Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual Marina; Erna Dewi; Emilia Susanti; A. Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.
Ironi Penegakan Hukum: Analisis Sanksi terhadap Oknum Satpol PP dalam Kasus Pencabulan Anak Radhiah Zarahmah; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6476

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan aparatur pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana aparatur dan perlindungan hukum terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yuridis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur pemerintah harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menjamin prinsip equality before the law serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak sebagai korban.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Benny David Silaen; Heni Siswanto; Budi Rizki Husin; Erna Dewi; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2044

Abstract

The criminal case committed by the defendant in Decision Number 341/Pid.Sus/2024/PN Gns was proven to involve the abuse of methamphetamine for personal use. The issue examined by the author is the judges' consideration in imposing a sentence below the minimum specifically for the defendant and the purpose of sentencing for the defendant. This research uses a normative juridical approach supported by interviews. The research findings show that from a juridical perspective, the judges made a breakthrough based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2015 by imposing a 1-year prison sentence, which falls below the 4-year minimum threshold stipulated in Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. Philosophical and sociological considerations underpinned this decision, as the judges sought substantive justice by examining the defendant's background as a woman, a non-recidivist, and the sole breadwinner for her child suffering from polio. Furthermore, this study identifies a procedural flaw resulting from the absence of both a urine test and a recommendation from the Integrated Assessment Team (TAT). Consequently, the judges did not mandate medical or social rehabilitation measures, shifting the sentencing paradigm entirely toward the Absolute Theory which prioritizes physical retribution. This study recommends that future judges adopt a more active and progressive approach in exercising their procedural authority in line with the spirit of modern sentencing embodied in Law No.1 of 2023.
Penerapan Primum Remedium Terhadap Pelaku Eksploitasi Benih Bening Lobster Secara Ilegal Dean Ezekiel Surbakti; Erna Dewi; Maya Shafira; Muhammad Farid; Siti Azizah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y3z78c57

Abstract

Illegal exploitation of clear lobster seeds (BBL) is a form of fisheries crime that has an impact on the sustainability of marine resources and causes economic losses for the state. The high demand for the international market and the economic value of BBL encourage the rampant practice of illegal trade carried out in an organized manner. This study aims to analyze legal arrangements related to the management and protection of clear lobster seeds, examine the modus operandi of perpetrators of illegal exploitation of BBL, and analyze the application of the principle of primum remedium in court decisions related to these criminal acts. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Tanjung Karang District Court Decision Number 796/Pid.Sus/2024/PN Tjk and the Pacitan District Court Decision Number 34/Pid.Sus/2025/PN Pct. The results of the study show that Indonesia already has a strong legal basis in the management and protection of BBL, both through international legal instruments and national regulations. The modus operandi of BBL exploitation is carried out systematically through the stages of illegal collection, packaging, transportation, and distribution involving an organized network. The application of the principle of primum remedium can be seen through the use of criminal law as the main instrument in overcoming fisheries crimes. However, law enforcement still tends to target lower-level perpetrators and is not optimal in dismantling intellectual actors or the main controllers of illegal networks. Therefore, a more integrated law enforcement policy is needed so that the application of the primum remedium principle can be effective in protecting fishery resources and maintaining the sustainability of Indonesia's marine ecosystem.
Politik Hukum Kebijakan Kohabitasi Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Implikasi Hak Asasi Manusia Hanna Putri Aulia; Maroni Maroni; Erna Dewi; Nunung Rodliyah; Heni Siswanto
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5277

Abstract

This study aims to analyze the legal politics underlying the criminalization of cohabitation in the National Criminal Code and examine its implications for the protection and restrictions of human rights in the Indonesian rule of law. This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach, supported by criminological analysis. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The results show that the criminalization of cohabitation is part of a criminal law policy oriented towards strengthening public morality and protecting the family institution as a value considered fundamental in Indonesian society. The formulation of the complaint offense reflects a compromise between protecting social values and respecting citizens' private space.
Perlindungan Hak Privasi Tersangka Dalam Upaya Paksa Penggeledahan Data Digital Menurut Proyeksi KUHAP 2025 M. Ghiffari Andrista; Ahmad Irzal Ferdiansyah; Agus Triono; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5415

Abstract

Transformasi pembuktian ke arah digital menimbulkan kerentanan baru terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi tersangka akibat praktik fishing expedition (ekspedisi memancing) dalam penggeledahan gawai di bawah rezim KUHAP 1981. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofi pelindungan hak privasi dan menganalisis implikasi normatif Bab VI khususnya Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pelindungan privasi dalam upaya paksa penggeledahan digital bertumpu pada prinsip due process of law, asas proporsionalitas, dan asas subsidiaritas, di mana ruang digital diakui sebagai ekstensi martabat manusia yang tidak boleh diinvasi secara sewenang-wenang oleh negara. Secara normatif, proyeksi Pasal 142 KUHAP 2025 merekonstruksi kewenangan penegak hukum melalui keharusan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagai bentuk judicial scrutiny. Regulasi ini secara tegas mewajibkan penerapan metode ekstraksi tertarget (targeted extraction), melarang eksploitasi data pribadi yang tidak relevan dengan pokok perkara, dan mensyaratkan adopsi exclusionary rule yang menggugurkan kekuatan pembuktian bagi bukti elektronik yang diperoleh secara melawan hukum (unlawfully obtained evidence).