p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PESHUM
Khaula Alhanif Syafania
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kepastian Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Investor Asing Dan Pemerintah Indonesia Khaula Alhanif Syafania; Oktavia Rahmadani; Raden Satrya Putra
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12026

Abstract

Sengketa investasi antara investor asing dan pemerintah Indonesia merupakan problematika hukum yang bersifat transnasional karena melibatkan kepentingan nasional dan prinsip perlindungan terhadap investor asing. Mekanisme arbitrase internasional dipandang sebagai sarana yang lebih efektif dibandingkan litigasi konvensional di pengadilan nasional, karena menjamin kepastian hukum, netralitas, serta putusan yang final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, baik dari aspek normatif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maupun dari aspek praktik melalui forum arbitrase internasional seperti ICSID. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase telah menjamin kepastian hukum, implementasi eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan politik hukum.
Urgensi Penetapan Kebijakan Hukum Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bengkulu Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Khaula Alhanif Syafania; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15686

Abstract

Pantai Panjang merupakan kawasan strategis di Kota Bengkulu yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga ekosistem pesisir. Namun, pesatnya aktivitas pembangunan dan pariwisata yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti abrasi pantai, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan serta mengkaji bentuk kebijakan hukum yang ideal untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama degradasi lingkungan di kawasan Pantai Panjang. Oleh karena itu, diperlukan penetapan kebijakan hukum konservasi yang tegas, terintegrasi, dan partisipatif guna mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan.