Ridev, Ghania Khalisa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KASUS PENGAKUAN CHINA ATAS WILAYAH LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982 YANG MELIBATKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Andini, Mutiara Nefa; Ridev, Ghania Khalisa; Putri, Rachelya; Henandi, Aqilla Nada; Vesca H., Lusya Najwa; Andrean, Muhammad Fadhil; Putra, Dhaffa Hosya; Septaria, Ema
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.270

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengakuan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional, khususnya mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Metodologi yang digunakan meliputi analisis hukum, studi kasus, dan studi literatur, dengan fokus pada dokumen hukum utama seperti UNCLOS 1982 dan putusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Filipina vs. Tiongkok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan China, yang didorong oleh klaim sepihak China atas wilayah tersebut dalam "Nine Dash Line," Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam beberapa kasus, Filipina memilih untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration), yang menghasilkan putusan yang mendukung Filipina dan menolak klaim China berdasarkan "nine-dash line" sebagai tidak sah menurut UNCLOS. Sebaliknya, Indonesia tidak membawa sengketanya ke pengadilan internasional, melainkan lebih memilih penyelesaian damai melalui mediasi sambil tetap menolak klaim China secara sepihak. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim harus memperkuat kerangka hukum nasional mereka agar sejalan dengan kewajiban internasional, terutama dalam mematuhi ketentuan UNCLOS.
The System of Inheritance Distribution in Dusun Pulau Community, Air Rami District: A Comparative Study of Pekal Bacakuk Kayu Customary Law and Islamic Law Prianto, Rocky Eric; Putra, Deyan Ajian; Ridev, Ghania Khalisa; Zidane, Muhammad Azka
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10948

Abstract

One of the common issues in contemporary society is the problem of inheritance distribution systems, which are influenced by legal pluralism, including customary law, Islamic law, and western law. These differing legal systems often lead to inconsistencies in inheritance practices within communities. This study aims to analyze the comparison between the inheritance distribution system under Pekal Bacakuk Kayu customary law and Islamic inheritance law in the Dusun Pulau community, Air Rami District. This research is an empirical legal study supported by a normative approach, with data collection conducted through interviews and literature review. The data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning method. The results show that under Pekal Bacakuk Kayu customary law, the inheritance system follows a matrilineal pattern, where daughters are considered the primary or even sole heirs, while sons do not receive any inheritance rights. This system is based on social values, customs, and the function of property in maintaining family continuity. In contrast, Islamic inheritance law stipulates a proportional and clearly defined distribution, where male heirs receive twice the share of female heirs, reflecting their economic responsibilities. This difference indicates the existence of legal pluralism within society, resulting in differing concepts of justice between customary law and Islamic law. Therefore, efforts toward harmonization are necessary to create a fair inheritance system that aligns with societal values.