Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19 Maroni Maroni; Maya Shafira; Rini Fathonah; Nenny Dwi Ariani; Mashuril Anwar
Jurnal Sumbangsih Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v2i1.30

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, dan cara bertindak secara hukum apabila menemui pelanggaran kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan masyarakat mitra terhadap peraturan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, dan pelayanan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Merak Belantung. Berdasarkan evaluasi kegiatan, ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dan masyarakat mitra siap berperan membantu pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi lembaga tim pengabdi, aparat desa, dan peserta kegiatan. Terlepas dari hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
Ironi Penegakan Hukum: Analisis Sanksi terhadap Oknum Satpol PP dalam Kasus Pencabulan Anak Radhiah Zarahmah; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6476

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan aparatur pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana aparatur dan perlindungan hukum terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yuridis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur pemerintah harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menjamin prinsip equality before the law serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak sebagai korban.