Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

The Role of the National Police Super App in Improving the Quality of Public Services in Gorontalo City: A Community Perspective Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianty Mozin; Auralia Davina Salsabila
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10053

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Polri Super App in improving the quality of public services in Gorontalo City, particularly in digital services such as SKCK, SIM, and STNK administration. Using a qualitative descriptive approach supported by interviews, observations, and documentation, the research applies Duncan's effectiveness indicators—goal achievement, integration, and adaptation—to assess the performance of the application. The findings show that the Polri Super App has facilitated faster, more practical, and easily accessible services, contributing to improved public service effectiveness. However, its implementation remains suboptimal due to persistent obstacles, including additional administrative requirements during SKCK collection, limited public knowledge stemming from inadequate socialization, and unequal digital adaptation among community groups. Younger and digitally literate users adapt more quickly, whereas older, rural, and low-literacy users experience difficulties accessing digital services. Overall, the Polri Super App partially fulfills its intended goals but requires enhanced socialization efforts, improved digital literacy support, and service procedure refinement to optimize its role in strengthening public service delivery in Gorontalo City.
Analisis Penerapan Digital Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo: Analysis of the Implementation of Digital Governance in Improving the Quality of Public Services at the Population and Civil Registration Service of Gorontalo City Sri Yulianty Mozin; Hardiyanto; Karmila Djafar; Miranda Djafar; Marcela Puwa; Liswati Abdullah; Sri Nandri Yanti Ismail
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9756

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan digital governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan. Layanan daring memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan praktis dibandingkan sistem konvensional. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan masih menghadapi tantangan dalam aspek keandalan sistem dan responsivitas layanan. Oleh karena itu, keberhasilan digital governance memerlukan dukungan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta strategi berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
Faktor Penyebab Dan Sejarah Lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara: Factors Causing and Historical Birth of Comparative Studies of Public Administration Sri Yulianty Mozin; Alexander H.Badjuka; Miranda Djapar; Liswati Abdullah; Sri Nandri Yanti Ismail
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab dan perkembangan sejarah lahirnya Studi Perbandingan Administrasi Negara atau Comparative Public Administration (CPA) sebagai cabang ilmu administrasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah konsep, teori, dan kontribusi para ahli serta dokumen kelembagaan yang membentuk evolusi CPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya CPA didorong oleh empat faktor utama, yaitu: faktor politik dan sosial pasca dekolonisasi yang memunculkan kebutuhan model birokrasi baru; faktor akademis melalui perkembangan metodologi ilmu sosial yang menuntut kajian lebih empiris; faktor praktis berupa kebutuhan pembangunan dan policy learning antarnegara; serta pengaruh globalisasi yang mendorong tata kelola pemerintahan adaptif dan inovatif. Secara historis, perkembangan CPA melalui lima fase utama mulai dari akar awal hingga kebangkitan kembali pada era modern. Kesimpulannya, CPA berperan penting sebagai instrumen komparatif dan reflektif dalam memperkuat kapasitas pemerintahan global di era globalisasi.
Program Strategis Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia: Strategic Bureaucratic Reform Program as an Effort to Transform Governance in Indonesia Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Nadila Liputo; Zaskia Shalwa Lawani; Fatralisa D. Pulanding; Rini Ramadhani; Rizky Ayulia Sari
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9250

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual program strategis reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, dengan penekanan pada penguatan kompetensi aparatur sipil negara dan digitalisasi pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menelaah berbagai sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundangan terkait reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia telah mengarah pada perubahan paradigma dari pola kerja administratif menuju tata kelola berbasis kinerja yang memanfaatkan teknologi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program strategis reformasi birokrasi berperan penting dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel, serta mendorong integrasi kebijakan lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan infrastruktur digital, dan resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya kepemimpinan digital, evaluasi berbasis hasil, serta pemerataan literasi teknologi sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern, inovatif, dan berkelanjutan.
Kelembagaan Pemerintahan Di Era Smart Governance: Strategi Reformasi Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Government Institutions in the Smart Governance Era: Reform Strategies Towards Technology-Based Public Services Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Maya Anggraini; Ni Made Amanda; Dea Ayu Lestari; Moh Prayuda Sampara; Astri Hasniyantri Lanio
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9317

