Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Collaborative Governance in Aceh's Mining Management: Towards Justice and Sustainability Nurliana, Nurliana; Zulfikar, Teuku Muhammad; Ahmad, Rivai; Akhyar, Akhyar; Zamzami, Zamzami
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.360

Abstract

The wealth of natural resources is often not directly proportional to the welfare of the community, triggering social and environmental conflicts and showing signs of the resource curse phenomenon due to weak governance. The prevalence of unlicensed mining activities has caused serious environmental damage, land degradation, and social conflict. This study aims to analyse how the Collaborative Governance framework can be implemented in Aceh to optimise the potential of the Qanun, while overcoming existing structural and institutional challenges. This study uses a descriptive qualitative research method, focusing on Collaborative Governance in Aceh's Mining Management. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, which are essential for gathering rich contextual information on the research topic. The results of research on mining governance in Aceh through the Qanun framework have provided a strong normative foundation, particularly in terms of distributive and procedural justice, the right to sue, and the role of the Wali Nanggroe Aceh. The implementation of collaborative governance is in its emerging phase and is not yet optimal. The main obstacles lie in the initial conditions, which are characterised by power asymmetry and resource disparities, inconsistent institutional design, and collaborative processes that fail to address crucial issues such as unlicensed mining. The failure of conventional governance requires a hybrid governance solution that legalises the informal sector on the condition of environmental and social compliance.
Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efesien Ahmad, Rivai; Nazaruddin, Nazaruddin; Fuady, Fuady; Muklis, Muklis; Syahrizal, Onal; Ellyana, Cut Putri; Zamzami, Zamzami
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.947

Abstract

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur yang belum optimal, serta kompleksitas pengelolaan administrasi publik. Tata kelola administrasi publik yang efektif dan efisien menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif . Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi publik di desa mitra melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, serta memperkuat pemahaman dan kapasitas aparatur desa. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, praktik langsung, dan dokumentasi kegiatan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi publik, penerapan prinsip good governance, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi aktif perangkat desa dan masyarakat mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berkontribusi positif dalam mewujudkan sistem administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.