Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Perlindungan Hukum Tentang Tenaga Kerja Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Rizka Kartika; Nurhimmi Falahiyati; Zuhri Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2643

Abstract

Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk 1) melngeltahuli pelrlindulngan telrhadap telnaga kelrja wanita di KFC Adam Malik Meldan, 2)  melngeltahuli pellaksanaan pelrlindulngan hulkulm telrhadap telnaga kelrja wanita melnulrult ULndang-ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang keltelnagakelrjaan KFC Adam Malik Meldan, 3) melngeltahuli kelndala yang hadapi olelh pelmelrintah di dalam pelrlindulngan hulkulm telnaga kelrja wanita dan solulsinya belrdasarkan ulndang-ulndang Nomor Tahuln 2023. Jelnis pelnellitian ini adalah yulridis elmpiris. Pelndelkatan yang digulnakan  pelndelkatan pelrulndang-ulndangan (Statultel Aprroach), pelndelkatan kasuls (Casel Approach), pelndelkatan Konselptulal (Concelptulal Approach). Bahan hulkulm yang digulnakan telrdiri dari tiga jelnis, yaitul bahan hulkulm primelr, selkulndelr, dan telrsielr. Telknik pelngulmpullan data yang digulnakan adalah obselrvasi, wawancara, dan dokulmelntasi. Telknik analisis data yang digulnakan analisis delskriptif. Belrdasarkan hasil pelnellitian yang dilakulkan telrhadap pelrlindulngan hulkulm telrhadap pelkelrja pelrelmpulan di KFC Adam Malik  dapat disimpullkan bahwa pelnellitian ini melnulnjulkkan bahwa KFC Adam Malik tellah belrulpaya ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan kelpada pelkelrja pelrelmpulan dalam melmatulhi selbagian belsar keltelntulan yang diatulr dalam ULndang-ULndang Keltelnagakelrjaan telrkait pelrlindulngan hak pelkelrja pelrelmpulan. Namuln, masih telrdapat belbelrapa aspelk yang bellulm selpelnulhnya ditelrapkan delngan baik di lapangan
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Dinas Perikanan dalam Penanganan Penggunaan Alat Tangkap yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Bobi Sandi; Muhlizar; Zuhri Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2644

Abstract

Dalam konteks ini, peranan Dinas Perikanan sebagai lembaga pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penggunaan alat tangkap yang dilarang, menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai secara normatif mencakup fungsi pengawasan, penyuluhan, pengelolaan perizinan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan laut, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan
UPAYA PENCEGAHAN BULLYING MELALUI SOSIALISASI DAN PENGUATAN KARAKTER POSITIF DI SEKOLAH MI RAUDHATUL ULUM RIDUAN Zuhri Arif; Rafidah
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 3 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i3.18211

Abstract

Bullying masih menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan, termasuk di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Perilaku ini sering disalahartikan sebagai candaan, padahal menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Program pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di MI Raudhatul Ulum Riduan dilaksanakan dengan tujuan mencegah praktik bullying melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan karakter positif. Metode kegiatan mencakup empat tahap, yaitu persiapan, wawancara dengan guru, sosialisasi kepada siswa, serta evaluasi. Pada tahap sosialisasi digunakan pendekatan interaktif berupa presentasi, diskusi kelompok, permainan edukatif, role play “tukar peran”, dan sesi tanya jawab berhadiah untuk meningkatkan pemahaman siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa dapat mengenali berbagai bentuk bullying, memahami dampaknya, serta mengemukakan strategi pencegahan. Perubahan perilaku positif juga terlihat, seperti meningkatnya empati, keberanian menegur teman yang melakukan ejekan, serta interaksi sosial yang lebih harmonis. Guru menilai program ini efektif dalam memperkuat kesadaran dan membangun karakter prososial. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari bullying, sekaligus mendukung upaya nasional dalam penguatan pendidikan karakter.
Analisis Hukum Pengangkatan Anak Dalam Persfektif Hukum Perdata Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara) Irma Sari Sipahutar; Muhlizar; Zuhri Arif
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.2130

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak serta memberikan kepastian status hukum dalam lingkungan keluarga angkat. Di Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya diatur dalam hukum perdata nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata dan hukum adat, serta mengetahui pelaksanaan dan implikasi hukumnya di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya melalui penetapan pengadilan guna memberikan kepastian hukum bagi anak angkat. Sementara itu, pengangkatan anak menurut hukum adat di Kecamatan Na IX-X umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan keluarga tanpa melalui proses pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait status keperdataan dan hak waris anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sinkronisasi antara hukum perdata dan hukum adat agar pelaksanaan pengangkatan anak tetap melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan kepastian hukum.
Analisis Yuridis terhadap Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi pada MIS Bina Bangsa Kusfadia, Ahmilla; Akiruddin Ahmad; Zuhri Arif
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.8495

Abstract

This study aims to analyze bullying in the school environment as a violation of children's rights based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and to examine the forms of legal protection provided by schools to victims of bullying at MIS Bina Bangsa. This research is empirical legal research using a juridical-empirical approach, which examines the implementation of legal norms in real conditions. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed qualitatively. The results show that bullying at MIS Bina Bangsa occurs in verbal, physical, cyberbullying, and psychological forms, which constitute violations of Article 59, Article 76C, and Article 76D of Law Number 35 of 2014. Legal protection efforts implemented by the school include teacher supervision, character education, anti-bullying socialization, and coordination with parents. However, these efforts have not been optimally implemented due to the absence of standardized operating procedures (SOPs) for handling bullying cases. Practically, this study implies the need for schools to formulate clear anti-bullying SOPs, strengthen teachers’ capacity in identifying and handling bullying cases, enhance collaboration with parents, and integrate child protection principles into school policies. These findings are expected to contribute to strengthening child protection mechanisms in primary educational institutions.