Zulhas’ari Mustafa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengembangan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pemberian Sanksi Denda bagi Pelanggar UU Perkawinan Nur Ainun Mardiah; Abdul Halim Talli; Zulhas’ari Mustafa; Eka Mahendra Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019) menghadapi tantangan serius dari praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri), didorong oleh lemahnya penegakan sanksi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, hilangnya hak-hak keluarga (terutama bagi perempuan dan anak), dan bertentangan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya Hifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) dan Hifẓ al-Mal (perlindungan harta). Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kewenangan Pengadilan Agama (PA) untuk menjatuhkan sanksi denda administratif sebagai solusi penertiban. Secara institusional, PA terbukti siap dengan adanya preseden penanganan sengketa ekonomi syariah. Secara teoretis, sanksi denda tersebut dapat dilegitimasi melalui konsep hukum Islam Ta'zīr (hukuman diskresioner) dan Gharāmah Maliyah (denda harta) untuk mencapai maslahah mursalah (kemaslahatan umum). Model yang diusulkan adalah Itsbat Nikah-Plus, di mana sanksi denda administratif keluarga wajib dikenakan dan diintegrasikan dalam setiap putusan Itsbat Nikah (Penetapan Perkawinan), memanfaatkan proses yudisial untuk menegakkan kepatuhan administrasi. Pemberian sanksi denda yang substansial dan alokasi dana denda yang restoratif (untuk bantuan hukum dan perlindungan korban) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah langkah realistis dan mendesak untuk menutup celah hukum dan memperkuat perlindungan hukum keluarga di Indonesia.
The Position of Testimony in the Court Evidentiary System: A Juridical-Normative Analysis of Indonesian Law and Islamic Courts Erniawati; Abdul Halim Talli; Zulhas’ari Mustafa; Mohamad Subli
BAYAN: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : PT. Nawa Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Testimony constitutes an essential evidentiary instrument within Indonesian and Islamic judicial systems, yet its application encounters practical complexities. This research aims to analyze the position of testimony in court evidentiary systems through a juridical-normative approach by comparing Indonesian positive law and Islamic law. The method employed is normative juridical with qualitative analysis of legal norms, testimony concepts, and case studies. Research findings indicate that: (1) Testimony regulation in KUHAP adheres to the negative legal system, while Islamic judiciary implements testimony hierarchy based on case types with more rigid standards; (2) Validity requirements for testimony in positive law emphasize procedural-formal aspects, whereas Islamic law applies the principles of 'adalah and dhabt with comprehensive tazkiyah al-syuhud mechanism; (3) The evidentiary position of testimony in Indonesian system is flexible with Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 expanding acceptance of testimonium de auditu, while Islamic system applies the principle of "dar'u al-hudud bi al-syubuhat" for maximum prudence. This research concludes that despite different approaches, both systems converge toward justice objectives through mutually complementary mechanisms within Indonesia's legal plurality context.