Sitinjak, Tracy Abeliana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Sitinjak, Tracy Abeliana; Manullang, Herlina
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1796

Abstract

Pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus korupsi merupakan aspek krusial dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana. Advokat memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, baik tersangka, terdakwa, maupun saksi, dengan memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokat dalam pendampingan hukum, strategi yang diterapkan, serta problematika yang dihadapi dalam menangani perkara korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur terkait peran advokat, etika profesi, dan tantangan dalam pendampingan hukum kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan strategi hukum untuk meminimalkan risiko hukum bagi klien, meskipun sering kali menghadapi dilema etika dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dalam kasus korupsi.
Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Sitinjak, Tracy Abeliana; Nababan, Roida; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7788

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja namun perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, serta wajib memberikan kompensasi secara mandiri kepada pekerja setara dengan manfaat BPJS. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai seluruh biaya pengobatan serta santunan jika terjadi kecelakaan kerja di luar kepesertaan aktif. Upaya penegakan hukum melalui koordinasi antara BPJS, Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.