Ave Regina Chandra Kirana
Universitas Nusa Cendana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RELEVANSI TEORI KRIMINOLOGI KLASIK DALAM MENJELASKAN RASIONALITAS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nindy Nenobais; Beatrix Nino Funay; Angelia Hunu Ola Lewokeda; Fadil Mas'ud; Maria Selfiani Teci; Dedy Riwu; Kevy Listiana Fransisca Taneo; Brampi Soniman Sae; Denil Ngginak; Ave Regina Chandra Kirana; Febiana Elisabet Mase
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.36164

Abstract

Korupsi menjadi persoalan serius di Indonesia yang merusak tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan kepercayaan publik, meskipun telah diterapkan regulasi dan lembaga penegak hukum. Praktik korupsi tetap berlangsung secara sistematis, sering dilakukan oleh individu berpendidikan dan menduduki posisi strategis, menunjukkan sifat rasional dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pelaku korupsi melalui perspektif teori kriminologi klasik, yang menekankan kebebasan memilih, perhitungan biaya-manfaat, dan upaya pencegahan sebagai landasan memahami perilaku kriminal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, undang-undang, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi mempertimbangkan manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding risiko hukuman, sementara kelemahan sistem pengawasan, celah birokrasi, dan minimnya akuntabilitas memperkuat sifat oportunistik tindakan mereka. Teori kriminologi klasik terbukti relevan untuk menjelaskan perilaku rasional tersebut, menyoroti kepastian, kecepatan, dan keparahan hukuman sebagai faktor pencegahan yang penting. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya penguatan mekanisme hukum, strategi pencegahan, dan reformasi kebijakan antikorupsi, disertai pertimbangan faktor struktural dan institusional agar praktik korupsi dapat diminimalkan.
STRENGTHENING HISTORY EDUCATION IN BUILDING GENERATION Z'S NATIONALISM: A HUMANITIES AND DIGITAL LEARNING PERSPECTIVE: Penguatan Pendidikan Sejarah dalam Membangun Nasionalisme Generasi Z: Perspektif Humaniora dan Digital Learning Yufitris Naitboho; Ave Regina Chandra Kirana; Nining Lestari Da Silva; Nataliana Sensi; Fadil Mas'ud
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 1 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i1.6703

Abstract

This study aims to analyze the role of humanities-based history education and the effectiveness of digital learning in fostering nationalism and historical awareness among Generation Z in the digital age. The background of this study is based on the need to transform history learning to make it more relevant, interactive, and meaningful for digital natives. The research method used a comparative literature study of various scientific articles, research reports, and empirical studies related to humanistic history learning and digital technology. The analysis was conducted by examining the main findings regarding the humanities perspective, digital learning design, and the relationship between the two in shaping national identity. The results show that the integration of the humanities and digital learning has been proven to increase historical empathy, critical thinking skills, and student engagement through immersive and contextual learning experiences. Furthermore, this approach strengthens Generation Z's nationalism in a reflective, inclusive, and value-based manner, as long as it is supported by competent teachers, ethical content curation, and equitable access to technology.