Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Adhikari Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat INJECT Interdisciplinary Journal of Communication
Agisthia Lestari
Universitas Pamulang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
POLITIK REKOGNISI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK AGAMA DI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL) Agisthia Lestari
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i4.50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konflik-konflik agama yang terjadi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripstik-analitik. Pengumpulan data dihasilkan dengan melakukan wawancara mendalam dan studi literasi. Untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori politik rekoginisi, teori konflik, teori multikulturalisme, dan juga teori kebijakan. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa konflik-konflik agama yang terjadi di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2016-2020 disebabkan oleh adanya intoleransi beragama, melongarnya kohesi sosial, dan peraturan dan perundang-undangan. Konflik ini dipicu antara lain oleh Berkembangnya Kelompok-Kelompok Vigilantis dan Adanya Penetrasi Paksa Ide/Gagasan dari Kelompok ini. Media masa dan media daring menjadi pemercepat konflik sehingga melibatkan banyak pihak. Selain itu, konflik-konflik ini terjadi karena adanya kebijakan yang menyulitkan kelompok-kelompok minoritas, terutama mengenai perijinan rumah ibadat. Instruksi Gubernur DIY mengenai Pencegahan Potensi Konflik Sosial adalah salah satu trasformasi regulasi yang dianggap mampu menyelesaikan konflik-konflik tersebut Kata Kunci: Politik Rekoginisi, Konflik Agama, Multikulturalisme, Kebijakan.
SELUBUNG MAKNA BALIHO ELITE PARTAI POLITIK; PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA BIASA Yusa' Farchan; Agisthia Lestari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.65

Abstract

Meskipun klimaks dari momentum politik masih akan berlangsung pada 2024 mendatang, namun di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau tahun 2021, para elite politik telah memanaskan mesin dan suhu politik. Indikator yang paling nyata dari kecenderungan tersebut adalah maraknya pemasangan baliho elite partai politik di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa, serta mengungkap relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu baliho-baliho politik yang beredar sepanjang tahun 2021 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, meskipun mayoritas kalimat atau teks yang ada dalam baliho elite parpol tersebut tidak menyebut secara spesifik agenda kepentingan politiknya, namun keberadaan baliho elite parpol tersebut tetap merefleksikan suatu agenda atau kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan pemenangan pemilu 2024. Kedua, keberadaan baliho elite parpol di tahun pandemi merefleksikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis karena lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari terobosan penting terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Ketiga, dengan menggunakan perspektif teori Habermas, korporasi-korporasi besar, pemerintah dan pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal cenderung menguasai ruang publik secara hegemonik. Kondisi ini tentu jauh dari prasyarat ruang publik ideal yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ruang publik yang otonom untuk civic-participation merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas. Kata Kunci: Baliho politik; Ruang Publik; Filsafat Bahasa Biasa
Sosialisasi Penyelenggaraan Organisasi Dan Praktek Kepemimpinan Untuk Organisasi Kesiswaan Lestari, Agisthia; Randisa, Aziz Reza
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan wadah bagi seluruh kegiatan siswa yang tersebar dalam berbagai jenis organisasi baik dalam bidang kesenian, pendidikan, maupun olahraga. Sebagai sebuah organisasi intra, OSIS memiliki kewajiban untuk membantu dan memfasilitasi organisasi-organisasi yang berada dibawahnya. Keberhasilan OSIS bergantung pada kinerja kepengurusan dan kualitas kepemimpinan dari para pengurus. Pengurus OSIS adalah siswa-siswi pilihan yang telah lolos seleksi berdasarkan kemampuan bidang akademik maupun non-akadmik pengurus OSIS yang terpilih dalam menjalankan kepengurusan selama 1 (satu) tahun ajaran. Kegiatan pengabdian ini memberikan pelatihan dasar pemahaman mengenai kepemimpinan dalam organisasian, sehingga dapat terbentuk organisasi kesiswaan yang kuat dan berkarakter kepemimpinan. Pelaksanaan pengabdian ini diawali dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperolah data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara juga melibatkan wakil kesiswaaan, perwakilan guru, dan perwakilan siswa dengan cara berdialog dan berduskusi. Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat melakukan praktek kepemimpinan dengan meminta para siswa untuk berpidato singkat untuk menuangkan ide-ide untuk memajukan organisasi kesiswaan. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi tentang teori dan budaya organisasi bagi siswa dalam organisasi kesiswaan. Harapan dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya organisasi kesiswaan yang kuat dengan karakter kepemimpinan yang dapat memajukan SMA Negeri 6 Kota Serang sebagai sekolah yang unggul baik dalam bidang akdemik maupun non akademik
ANALISIS DINAMIKA KOALISI MENUJU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) 2024 Efriza, SIP., M.Si, Efriza; Randisa, Aziz Reza; Lestari, Agisthia; Hanif, Fahmi Amanatul
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3873

