Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Sumbangsih
Nenny Dwi Ariani
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dan Wabah Penyakit di Masa Pandemi Covid-19 Maroni Maroni; Maya Shafira; Rini Fathonah; Nenny Dwi Ariani; Mashuril Anwar
Jurnal Sumbangsih Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v2i1.30

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan ancaman sanksi bagi pelanggarnya, dan cara bertindak secara hukum apabila menemui pelanggaran kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Target khusus kegiatan ini yakni meningkatnya kepatuhan masyarakat mitra terhadap peraturan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, dan pelayanan klinis. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Merak Belantung. Berdasarkan evaluasi kegiatan, ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra mengenai peraturan kekarantinaan kesehatan, tindak pidana kekarantinaan kesehatan, dan masyarakat mitra siap berperan membantu pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan ini masih mengalami beberapa hambatan, baik dari segi lembaga tim pengabdi, aparat desa, dan peserta kegiatan. Terlepas dari hambatan tersebut, terlaksananya kegiatan ini juga tidak luput dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Warung Makan Ibu Gambreng dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Pdt.Sus-HKI/2024 Muhammad Hari Alfatah HR; Kasmawati; Elly Nurlaili; Yennie Agustin MR; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6781

Abstract

Merek memiliki peran penting sebagai identitas usaha yang membedakan barang atau jasa antar pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek “Warung Makan Ibu Gambreng” berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek di Indonesia terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, dan penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui gugatan perdata, pembatalan merek, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik. Dalam perkara “Warung Makan Ibu Gambreng,” Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek “Nasi Gambreng Bu Esti” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum merek belum sepenuhnya efektif karena penggunaan merek tanpa hak masih ditemukan setelah adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kualitas pemeriksaan merek agar perlindungan hukum merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Upaya Hukum Keperdataan oleh Nasabah Bank dalam Menghadapi Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber Muhammad Irfan Maulana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5526

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan perbankan telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, namun pada saat yang sama juga memperbesar risiko kejahatan siber, khususnya pencurian data pribadi nasabah. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merugikan hak privasi dan rasa aman nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum tanggung jawab perdata bank atas pencurian data pribadi akibat kejahatan siber serta mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum keperdataan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi dokumen terhadap bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila terbukti lalai dalam melindungi data pribadi nasabah. Nasabah berhak menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil serta menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal bank, arbitrase, pengadilan, maupun Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum bank guna menjaga kepercayaan dan kepastian hukum bagi nasabah di era digital
Co-Authors Elly Nurlaili Harsa Wahyu Ramadhan Kasmawati Maroni Maroni Mashuril Anwar Maya Shafira Muhammad Hari Alfatah HR Muhammad Irfan Maulana Rini Fathonah Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Yennie Agustin MR