Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kepala Desa Teluk Terate Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Tanah : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Yuyun; Saifun Nufus; Sigit Kamseno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2553

Abstract

Sengketa tanah masih menjadi persoalan hukum dominan di tingkat desa karena berkaitan dengan kepemilikan, batas wilayah, dan lemahnya administrasi pertanahan sehingga kepala desa dituntut berperan sebagai mediator untuk menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat. penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala Desa Teluk Terate dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan kewenangan hukum dan praktik sosial yang berkembang. penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mengintegrasikan analisis hukum normatif dan observasi lapangan melalui wawancara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa; hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penengah melalui klarifikasi administrasi, musyawarah, dan pemberian rekomendasi penyelesaian, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh minimnya arsip pertanahan dan keterbatasan kewenangan yuridis; implikasinya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum pemerintahan desa, digitalisasi arsip pertanahan, serta koordinasi intensif dengan ATR/BPN untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal
Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Kehidupan Masyarakat Baduy di Tengah Sistem Hukum Nasional Indonesia Sigit Kamseno; Saifun Nufus; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Yayatul Mu’awanah; Deandra Ramadhan; Nilam Cahya Listyani; Eka Yulia Nengsih; Musa Bahri; Tryola Nadia
ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat (ALKHIDMAH)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/alkhidmah.v4i1.53

Abstract

Customary criminal law is an integral part of the living legal system within indigenous communities in Indonesia. One of the indigenous groups that consistently maintains and applies customary criminal law is the Baduy community in Lebak Regency, Banten Province. This study aims to analyze the implementation of Baduy customary criminal law, forms of customary violations and imposed sanctions, the role of customary institutions in resolving customary criminal cases, and its relevance within the Indonesian national legal system. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, using literature review and observation techniques. The findings indicate that Baduy customary criminal law is applied based on the principles of pikukuh karuhun, emphasizing the restoration of social and cosmic balance rather than retributive punishment. The resolution of customary violations is conducted through customary deliberation, with customary leaders playing a central role. Baduy customary criminal law has proven effective in maintaining social harmony within the indigenous community and aligns with the concept of restorative justice adopted in modern criminal law. This study concludes that Baduy customary criminal law remains relevant within Indonesia’s legal pluralism and can serve as a valuable reference for developing a more contextual and justice-oriented national legal system grounded in local wisdom.