Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM DALAM PENGUASAAN HUTAN NEGARA OLEH SATUAN TUGAS PENERBITAN KAWASAN HUTAN Ridwan, Agus; Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad; Kyrious Wadrianto, Glori; Setiadi, Wicipto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4062-4072

Abstract

Hutan merupakan sumber daya vital yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga penyedia kebutuhan dasar manusia. Namun, eksploitasi berlebihan, terutama dari aktivitas pertambangan ilegal, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan hilangnya potensi penerimaan negara. Dalam konteks ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengembalikan fungsi hutan negara yang dikuasai secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum serta politik hukum penguasaan kembali hutan negara oleh Satgas PKH. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kembali hutan memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 serta diperkuat oleh UU Kehutanan, UU PPPH, dan UU PPLH. Satgas PKH memiliki tugas strategis berupa penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan, serta pemulihan aset. Politik hukum ini menandai pergeseran paradigma dengan mengutamakan sanksi administratif sebelum pidana. Namun, implementasinya masih menghadapi problematika berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan pengabaian hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi, partisipasi publik, serta perlindungan hak masyarakat adat agar kebijakan ini tidak menimbulkan sengketa baru dan mampu menjamin keberlanjutan lingkungan.
DARI RECTSVACCUM MENUJU KEPASTIAN HUKUM: PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PENEMUAN HUKUM DI ERA DIGITAL Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad; Triadi, Irwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4416-4430

Abstract

Ketiadaan lembaga otoritatif dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia menimbulkan kekosongan otoritas (rechtsvacuum) yang berdampak pada lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) sebagai bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) di era digital, sekaligus merumuskan desain kelembagaan ideal yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap sistem perlindungan data pribadi di Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya lembaga independen, pelaksanaan UU PDP hanya bersifat normatif tanpa daya paksa dan mekanisme pengawasan yang efektif. Model kelembagaan seperti Independent Regulatory Agencies dinilai paling relevan untuk diterapkan di Indonesia karena menjamin independensi struktural, fungsional, dan institusional dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga PDP merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi warga negara dalam ekosistem digital
RECHTSVINDING DI ERA DIGITAL: PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERTAMBANGAN Putra Syawal Al Mahdi, Muhammad; Ridwan, Agus; Ali, Jovansyah; Triadi, Irwan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4378-4388

Abstract

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan mendasar terhadap paradigma penegakan hukum, khususnya dalam sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik ilegal dan pelanggaran izin. Kehadiran AI memungkinkan aparat hukum melakukan analisis data spasial, administratif, dan lingkungan secara akurat dan efisien, sehingga memperkuat sistem pembuktian hukum pidana yang sebelumnya bersifat konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan validitas hasil analisis AI sebagai alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, KUHAP belum mengatur secara eksplisit kedudukan hasil analisis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. AI berpotensi dikategorikan sebagai informasi elektronik atau alat bukti petunjuk, tetapi keabsahannya tetap bergantung pada validasi manusia dan mekanisme verifikasi forensik. Di sisi lain, peran rechtsvinding menjadi sangat penting karena hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa melanggar asas legalitas. Penerapan AI dalam pembuktian pidana pertambangan juga harus memperhatikan prinsip keadilan prosedural, akuntabilitas algoritmik, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan integrasi AI secara normatif menjadi urgensi utama agar hukum Indonesia mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di era digital.
Co-Authors Agus Ridwan Ali, Jovansyah Kyrious Wadrianto, Glori Triadi, Irwan