Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Suci Ramadani
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
THE ROLE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE APPARATUS IN PREVENTING NARCOTICS ABUSE AMONG ADOLESCENTS IN KLAMBIR LIMA KEBUN VILLAGE, HAMPARAN PERAK DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY Suci Ramadani; Rahmayanti; Sofia Naliza Sitepu
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.4336

Abstract

This study aims to examine the role of the community and village officials in preventing narcotics abuse among adolescents in Klambir Lima Kebun Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency. Narcotics abuse is a serious problem that can damage the younger generation and have a bad impact on the future of the nation. Therefore, preventing narcotics abuse among adolescents requires the active role of various parties, including the community and village officials. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, which collects data through in-depth interviews with communities, village heads, and village officials who are directly involved in narcotics prevention activities. The results of the study show that the role of the community and village officials is very important in prevention efforts, which include raising awareness through socialization, the formation of youth empowerment groups, and stricter supervision of the environment. The community, especially parents and religious leaders, plays a role in providing education to adolescents about the dangers of narcotics, while village officials, including village heads and village officials, coordinate with relevant parties and ensure policies that support narcotics prevention. This research is expected to provide insight into the importance of collaboration between the community and village officials in preventing narcotics abuse and creating a safer environment for the younger generation.
Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Trilestaria Simbolon; Sumarno; Suci Ramadani; Rohasiholan Doloksaribu; Arfen Burju Pestado Manurung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pentingnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan kejelasan mengenai status hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban yang dimiliki oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoon) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, terpisah dari para pendirinya, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum baik dalam bidang perdata maupun pidana. Selain itu, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, dan menjalankan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Sumarno; Suci Ramadani; Leonard; Alberto Paskah Tarigan; Yoshep Ferdinand Sitompu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6570

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perpajakan, khususnya mengenai pengaturan pidana korporasi dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan korporasi, seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan faktur pajak fiktif, dapat menimbulkan kerugian besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dikenai sanksi berupa pidana denda, pembayaran kerugian negara, sanksi administratif, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta melindungi penerimaan negara.
Co-Authors Alberto Paskah Tarigan Arfen Burju Pestado Manurung Leonard Rahmayanti Rohasiholan Doloksaribu Sofia Naliza Sitepu Sumarno Sumarno Trilestaria Simbolon Yoshep Ferdinand Sitompu