangan jumlah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Masalah juga muncul terkait partisipasi pekerja dalam proses kepailitan dan representasi kepentingan mereka. Dalam kesimpulan, dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja adalah masalah yang kompleks yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum perdata dalam perburuhan. Perbaikan dan pembaruan terus menerus terhadap peraturan yang ada diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search