Abstract

This study discusses the coalition process and dynamics that occur in the coalition in the 2024 Presidential Election (Pilpres). The presidential and vice presidential nomination threshold provisions (presidential threshold) where the Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidate pairs can be proposed by political parties or a coalition of political parties that have at least 20 percent of seats in the People's Representative Council (DPR) or 25 percent of valid national votes in the legislative election, are causes that also influence the pendulum movement of coalition formation. In addition, compensation for the position as a vice presidential candidate from the new coalition that is followed is also a consideration for the coalition. This study uses a descriptive qualitative method with an instrumental case study approach in the 2024 Presidential Election to explain the dynamics of political party coalitions. The results of the study show that the coalition ahead of the 2024 Presidential Election does not focus on policy preferences, or political parties do not pay serious attention to building a coalition based on ideology or public policy for the benefit of the people. Political parties tend to concentrate on how to gain power as a basis for building a coalition. Suggestion, majority political strength is needed to support a strong and effective government so it is important for political parties to form a permanently bound coalition or permanent electoral coalition.   Abstrak Penelitian ini membahas proses koalisi dan dinamika yang terjadi dalam koalisi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential thereshold) dimana Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif, merupakan penyebab yang turut mempengaruhi gerak bandul pembentukan koalisi. Selain itu, kompensasi jabatan sebagai calon wakil presiden dari koalisi baru yang diikuti juga menjadi pertimbangan koalisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat instrumental pada Pilpres 2024 untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi menjelang Pilpres 2024 tidak berfokus pada preferensi kebijakan, atau partai politik tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi atau kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Partai politik cenderung berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dasar membangun koalisi. Saran, diperlukan kekuatan politik mayoritas untuk menopang pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen atau koalisi elektoral permanen.
Faktor-Faktor Penyebab Polemik Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon Lestari, Agisthia; Randisa, Aziz Reza
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v9i2.3914

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami polemik penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon pada tahun 2022, melalui faktor-faktor penyebab yang didasarkan pada teori Ted Robert Gurr tentang memudarnya toleransi dan fenomena melonggarnya kohesi sosial berdasarkan pemikiran Amartya Sen. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus intrinsik (intrinsic case study), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap kasus-kasus tertentu kasus-kasus yang telah teridentifikasi dengan jelas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terbuka dan dokumentasi. Peneliti juga memilih menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat adanya intoleransi beragama dan melonggarnya kohesi sosial, serta faktor lain yaitu peraturan yang kontradiktif sebagai faktor penyebab terjadinya polemik penolakan terhadap pembangunan gereja. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) perlunya mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti mediasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama yang berakhir tanpa kesepakatan; 2) penyederhanaan aturan FKUB mengenai syarat 90 Persetujuan Jemaat dan 60 Persetujuan Masyarakat Sekitar; dan 3) perlunya menerbitkan Peraturan Daerah dengan spirit inklusi/berpihak pada kelompok minoritas. AbstractThis study investigates the controversy surrounding the 2022 rejection of HKBP Marantha Church construction in Cilegon City, applying Ted Robert Gurr's tolerance decline theory and Amartya Sen's social cohesion erosion framework. Utilizing an intrinsic case study approach, this qualitative research provides nuanced insights into the identified cases. This study employed open-ended interviews and documentation to collect data. Unstructured interview techniques were also utilized. The results of the study show that there is religious intolerance and loosening of social cohesion, as well as other factors, namely contradictory regulations, as factors causing the polemic of rejection of church construction.This study recommends: 1) Mediation initiated by the Ministry of Religion and Home Affairs to follow up on previous unsuccessful mediation efforts; 2) Simplification of FKUB regulations regarding 90% congregation approval and 60% community approval; and 3) Enacting inclusive local regulations supporting minority groups.  
PENGUATAN SADAR GENDER PADA ANGGOTA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PANYIRAPAN KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG Lestari, Agisthia; Efriza; Habibi, Fikri; Maulani, Dini Izzati
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i2.51390

