Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Jurnal Ilmu Hukum Golden Ratio of Data in Summary Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Situmorang, Samuel
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Jurdical Review of Defaults in Debt and Receivable Agreements Simbolon, Dian Lorenjaya; Siallagan, Haposan; Situmorang, Samuel
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.326

Abstract

Breach of contract is an act that harms the other party in various types of agreements, including loan agreements, leading to both material and immaterial losses for the agreed party. Therefore, this journal will examine the legal aspects of breach of contract in loan agreements through a study of Decision Number 686/Pdt.G/2021/Pn Mdn. The analysis focuses on two main research questions: first, the legal consequences arising from breach of contract in this loan agreement; and second, the basis for the judge's reasoning in issuing Decision Number 686/Pdt.G/2021/Pn Mdn. Using a normative approach, this research analyzes the decision based on relevant legislation and jurisprudence. The research findings are expected to provide a deeper understanding of the legal implications of breach of contract in Indonesian judicial practice, particularly regarding loan disputes, and contribute to an understanding of the judge's reasoning process in similar cases.
Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Simamora, Sovia Febrina Tamaulina; Siregar, Ria Juliana; Situmorang, Samuel; Gultom, Meli Hertati
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.17672

Abstract

Divorce is the end of the relationship between husband and wife which is legal according to law. The termination of the marriage relationship has legal consequences for the position, rights and obligations of husband and wife and children, and is also included in joint assets. Joint property is property obtained by a husband and wife during marriage. This joint property arises from customs which are the provisions governing the husband and wife's property to be made into joint property with the aim of building a household and binding themselves to each other. This research uses normative legal research methods, namely methods that specifically reflect the identity of the legal discipline as a science. Library research takes precedence. The reason for using normative research is that this research refers to legal norms contained in laws and regulations and norms that apply and bind society. The approach used in this research is a statutory approach related to making inheritance certificates. The type of research used in this research is descriptive analytical research, where this research aims to provide a solution to problems that arise precisely and in depth.
Implications of Standard Clauses in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection for Businesses and Consumers Siregar, Hisar; Situmorang, Samuel; Pasaribu, Fransisko
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 4 (2025): August - October
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i4.707

Abstract

Law No.8 Standard clauses, as part of standard contracts often used in business transactions, have significant implications for both parties, namely businesses and consumers.This study aims to analyze how standard clauses in the law affect consumer protection and business liability.Through a qualitative analysis method, it is found that standard clauses often benefit businesses but can harm consumers if not properly regulated.Therefore, effective law enforcement and consumer education are needed to address this imbalance and ensure fairness in transactions.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Sagala, Hasiholan Marito; Sihotang, Lesson; Situmorang, Samuel
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah pesatnya perkembangan era digital internet kini menjadi elemen tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski begitu, di balik kepraktisan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini, ada ancaman yang serius bagi kesejahteraan individu, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi salah satu ancaman sosial yang signifikan di era digital ini, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan usia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara online, teknologi memberikan sarana baru bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara anonim, dengan potensi dampak yang merusak bagi korbannya. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis yang berat,mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dengan serius. Cyberbullying menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan serius dari seluruh kalangan. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani kasus cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus cyberbullying menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah bullying online yang semakin marak di kalangan remaja.
PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Simamora, Sovia Febrina; Siregar, Ria Juliana; Gultom, Meli Hertati; Situmorang, Samuel
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.31199

Abstract

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.
Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Sitinjak, Tracy Abeliana; Nababan, Roida; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.7788

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi tertentu yang mungkin dialami oleh tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja namun perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran iuran atau pendaftaran peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam program jaminan sosial menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban pendaftaran dan pembayaran iuran dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana, serta wajib memberikan kompensasi secara mandiri kepada pekerja setara dengan manfaat BPJS. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai seluruh biaya pengobatan serta santunan jika terjadi kecelakaan kerja di luar kepesertaan aktif. Upaya penegakan hukum melalui koordinasi antara BPJS, Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan menjadi kunci dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.
Tanggung Jawab Direksi Terhadap Keputusan Investasi dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Artificial Intelligence dalam Perseroan Terbatas di Indonesia Pasaribu, Fransisko; Nababan, Roida; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/ep66yg90

