Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Erna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Kritis Diskriminasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual Marina; Erna Dewi; Emilia Susanti; A. Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan pidana serta mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terjadi dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Korban menghadapi hambatan komunikasi, keterbatasan aksesibilitas, serta stigma negatif yang melemahkan posisi dalam pembuktian. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan, implementasinya masih belum optimal akibat hambatan struktural, kultural, dan substantif. Temuan juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum berkontribusi terhadap perlakuan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyediaan akomodasi yang layak guna menjamin akses keadilan yang setara.
Ironi Penegakan Hukum: Analisis Sanksi terhadap Oknum Satpol PP dalam Kasus Pencabulan Anak Radhiah Zarahmah; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6476

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan aparatur pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana aparatur dan perlindungan hukum terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yuridis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur pemerintah harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menjamin prinsip equality before the law serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak sebagai korban.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Benny David Silaen; Heni Siswanto; Budi Rizki Husin; Erna Dewi; Mamanda Syahputra Ginting
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2044

Abstract

The criminal case committed by the defendant in Decision Number 341/Pid.Sus/2024/PN Gns was proven to involve the abuse of methamphetamine for personal use. The issue examined by the author is the judges' consideration in imposing a sentence below the minimum specifically for the defendant and the purpose of sentencing for the defendant. This research uses a normative juridical approach supported by interviews. The research findings show that from a juridical perspective, the judges made a breakthrough based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2015 by imposing a 1-year prison sentence, which falls below the 4-year minimum threshold stipulated in Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. Philosophical and sociological considerations underpinned this decision, as the judges sought substantive justice by examining the defendant's background as a woman, a non-recidivist, and the sole breadwinner for her child suffering from polio. Furthermore, this study identifies a procedural flaw resulting from the absence of both a urine test and a recommendation from the Integrated Assessment Team (TAT). Consequently, the judges did not mandate medical or social rehabilitation measures, shifting the sentencing paradigm entirely toward the Absolute Theory which prioritizes physical retribution. This study recommends that future judges adopt a more active and progressive approach in exercising their procedural authority in line with the spirit of modern sentencing embodied in Law No.1 of 2023.
Co-Authors A. Irzal Fardiansyah Aisyah Muda Cemerlang Benny David Silaen Budi Rizki Husin Emilia Susanti Heni Siswanto Mamanda Syahputra Ginting Marina Radhiah Zarahmah Rini Fathonah