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai sadar gender kepada anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kegiatan ini anggota tidak hanya mendapatkan pemahaman soal apa itu gender tetapi diajak untuk memahami pentingnya kesetaraan gender karena berkaitan erat dengan perempuan dan kerja-kerja domestik yang erat kaitannya dengan hidup perempuan. Pada masyarakat dengan sistem partiarkal seperti di Indonesia, perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, seperti berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan dan berpenghasilan. Namun di lain sisi, muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan ‘kodrat’-nya sebagai perempuan yang bekerja pada ranah domestik atau urusan rumah tangga seperti pekerjaan mencuci dan memasak. Pembiasan makna ini kemudian menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan, sehingga perempuan mengalamai stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi, serta ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi ini kemudian mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada anggota Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat maupun aparat desa Panyirapan dengan cara ceramah/pemberian informasi, dan pelatihan. Tim pengabdian masyarakat akan terbuka jika anggota PKK berkonsultasi untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang kerap dialami oleh perempuan dan bagaimana cara mencegahnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain diharapkan dapat: memberikan pengetahuan kepada anggota PKK mengenai pentingnya sadar gender yang akan membangun kesetaraan gender di dalam masyarakat desa Panyirapan. Karena dengan meningkatnya kesetaraan gender akan dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh perempuan tetapi masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Gender, Perempuan, Kesetaraan Gender, PKK, Patriarkal
The Influence of Political, Economic, Cultural, and Social Capital in the Victory of the Noble Family in the 2018 Bone Regency Election Inrinofita Sari; Agisthia Lestari; Ahmad Syukri; Nita Aribah Hanif
INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : FAKULTAS DAKWAH UIN SALATIGA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/inject.v10i1.4521

Abstract

This study analyzes the influence of noble family victories on voter turnout in the 2018 Bone Regency elections, focusing on how social, economic, cultural, and political factors contribute to determining the outcome of these elections. This study uses a quantitative approach through the distribution of questionnaires to the people of Bone Regency to explore their perceptions of the role of noble families in Pilkada. Data management was conducted using SmartPLS (SEM-PLS) software. The results show that all four factors have a positive and significant influence on voter turnout, confirming that the involvement of noble families is a symbol and a force capable of mobilizing community support. The findings suggest that noble families still play an important role in local politics, utilizing their extensive social networks, strong cultural influence, and economic and political support to maintain their dominance in the political arena. Their victories in local elections demonstrate the continuation of traditional political patterns rooted in local culture, albeit in a modern democratic context.
Politik Agraria dan Resistensi Lokal: Peran Kelompok Keagamaan dalam Penolakan Proyek Geothermal Padarincang Lestari, Agisthia
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 11 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v11i2.5135

Abstract

This article analyses the dynamics of agrarian politics in the conflict surrounding the development of a geothermal power plant in Padarincang, Serang Regency, Banten. Although the geothermal project is positioned as part of the national Energy Transition and Sustainable Development agenda, local communities reject its presence because they consider it a threat to water sources, ecosystems, and the social and spiritual order of the community. This study uses a qualitative approach with a case study method, through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The analysis was conducted using a critical agrarian political framework and an institutional-cultural approach. The results show that the resistance of the Padarincang community is not solely driven by economic or ecological interests, but also by moral and spiritual values. Two religious groups, namely Syarekat Perjuangan Rakyat Padarincang (SAPAR) and Gerakan Perempuan SAPAR (GRAPAS), acted as cultural political actors who articulated their rejection of the geothermal project through religious symbols, ecological ethics, and local wisdom. Religion serves as cultural and symbolic capital, strengthening social solidarity, building alternative public spaces, and providing moral legitimacy to resistance movements. This study emphasises that contemporary agrarian politics in Indonesia cannot be separated from the cultural and spiritual dimensions of local communities, and highlights the importance of a just and participatory approach to energy transition.
Co-Authors Ahmad Syukri . Efriza Efriza, SIP., M.Si, Efriza Habibi, Fikri Hanif, Fahmi Amanatul Inrinofita Sari Maulani, Dini Izzati Nita Aribah Hanif Randisa, Aziz Reza Yusa' Farchan