Dian Sita Hapsari
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Persimpangan Antara Kesehatan Mental dan Kriminalitas: Wawasan dari Penelitian Kriminologi Dian Sita Hapsari; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan mental yang terganggu dan kriminalitas sering kali dapat berkaitan satu sama lain, memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara keduanya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kondisi kesehatan mental yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas, serta dampak hukum dan sosialnya. Penelitian kriminologi yang relevan digunakan untuk memperkuat argumen dalam artikel ini. Diskusi meliputi faktor faktor risiko terkait dengan gangguan mental dan pelanggaran hukum, intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah kriminalitas terkait dengan gangguan kesehatan mental, dan perdebatan tentang tanggung jawab pidana dalam kasus yang melibatkan individu dengan gangguan kesehatan mental. Diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persimpangan antara kesehatan mental dan kriminalitas serta implikasinya dalam konteks hukum.Persimpangan antara kesehatan mental dan kriminalitas telah menjadi fokus perhatian yang meningkat dalam bidang hukum dan kriminologi. Kesehatan mental yang buruk seringkali terkait erat dengan perilaku kriminal, dan sebaliknya, pengalaman kriminalitas dapat memperburuk kondisi kesehatan mental seseorang. Penelitian kriminologi telah memainkan peran kunci dalam memahami hubungan kompleks ini, mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terlibat, dan mengembangkan intervensi yang efektif. Artikel ini menyajikan tinjauan tentang penelitian kriminologi terkait dengan persimpangan kesehatan mental dan kriminalitas, dengan fokus pada faktor-faktor risiko, intervensi, dan implikasi kebijakan.Faktor-faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan individu dengan gangguan kesehatan mental terlibat dalam perilaku kriminal, seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan stigma sosial, diperinci. Penelitian kriminologi juga mengungkapkan bahwa intervensi seperti program rehabilitasi di penjara dan layanan dukungan komunitas dapat mengurangi tingkat kriminalitas di antara individu dengan gangguan kesehatan mental. Implikasi kebijakan yang didasarkan pada bukti juga disoroti, termasuk kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan mengurangi stigma sosial.Kesimpulannya, persimpangan antara kesehatan mental dan kriminalitas memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dengan memanfaatkan wawasan dari penelitian kriminologi, upaya dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kriminalitas yang terkait dengan kesehatan mental, serta meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
Dampak Kepailitan Perusahaan terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata dalam Perburuhan Ratna Dewi; Andi Ahmad Munajat; Elisa Umami; Dian Sita Hapsari; George Stevenson
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang memiliki dampak yang signifikan, termasuk terhadap hak-hak pekerja yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dampak hukum perdata dalam konteks perburuhan terkait dengan kepailitan perusahaan. Melalui analisis hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan. Dalam konteks hak-hak pekerja, fokus utama adalah pada pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh oleh proses kepailitan. Pengaturan ini dapat berbeda di berbagai yurisdiksi, dan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang relevan. Pada dasarnya, kepailitan perusahaan adalah proses di mana perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan tidak solvent. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak pekerja diproteksi oleh hukum perdata dalam perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis hukum normatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perburuhan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi memiliki peraturan yang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Contohnya, beberapa yurisdiksi memberikan prioritas pembayaran gaji pekerja sebelum klaim kreditur lainnya. Selain itu, ada juga mekanisme perlindungan lainnya, seperti jaminan sosial atau dana pensiun, yang dapat memberikan jaminan kepada pekerja dalam situasi kepailitan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam kepailitan, implementasi dan penegakan hak-hak ini tidak selalu lancar. Terkadang, proses kepailitan dapat menyebabkan penundaan dalam pembayaran atau pengurangan jumlah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Masalah juga muncul terkait partisipasi pekerja dalam proses kepailitan dan representasi kepentingan mereka. Dalam kesimpulan, dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja adalah masalah yang kompleks yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum perdata dalam perburuhan. Perbaikan dan pembaruan terus menerus terhadap peraturan yang ada diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan
ANALISIS HUKUM TENTANG KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN PRAKTIK DI INDONESIA Dian Sita Hapsari; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha merupakan aspek penting dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur kerjasama investasi semacam itu dan menganalisis praktik-praktik yang terjadi dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan studi hukum normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta studi kasus implementasi kerjasama investasi di Indonesia. Analisis ini mencakup peraturan nasional yang mengatur kerjasama investasi, bentuk kontrak yang biasa digunakan, tantangan dalam implementasi, dan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika kerjasama investasi antara pemerintah dan badan usaha, serta memberikan landasan bagi pembaruan regulasi dan praktik yang lebih efektif di masa depan.