Abstract

The use of Artificial Intelligence in investment decision-making and corporate financial management constitutes part of the digital transformation in corporate governance, which requires legal certainty regarding the liability of the Board of Directors. While the use of AI has the potential to enhance efficiency and accuracy in business analysis, it simultaneously gives rise to legal risks where decisions generated by AI result in losses to the company.This study aims to analyze directors’ legal liability for corporate financial losses arising from the use of Artificial Intelligence in investment decisions and to examine the application of the Business Judgment Rule and fiduciary duty as forms of legal protection. This research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that AI does not constitute a legal subject; therefore, liability remains with directors as final decision-makers. The use of AI expands the directors’ duty of care by requiring technological risk awareness and system oversight. Legal protection under the Business Judgment Rule applies when decisions are made rationally, based on adequate information, and free from conflicts of interest. Excessive reliance on AI without critical evaluation may be considered negligence. Accordingly, AI utilization in corporations necessitates stronger fiduciary duty standards and good corporate governance.
State Financial Rescue Through Return of Replacement Money In The Case of Road Landscaping Project In Fiscal Year 2022-2023 (Case Study of The Medan District Attorney's Office) Silalahi, Eirene Clarisa Br.; Siallagan, Haposan; Situmorang, Samuel
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3129

Abstract

Efforts to rescue state finances through a compensation mechanism for the 2022–2023 Road Landscape Arrangement project in Medan City, which has resulted in potential losses to the Regional Revenue and Expenditure Budget due to work that does not comply with technical specifications. This study uses an empirical normative legal method with a statutory regulatory approach and case study analysis. The results show that the Medan District Attorney's Office has a strategic role in the process of recovering state losses through criminal law mechanisms and through non-litigation legal assistance in its capacity as a State Attorney. The return of funds to the regional treasury is a form of recovery of state losses, but this action does not eliminate criminal liability if the elements of the crime are still met. The return of losses can only be used as a mitigating consideration for judges in issuing decisions, so that the law enforcement process must still be carried out based on the principles of legality and legal certainty.
Pemanfaatan Teknologi Dan Media Sosial Sebagai Alat Rekrutmen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan PN Makassar No. 318/Pid.Sus 2025) Marpaung, Rossi Esrana; Siregar, Hisar; Situmorang, Samuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8083

Abstract

Perdagangan manusia merupakan isu global yang kian marak, dan media sosial telah menjadi alat baru bagi para pelaku untuk menipu dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menganalisis dua aspek utama: bagaimana media sosial menjadi sarana penipuan yang mengarah pada perdagangan manusia, dan model perlindungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban yang berhasil dibebaskan. Pertama, penelitian ini mengkaji berbagai modus penipuan melalui media sosial yang menjerumuskan korban ke dalam perdagangan manusia. Berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dimanfaatkan untuk menipu korban dengan imingiming pekerjaan yang menjanjikan, pernikahan, atau kehidupan yang lebih baik. Kedua, penelitian ini mengevaluasi model perlindungan dan rehabilitasi yang tersedia bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan komprehensif yang meliputi bantuan hukum, psikologis, dan sosial ekonomi sangatlah penting untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial dalam perdagangan manusia, serta mendorong pengembangan model perlindungan dan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para korban.
Co-Authors Gultom, Meli Hertati Haposan Siallagan Hisar Siregar Marpaung, Rossi Esrana Nababan, Roida Pasaribu, Fransisko Ria Juliana Siregar Sagala, Hasiholan Marito Sihotang, Lesson Silalahi, Eirene Clarisa Br. Simamora, Sovia Febrina Simamora, Sovia Febrina Tamaulina Simbolon, Dian Lorenjaya Sitinjak, Tracy Abeliana