Abstract

Studi ini menekankan pada strategi reformasi institusi pemerintahan di Indonesia untuk memenuhi tuntutan era smart governance yang mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Makna studi ini terletak pada pentingnya reformasi birokrasi agar dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan digital yang mendorong terbentuknya pengelolaan pemerintahan yang terbuka, efisien, dan melibatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan dan praktik reformasi institusi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka mengenai kebijakan nasional, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang terkait. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), e-Government, dan kota cerdas terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat. Walaupun demikian, proses reformasi tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi pegawai, fragmentasi regulasi, dan penolakan budaya birokrasi. Penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengintegrasian sistem informasi antar lembaga, peremajaan regulasi yang fleksibel, serta pengembangan budaya inovasi merupakan langkah strategis menuju birokrasi yang responsif dan berfokus pada pelayanan publik digital yang berkelanjutan.
Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja ASN Dalam Era Digitalisasi Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Changes in the Mindset and Work Culture of Civil Servants in the Era of Digitalization of Bureaucratic Reform in Indonesia Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Fardan Rumampuk; Fatmawati Latif; Utami Septiyani Dumbela; Adam Abas; Nurul Nazwa Noho
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9319

Abstract

Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk menciptakan tata k elola pemerintahan yang baik, bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Fokus penelitian ini adalah reformasi pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Temuan utama membahas tiga aspek kunci: (1) Penerapan Sistem Merit dalam seleksi jabatan tinggi ASN yang berprinsip kompetisi terbuka dan adil, meski masih berpotensi terkena intervensi politik pada tahap akhir; (2) Pergantian sistem penilaian kinerja dari DP3 ke Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang lebih terukur, namun implementasinya masih dihantui pola pikir lama yang menjadikannya sekadar formalitas; serta (3) Pengenalan Manajemen Talenta sebagai strategi untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten. Disimpulkan bahwa tantangan terbesar reformasi birokrasi SDM bukan hanya pada aspek struktural, tetapi lebih pada perubahan budaya kerja (culture set) dan pola pikir (mindset) aparatur untuk sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Reformasi Birokrasi SDM Aparatur; Kinerja ASN Dalam Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Bandung): Bureaucratic Reform of Human Resources and Civil Servants; Civil Servant Performance in Bureaucratic Reform (Bandung Case Study) Sri Yulianty Mozin; Rahmatia Pakaya; Dwi Sasmindar; Nurferawati Ntelu; Hadidjah Hasan; Vanda Imelda Patuti; Zubaidah Mahmud
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9358

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia menekankan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kota Bandung menjadi contoh nyata melalui kepemimpinan adaptif, inovasi digital, serta pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur. Artikel ini, yang disusun berdasarkan kajian literatur, menelaah kinerja ASN dalam konteks reformasi birokrasi dengan fokus pada kepemimpinan, kompetensi individu, dan manajemen talenta. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan reformasi birokrasi di Bandung banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan inovatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya disiplin ASN, lemahnya penegakan aturan oleh pimpinan, serta resistensi terhadap perubahan struktural seperti peralihan jabatan. Untuk mewujudkan reformasi yang berkelanjutan, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas ASN, serta perubahan budaya organisasi. Peningkatan kinerja ASN dalam aspek-aspek tersebut menjadi kunci utama untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara: The Role of Community Participation in Development Implementation In Ibarat Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency Sri Yulianty Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ibarat terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan melalui kegiatan gotong royong, hingga pengawasan program desa. Keterlibatan tersebut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Pembangunan fisik yang telah terealisasi meliputi Penerangan Jalan Umum (PJU), jamban sehat, sumur gali, serta sanggar seni. Adapun pembangunan nonfisik mencakup program ketahanan pangan, kesehatan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis seperti anggaran terbatas, kondisi cuaca, dan sarana peralatan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.