Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Adijaya Multidisiplin Jurnal Hukum Cassowary
Claudilla Putri, Rizha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perbandingan Hukum Taiwan-Indonesia Berbasis Prinsip CEDAW dalam Upaya Perlindungan PMI Perempuan Nurul Atika, Biyes; Azani, Adila; Claudilla Putri, Rizha
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): October
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v10i2.45351

Abstract

Various cases of violence, gender discrimination, difficulty in accessing health care and exploitation of migrant workers still occur frequently, especially against women working in the non-formal sector. BP2MI noted that Taiwan is the number 2 highest destination country for PMI after Hong Kong. Indonesia as a member state of the United Nations has ratified CEDAW while Taiwan, which is not a member of the United Nations, has not ratified the convention. This is a challenge in the protection of female migrant workers in Taiwan. Thisstudy comparing the regulation of migrant workers within the legal framework of Taiwan and Indonesia in relation to CEDAW as well as the Indonesian government's efforts to protect migrant workers in the non-formal sector in Taiwan. This type of research is juridical-normative research, the nature of this research is descriptive analytical with a method of approaching laws and regulations and conceptual related to the research topic. The results of the study found that Indonesia tends to emphasize more on comprehensive protection starting from the preplacement process to repatriation and strengthened by the role of BP2MI, emphasizing on aspects of reproduction, gender-based violence, and protection of women from exploitation. Meanwhile, Taiwan emphasizes technical protection during the working period and still faces challenges in providing protection to female migrant workers in the non-formal sector because they have not been accommodated in labor.
Kontrak Perdata Internasional : Perlindungan Hak Individu Dalam Hubungan Dengan Perusahaan Asing Aulia H, Ingga; Novi Yanti, Arita; Kamilah Fahrudin, Fairuz; Claudilla Putri, Rizha
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 06 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era globalisasi, kontrak perdata internasional semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya transaksi lintas batas, investasi, dan layanan digital. Namun, hubungan kontraktual antara individu dan perusahaan asing kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait perlindungan hak-hak individu yang sering berada pada posisi lebih lemah dibandingkan perusahaan multinasional. Penelitian ini membahas kedudukan kontrak perdata internasional dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional, potensi masalah kontraktual yang muncul, serta peran hukum nasional, perjanjian internasional, dan instrumen seperti soft law dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu. Metode yang digunakan adalah kajian normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen internasional terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak tetap menjadi landasan, perlindungan individu perlu diperkuat melalui regulasi nasional yang lebih responsif, ratifikasi perjanjian internasional, serta penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional yang adil. Dengan demikian, sistem hukum nasional dan internasional perlu bersinergi untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan kontraktual bagi individu dalam menghadapi perusahaan asing.
KETERBATASAN TERITORIAL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANTANGAN PLATFORM STREAMING GLOBAL: RE-EVALUASI SISTEM ROYALTI INDONESIA Sahrul Ramadhan, Arbilriansyah; M. Renaldi; Saputra, Bagas; Claudilla Putri, Rizha
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 2 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i2.185

Abstract

Perlindungan royalti musik di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat dominasi paradigma teritorial di tengah realitas distribusi musik yang lintas negara melalui platform streaming global. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada kebocoran royalti, ketidakpastian yurisdiksi, serta melemahnya efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta. Kajian ini menelaah persoalan tersebut melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengurai dinamika regulasi nasional dan praktik di yurisdiksi lain yang lebih adaptif. Temuan menunjukkan bahwa prinsip lex loci protectionis yang masih dominan tidak selaras dengan karakter ekonomi digital yang tanpa batas. Diperlukan pergeseran menuju kerangka perizinan berorientasi transnasional melalui Transnational Hybrid Licensing Framework, dengan penataan ulang peran LMKN, penguatan kerja sama internasional, interoperabilitas data, serta pengakuan lisensi lintas yurisdiksi. Transformasi ini krusial untuk meningkatkan kepastian hukum, efektivitas struktural, dan keadilan substantif di era streaming global.
Co-Authors Aulia H, Ingga Azani, Adila Kamilah Fahrudin, Fairuz M. Renaldi Novi Yanti, Arita Nurul Atika, Biyes Sahrul Ramadhan, Arbilriansyah Saputra, Bagas