Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Social Movement of Coastal Communities in the Offshore Tin Mining Conflict in Batu Beriga Village, Central Bangka Junio, Malvin; M. Adnan Madjid; Eko G. Samudro; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan
International Journal of Education, Vocational and Social Science Vol. 4 No. 04 (2025): September - November, International Journal of Education, Vocational and Socia
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/ijevss.v4i04.2503

Abstract

This study examines the conflict between the coastal community of Batu Beriga Village, Central Bangka, and the state, represented by PT Timah, in offshore tin mining activities. This conflict arose due to the imbalance in power relations between the state's economic interests and local ecological sustainability. This study uses a qualitative descriptive method through literature study with social movement theory as an analytical tool. The results show that the Batu Beriga community's resistance movement against mining activities is a form of collective awareness and resistance to ecological injustice. This movement not only rejects resource exploitation but also fights for the rights to living space and ecological sovereignty of coastal communities. Therefore, resolving natural resource conflicts requires prioritizing participatory dialogue and reformulating marine spatial planning policies that are ecologically just and oriented towards the welfare of local communities.
Penetapan Batas Wilayah: Analisis Kritis Atas Sengketa Pulau Tujuh Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Junio, Malvin; Madjid, M. Adnan; Samudro, Eko G.; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
JUPEIS : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2025): JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2101

Abstract

Sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai gugusan Pulau Tujuh merupakan salah satu contoh konflik kewilayahan yang berakar pada perbedaan penafsiran historis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar historis, faktor yuridis, serta implikasi politik dan sosial dari perebutan Pulau Tujuh antara kedua provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis, yuridis, dan analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis Pulau Tujuh memiliki keterikatan dengan Kesultanan Palembang dan Residen Bangka, namun secara de facto dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pembangunan fasilitas publik dan pelayanan administratif di Pulau Pekajang. Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau menegaskan dominasi legitimasi administratif dibandingkan dasar historis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa wilayah kepulauan seperti Pulau Tujuh memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek historis, sosial, dan ekonomi agar tercapai keadilan wilayah dan integrasi nasional.