Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Hukum Lex Generalis
Nindy Nenobais
Universitas Nusa Cendana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RELEVANSI TEORI KRIMINOLOGI KLASIK DALAM MENJELASKAN RASIONALITAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nindy Nenobais; Beatrix Nino Funay; Angelia Hunu Ola Lewokeda; Fadil Mas'ud; Maria Selfiani Teci; Dedy Riwu; Kevy Listiana Fransisca Taneo; Brampi Soniman Sae; Denil Ngginak; Ave Regina Chandra Kirana; Febiana Elisabet Mase
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.36164

Abstract

Korupsi menjadi persoalan serius di Indonesia yang merusak tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik, meskipun telah diterapkan regulasi dan lembaga penegak hukum. Praktik korupsi tetap berlangsung secara sistematis, sering dilakukan oleh individu berpendidikan dan menduduki posisi strategis, menunjukkan sifat rasional dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pelaku korupsi melalui perspektif teori kriminologi klasik, yang menekankan kebebasan memilih, perhitungan biaya-manfaat, dan upaya pencegahan sebagai landasan memahami perilaku kriminal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding risiko hukuman, sementara kelemahan sistem pengawasan, celah birokrasi, dan minimnya akuntabilitas memperkuat sifat oportunistik tindakan mereka. Teori kriminologi klasik terbukti relevan untuk menjelaskan perilaku rasional tersebut, menyoroti kepastian, kecepatan, dan keparahan hukuman sebagai faktor pencegahan yang penting. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya penguatan mekanisme hukum, strategi pencegahan, dan reformasi kebijakan antikorupsi, disertai pertimbangan faktor struktural dan institusional agar praktik korupsi dapat diminimalkan.
Fungsi dan Kewenangan Peradilan Tata Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Natalia Beka; Oksix Tari; Nadya Paa; Selfi Kase; Rosalinda Tulit; Nindy Nenobais; Yunike Lely; Fadil Mas’ud
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.3780

Abstract

The constitutional judiciary occupies a strategic position in Indonesia’s constitutional system because it serves to uphold the supremacy of the Constitution while protecting the constitutional rights of citizens. This article examines the status, functions and division of powers of the Constitutional Court and the Supreme Court as the two main pillars of Indonesia’s constitutional judiciary following the amendments to the 1945 Constitution. The research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach, through the examination of primary and secondary legal sources analyzed using descriptive-qualitative methods. The results of the study indicate that the constitutional judiciary performs three main functions: protecting citizens’ constitutional rights, reviewing the constitutionality of legislative acts and resolving jurisdictional disputes among state institutions. This study also found that the division of authority between the Constitutional Court and the Supreme Court which is coordinative rather than hierarchical has the potential to create a dualism in the review of legal norms that requires further harmonization, while the growing phenomenon of “no viral, no justice” reveals a new sociological dimension that also influences the legitimacy of administrative court rulings in the digital age.
Co-Authors Angelia Hunu Ola Lewokeda Ave Regina Chandra Kirana Beatrix Nino Funay Brampi Soniman Sae Dedy Riwu Denil Ngginak Fadil Mas’ud Febiana Elisabet Mase Kevy Listiana Fransisca Taneo Maria Selfiani Teci Nadya Paa Natalia Beka Oksix Tari Rosalinda Tulit Selfi Kase Yunike Lely