Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi Layanan Tata Ruang melalui Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Oktazenia Ramadhani; Zakila Henjel Mizia; Alya Yusi Apriliani; Tegar Gustianda Putra; Yulia Hanoselina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital di sektor publik menuntut pemerintah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, termasuk dalam pengelolaan tata ruang. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat sebagai inovasi pelayanan berbasis teknologi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMTARU memperkuat koordinasi antarinstansi hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tata ruang. Meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya. penerapan SIMTARU tetap menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS: REFLEKSI ATAS MALADMINISTRASI Mutiara Rizkina Aliya Pulungan; Oktazenia Ramadhani; Dwi Aulia Fitri; Alwi Abrar Rusli; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berintegritas menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan jika praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak adanya transparansi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya serta laporan Ombudsman Republik Indonesia. Melalui telaah berbagai kasus, ditemukan bahwa maladministrasi dapat muncul pada layanan administrasi desa, penyelesaian laporan masyarakat, hingga layanan parkir di kawasan wisata. Pembahasan menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam melakukan deteksi, analisis, dan pemberian rekomendasi guna mencegah praktik maladministrasi. Kesimpulan dari refleksi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut sinergi antara aparatur, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal.