Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN TERHADAP DUKUN SANTET (Studi Kasus Desa Buko, Kec. Buko Selatan Banggai Kepulauan) Elpianus, Elpianus; Yusman, Benny D; Malarangan, Kartini
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Tinjauan Kriminologis Pembunuhan Terhadap Dukun Santet, yang juga menjadi  pokok  permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan  ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi pembunuhan terhadap dukun santet dan upaya penanggulangan supaya tidak terjadi lagi pembunuhan terhadap dukun santet. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa untuk memberikan gambaran jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buko Kec. Buko Selatan Banggai Kepulauan dengan mengunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung kepada narasumber yang terkait dengan persoalan yang dibahas oleh penulis. Pembunuhan yang dilakukan sekelompok warga masyarakat terhadap seseorang yang mereka sebut sebagai dukun santet. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dukun merupakan suatu profesi yang dikaitkan dengan ilmu klenik, takhyul, dan hal-hal yang berkesan kuno serta keterbelakangan. Santet adalah masalah klasik yang muncul bersamaan dengan adanya rasa tamak  pada  manusia  yang tertuang  dalam perasaan cemburu, iri dengki, senang berkuasa dan membalas dendam. Hubungan ini telah terjalin sejak lama, yakni sejak hari-hari pertama  keberadaan  manusia dimuka bumi hingga sekarang sesuai dengan kondisi dan keyakinan mereka. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa.
Legal Protection of Street Children Post-Natural Disaster in Palu Based On The Family Empowerment Model Kartini Malarangan
Pancasila and Law Review Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.827 KB) | DOI: 10.25041/plr.v2i1.2290

Abstract

Street children have a negative impact on the stigma of child growth. Street children depend their lives on the streets because of economic, social or even family conditions that do not support their development. After the natural disaster, 28 September 2018 was the point where areas were affected, especially in the areas of Palu, Sigi and Donggala (Pasigala). The phenomenon that occurs when a disaster occurs, robs them of their finances, such as their homes and their livelihoods. The increasing number of street children will certainly affect the number of crimes committed considering the harshness of street life and the bad friendship environment can make a child who has never been faced with the law becomes a child who is dealing with the law. So in this case it is necessary to protect the law for street children. So that the main problem in this research is what are the factors that dominate a child being a street child in the Post-Natural Disaster Post Wolf Area, and how is the Model for Handling Street Children Post-Natural Disasters through an Innovation System Based on Family Empowerment. The results of this study indicate that legal protection for street children after natural disasters qualifies with the adoption of the family empowerment model by presenting the Tina Nu Ngata model. 
Reconstruction of the Legality Principle: The Essence of the Pancasila Spirit in Criminal Law Reform Kartini Mallarangan
Rechtsidee Vol 8 (2021): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v8i0.782

Abstract

The principle of legality is the main joint in criminal law. This is because the principle of legality relates to the rights and obligations of the community that have the potential to be subject to criminal law. This study aims to explore the values ​​of Pancasila in the renewal of the national criminal law through the reconstruction of the legality principle in the Draft Criminal Code. This research is normative legal research by prioritizing the concept and legislation approach. The results of the study confirm that the renewal of the national criminal law through the Draft Criminal Code is an important matter, especially by reconstructing the legality principle from formal legality to material legality. Reconstruction of the principle of legality is needed because the principle of legality is the heart of criminal law. This means the reconstruction of the criminal law specifically as well as the reconstruction of the principle of legality. Efforts to reconstruct the principle of legality should be guided by the values ​​of Pancasila as the ideals of Indonesian law. The reconstruction of the legality principle from formal to material, guided by the legal ideals of Pancasila is expected to be relevant to the needs and legal reality of the Indonesian people. This is so that Indonesian criminal law in the future has Indonesian ideals that it is in accordance with the nation's characteristics, personality, and legal ideals, namely Pancasila.
Death Criminal Concepts Based On Positive Law In Indonesia Wahid, Abdul; Malarangan, Kartini
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.695 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.16490

Abstract

The existence of two opinions, especially capital punishment, has given rise to controversy over regulating the death penalty as a legal instrument for dealing with corruption. Some agree with the imposition of capital punishment, and some question the justification for this sentence, which does not give the perpetrators of criminal acts the opportunity to improve to become good human beings. The death penalty for corruption cases has never been imposed, so the death penalty cannot be used as an ultimum remedium against perpetrators of corruption. Regarding the severity of the main sentence to be charged, a maximum limit for each crime has been determined. In contrast, a specific minimum limit is not specified, but a general minimum limit, for example, imprisonment and a minimum of one day's confinement. This type of research is carried out using a normative approach, namely by analyzing problems through legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of the study show the need for amendments to the Law on the Eradication of Corruption Crimes by formulating the death penalty for all acts of corruption without particular criteria, such as disaster situations, due to their significant impact on society, the nation, and the State, so that it becomes the ultimum remedium. The need for judges to impose severe criminal sanctions to create a deterrent effect for corruptors and other people who have the opportunity to commit corruption to become reluctant or afraid to commit acts that violate the Law because the criminal sanctions are severe.
INTERVENSI ANAK STUNTING DAN KEMISKINAN EKSTREM DESA PALABATU 1 (SATU), KECAMATAN BULAGI SELATAN, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Rosdian, Rosdian; Malarangan, Kartini; Yunus, Nursiah Moh.
JURNAL PENGABDIAN FARMASI DAN SAINS Vol. 2 No. 1 (2023): Oktober 2023
Publisher : Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpsf.2023.v2.i1.16654

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat lebih mengutamakan aktivitas nyata yang dilakukan, sehingga hasil yang di dapatkan mampu memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat, khususnya warga masyarakat yang berada di desa. Tujuan pelaksanaan program yaitu pengabdian masyarakat Tematik Stunting adalah untuk membantu Pemerintah Desa untuk mengsosialisasikan bahaya Stunting di masyarakat. Pelaksanaan Pengabdian ini dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Agustus 2023. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Palabatu Satu, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Program kerja yang dilakukan terfokus pada percepatan penurunan prevalensi bagi BADUTA dan yang berisiko terindikasi stunting. Stunting merupakan masalah gizi diseluruh dunia saat ini. Stunting membuat banyak masalah-masalah yang akan datang seperti gangguan pada pertumbuhan fisik, penurunan kognitif dimana stunting juga dapat menurunkan Intelligence Quotient dari pengidap stunting yang akan bedampak pada masa depan dan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat di desa Palabatu Satu adalah untuk membantu masyarakat memahami apa itu stunting dan bagaimana mencegah stunting melalui sosialisasi, juga mempercepat pendataan masyarakat yang terindikasi stunting dan kemiskinan ekstrem dengan mengunakan aplikasi depak stunting, Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan warganya mengenai stunting dan dapat menurunkan kemiskinan ekstrem yang ada.