Alexander H. Badjuka
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sistem Administrasi Negara Inggris sebagai Model Administrasi Berbasis Rule of Law: Analisis Historis dan Kontemporer Regina Alfanesya Machmud; Adha Ladjulu; Sri Naila Putri Abdullah; Febrina Putri Iskandar; Sri Yulianty Mozin; Alexander H. Badjuka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika sistem administrasi negara Inggris yang berupaya mempertahankan karakter negara kesatuan sambil mengimplementasikan desentralisasi melalui kebijakan devolusi. Perubahan ini memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika tuntutan otonomi, identitas regional, serta kebutuhan tata kelola yang adaptif terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dibangun dalam kerangka rule of law, serta menelaah mekanisme kelembagaan yang mendukung dan membatasi perkembangan devolusi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah dokumen hukum, laporan kebijakan, dan kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa devolusi menciptakan struktur tata kelola multi-level yang adaptif tetapi asimetris, sehingga membuka peluang inovasi kebijakan di tingkat daerah, namun sekaligus menimbulkan tantangan berupa ketimpangan fiskal, fragmentasi kelembagaan, dan ketidakselarasan kebijakan nasional–regional. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antarpemerintahan dan peningkatan konsistensi kerangka hukum agar stabilitas hubungan pusat–daerah tetap terjaga. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan devolusi dalam negara kesatuan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem administrasi mempertahankan prinsip rule of law sekaligus mengakomodasi keragaman kewenangan daerah.
Metode Induktif dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Perbandingan Administrasi Negara Regina Rahmadani Ismail; Fadila Ladiku; Alfridah Auliyah Mokoginta; Sri Yulianty Mozin; Alexander H. Badjuka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengintegrasikan dua pendekatan fundamental dalam studi perbandingan administrasi negara, yaitu metode induktif dan pendekatan filosofis. Metode induktif digunakan untuk membangun teori berdasarkan data empiris lintas negara, sedangkan pendekatan filosofis menekankan dimensi ontologis, epistemologis, dan normatif yang menjadi dasar dalam memahami realitas administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode induktif memberikan kerangka empiris untuk memahami variasi sistem birokrasi antarnegara, sementara pendekatan filosofis memperluas ruang refleksi teoritis melalui nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tujuan common good. Integrasi keduanya memperkaya studi administrasi negara karena memungkinkan perpaduan antara validitas empiris dan kedalaman konseptual dalam merumuskan teori dan praktik administrasi publik yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-politik.
Sistem Administrasi Negara Tiongkok: Dominasi Partai Komunis, Birokrasi Hierarkis, dan Tantangan Tata Kelola Publik Siti Mardia Mareteng; Fija Ahaya; Marsha Oktaviani Sila; Sri Yulianty Mozin; Alexander H. Badjuka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem administrasi negara Tiongkok dengan menyoroti tiga aspek utama, yaitu dominasi Partai Komunis Tiongkok (PKT), struktur birokrasi yang hierarkis, serta tantangan tata kelola publik dalam sistem politik yang terpusat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai sumber akademik dan laporan kebijakan terkait reformasi kelembagaan di era Xi Jinping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi politik partai menjadi fondasi utama dalam seluruh proses administrasi negara, di mana partai berperan ganda sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaannya. Struktur birokrasi yang bersifat meritokratis dan vertikal terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan, namun menghambat akuntabilitas publik dan transparansi. Di sisi lain, tantangan utama tata kelola publik di Tiongkok meliputi lemahnya supremasi hukum, tingginya sentralisasi kekuasaan, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, sistem administrasi negara Tiongkok berhasil menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, tetapi masih menghadapi kendala dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka, adaptif, dan berkeadilan.