Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sarina Riyadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penanganan Pengungsi di Indonesia dan Negara Negara Non Pihak dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Sarina Riyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2748

Abstract

Arus pengungsi yang masif telah menjadi isu global yang krusial, menciptakan dilema kompleks bagi negara transit seperti Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan mengkaji implikasinya terhadap stabilitas keamanan nasional dengan membandingkannya pada negara non-pihak lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi kebijakan jalan tengah yang pragmatis dengan membentuk kerangka kerja kemanusiaan yang formal dalam kemitraan dengan UNHCR. Pendekatan ini lebih terstruktur dibandingkan model keamanan ad-hoc Malaysia, namun tidak se-terpusat pada negara seperti Mekanisme Penyaringan Nasional di Thailand. Meskipun kebijakan ini efektif mengelola risiko keamanan jangka pendek dan menjaga citra internasional Indonesia, sifatnya sebagai solusi sementara menciptakan kerentanan jangka panjang, termasuk situasi terkatung-katung bagi pengungsi dan potensi gesekan sosial.
Tinjauan Hukum Administratif Dan Hak Deteni di Indonesia Untuk Dalam Status Pengungsi Sarina Riyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2749

Abstract

Posisi Indonesia sebagai negara transit pengungsi yang signifikan, meskipun tidak menjadi negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, menciptakan dilema hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum administratif yang mengatur proses bagi deteni untuk memperoleh status pengungsi serta mengkaji pemenuhan hak-hak fundamental mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum administratif yang fragmentatif dan dualistik, ditandai oleh konflik norma antara UU Keimigrasian yang berorientasi keamanan dengan Peraturan Presiden yang berlandaskan kemanusiaan. Pendelegasian Penentuan Status Pengungsi kepada UNHCR yang disertai lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan inefisiensi sistemik dan kekosongan hukum, terutama bagi Final Rejected Persons (FRP) yang menghadapi penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Kerangka yang timpang ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak deteni, khususnya hak atas kepastian hukum dan kesehatan yang terancam oleh masalah sistemik seperti kelebihan kapasitas di rumah detensi
Co-Authors