Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Qistie: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL EQUITABLE Soumatera Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ensiklopedia Social Review MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Pengabdian Multidisiplin Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal
Hasnati, Hasnati
Universitas Lancang Kuning
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN Zul Hendrial; Hasnati; Andrew Shandy Utama
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3688

Abstract

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditur konkuren.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN Krismat Hutagalung; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1850

Abstract

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinganannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.
Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2022): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/japamul.v2i3.283

Abstract

The problem with partners in this community service activity is the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding the forms of business entities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of business entities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to the people of Lembah Sari Village. Participating partners in this community service activity are the Head of the Development and Community Empowerment Section of Lembah Sari Village and the Head of RW 07 Lembah Sari Village who participated in providing time, providing space, and supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in national journals. The conclusion of this community service activity is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 19% answered correctly the material to be presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.
Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis Kastania Lintang; Hasnati Hasnati; Bahrun Azmi
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.589 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v4i2.5267

Abstract

This article aims to analyze the position of the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) in the settlement of medical disputes. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. Medical disputes due to alleged violations of medical discipline should be resolved through the Indonesian Medical Disciplinary Board, however currently there are still medical disputes that are reported to the court without going through the Indonesian Medical Disciplinary Board. The results of this study show that, there is still legal uncertainty regarding the resolution of medical disputes between doctors and patients, because the word "can" contained in paragraph (1) of the regulation on medical practice could mean that the complaint to the Indonesian Medical Disciplinary Board may or may not be made. Whereas in paragraph (3) it is stated that it is possible to resolve medical disputes through the courts, which can cause medical dispute resolution to be carried out through the courts directly.
Tanggungjawab Pelaku Usaha Rumah Makan Padang Terhadap Perolehan Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru: Responsibilities of Padang Restaurant Business Actors for Obtaining Halal Certification in Pekanbaru City Muhammad Yogi Riazmi Putra; Hasnati Hasnati; Yeni Triana Triana
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.6694

Abstract

This writing is entitled the responsibility of business actors for Padang restaurants to obtain halal certification, it is necessary to pay attention to the safety of food products that are now freely circulating. Not only in terms of health but also guarantee the halal of the product. Although there have been various regulations made by the Government of Indonesia, but still found the existence foods that do not have label certified. The aim of this writing is to find out how the protection of consumer laws and legal consequences received by business actors related to the distribution of food products that are not halal certified. In this paper, the authors use normative research methods. Which examine and analyze the legislation and the linkage of legal principles relating to the labeling of halal food products between Law no. 8 of 1999 about protection of consumer with Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee. The results of the analysis obtained are the protection of consumer law against non halal certified food products arranged in Law no. 8 of 1999 about protection of consumer, Law no. 33 of 2014 about Halal Product Guarantee, and Government Regulation Number 69 years 1999 on about Label and Food advertising, while the legal effect that the business actor receives on the distribution of non halal certified food products is by imposing administrative punishment and criminal penalty.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia April Hidayat; Hasnati Hasnati; Sandra Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1849

Abstract

Setiap dokter atau dokter gigi harus memiliki lisensi sebelum menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. Pada mulanya tugas dokter ini merupakan tugas administratif yang diangkat menjadi hukum pidana, karena pelanggaran terhadap tugas tersebut diancam dengan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undan-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan undang- undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan yang mengatur mengenai izin profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dokter sebagai penyelenggara praktik kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten.
Analisis Yuridis Terhadap Akibat Dari Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Intan Doloksaribu; Hasnati Hasnati; Yeni Triana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1861

Abstract

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapanya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Negara Indonesia dalam hal kasus hukum malpraktik memiliki grafik yang meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian tersebut ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat umum untuk memperoleh keadilan khususnya bidang kesehatan. Dewasa ini, pelayanan kesehatan sering menemukan kasus yang menimbulkan keraguan terhadap kerja dokter dan mengancam kelangsungan karir seorang dokter. Risiko medis dapat timbul karena bahaya suatu tindakan medis yang tiba-tiba muncul diluar dugaan dokter dan dokter tidak dapat menghindarinya, dan ada juga yang muncul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang-undang karena tindakan medis tersebut melibatkan biaya yang tinggi. mempertaruhkan. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sanksi hukum bagi tenaga medis.
PENYELESAIAN HAK-HAK BURUH DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT MALINDO KARYA LESTARI Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): VOL 1 NO 1 JUNI 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i1.4

Abstract

Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, PT Malindo Karya Lestari melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 23 orang buruh karena buruh tersebut mendirikan dan menjadi anggota atau pengurus serikat buruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian hak-hak buruh dalam pemutusan hubungan kerja di PT Malindo Karya Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha wajib membayar hak-hak buruh yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Namun, PT Malindo Karya Lestari juga tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT Malindo Karya lestari dan para buruh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit secara musyawarah antara buruh dan perusahaan, perundingan tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada tanggal 20 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNPbr menghukum PT Malindo Karya Lestari untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak para buruh.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA PEKANBARU HASNATI; ANDREW SHANDY UTAMA
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i2.9

Abstract

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukaneksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaanjuga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Namun, dariobservasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, penulis melihat secara langsung anak-anak yangdipekerjakan pada beberapa titik traffic light. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anakdi Kota Pekanbaru pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic lightJalan Jenderal Sudirman di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran,ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagaipembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Hambatannya adalah kurangnyatanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yangdilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebabterjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anakditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana denganpidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Sejalan dengan itu,Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakananak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimalRp200.000.000 dan maksimal Rp500.000.000.
Co-Authors Afrita, Indra Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy April Hidayat Bahrun Azmi Devi Susanto Fahmi Fahmi Harvandy Anwir Heni Pujiastuti Intan Doloksaribu Kastania Lintang Krismat Hutagalung Muhammad Iqbal Muhammad Yogi Riazmi Putra Sandra Dewi Togar Manihuruk Yeni Triana Triana Zul Hendrial