Mufarrihul Hazin
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Teaching Factory dalam Pembelajaran Berbasis Industri di Sekolah Menengah Kejuruan: Studi Kasus di SMKN 13 Surabaya Kompetensi Keahlian Teknik Permesinan Lilik Suhartatik; Mochamad Nursalim; Mufarrihul Hazin; Amrozi Khamidi
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i1.6821

Abstract

Kebijakan Teaching Factory (TeFa) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyinergikan proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja masa kini. SMKN 13 Surabaya menjadi salah satu sekolah pelaksana kebijakan ini, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Permesinan, dengan tujuan mencetak lulusan yang profesional dan kompetitif di dunia kerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan Teaching Factory menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru produktif, instruktur industri, serta siswa. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui proses kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Teaching Factory di SMKN 13 Surabaya berjalan cukup optimal. Komunikasi dan koordinasi antara sekolah dan industri berlangsung efektif, sumber daya manusia kompeten, dan struktur birokrasi mendukung melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meski demikian, peningkatan fasilitas praktik serta evaluasi berkelanjutan masih diperlukan agar implementasi Teaching Factory semakin efektif di masa mendatang.
Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di UPT SMP Negeri 1 Gresik Dessy Fitria; Mochamad Nursalim; Amrozi Khamidi; Mufarrihul Hazin
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i1.6826

Abstract

Sekolah ramah anak yang berbasis pada pemenuhan hak-hak anak merupakan upaya strategis untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk memperoleh data mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan SRA sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif antar pelaksana kebijakan menciptakan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan prosedur kebijakan SRA. Sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang utama kelancaran pelaksanaan di sekolah. Disposisi positif kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan kebijakan, sementara struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik antar pelaksana mempermudah proses implementasi di lapangan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan sekolah ramah anak bukan sekadar peraturan formal, melainkan sebuah komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan SRA di Kabupaten Gresik menunjukkan pentingnya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berdaya, dan terlindungi.