Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Geografi Indonesia JURNAL ILMIAH GEOMATIKA Communications in Science and Technology JGISE-Journal of Geospatial Information Science and Engineering Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Atunggal, Dedi
Universitas Gadjah Mada
Earth & Planetary Sciences Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS HASIL PENETAPAN BATAS DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sutanta, Heri; Pratiwi, Imasti Dhani; Atunggal, Dedi; Cahyono, Bambang Kun; Diyono, Diyono
GEOMATIKA Vol 26, No 2 (2020)
Publisher : Badan Informasi Geospasial in Partnership with MAPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24895/JIG.2020.26-2.1163

Abstract

Batas administrasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Batas desa di Kabupaten Gunungkidul didelineasi ulang pada tahun 2018 melalui kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acuan utama untuk membuat Peta Kerja Batas adalah Peta Desa Lama skala 1:5.000 yang dibuat antara tahun 1932-1938. Batas desa pada Peta Desa Lama tersebut diinterpretasi dan didigitasi di Citra Tegak Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menganalisis perbedaan batas dalam hal karaksteristik segmen batas, pergeseran segmen batas, dan perubahan luas wilayah. Terdapat perubahan karakteristik segmen batas yang berupa titik temu, segmen berbatasan dan segmen tidak berbatasan. Pergeseran posisi segmen batas yang terjadi sampai 1.773 m pada Peta RBI, dan 997 m pada hasil identifikasi peta desa lama. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dibandingkan dengan luas menurut Peta RBI sebesar 287,79 hektar, dan 269,22 hektar jika dibandingkan dengan data BPS. Dalam hal luas wilayah desa terdapat 71 desa mengalami penambahan luas wilayah dibandingkan dengan Peta RBI dan 67 desa jika dibandingkan dengan data BPS. Perbedaan sumber data, skala, dan metode pembuatan batas di Peta RBI dan hasil kesepakatan menghasilkan perbedaan karakteristik batas, posisi garis batas, dan luas wilayah. Berdasarkan hasil ini, batas desa definitif perlu disegerakan penyediaannya untuk menggantikan jenis batas lain yang terpaksa digunakan.
Tipologi alamat di perkotaan dan perdesaan Indonesia dalam proses standardisasi pengalamatan. Heri Sutanta; Ni Putu Praja Chintya; Dedi Atunggal; Diyono Diyono; M. Fakhruddin Mustofa; Suprajaka Siswosudarma
Majalah Geografi Indonesia Vol 36, No 1 (2022): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mgi.68348

Abstract

Abstrak Alamat merupakan salah satu komponen wajib pada identitas penduduk dan dokumen legal-formal lain yang digunakan dalam berbagai kepentingan serta kegiatan sehari-hari. Dalam dunia nyata terdapat variasi penulisan alamat. Variasi penulisan alamat ini memiliki elemen yang terkait aspek lokalitas wilayah maupun yang terkait dengan ketiadaan standar pengalamatan. Variasi penulisan alamat diinventarisasi melalui survei lapangan dan survei secara daring. Survei dilakukan di wilayah perdesaan dan perkotaan untuk dapat memotret berbagai tipe penulisan alamat. Tipologi penulisan alamat tersebut kemudian diklasifikasikan berdasar dua model. Berdasarkan fungsinya, ada alamat yang digunakan untuk kepentingan legal-formal dan alamat yang digunakan untuk penunjuk atau penanda lokasi. Berdasarkan karakteristik wilayahnya terdapat tipologi alamat perdesaan dan alamat perkotaan. Di model alamat perdesaan terdapat 18 komponen sedangkan di model alamat perkotaan terdapat 16 komponen. Selanjutnya, berdasarkan tipologi alamat yang diperoleh dan kebutuhan alamat dalam kegiatan legal-formal ditetapkan sifat kewajiban setiap komponen alamat. Tiga sifat yang ditetapkan meliputi wajib (W), bersyarat (B), dan opsional (O). Hasil penetapan ini selaras dengan RSNI2 tentang Pengalamatan di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia.Abstract Address is one of the mandatory components of resident identity and other legal-formal documents used in various interests and daily activities. In the real world, there are variations of writing addresses. This variation of address writing has elements related to regional locality aspects and those associated with the absence of addressing standards. Address writing variations were inventoried through field surveys and online surveys. The survey was conducted in rural and urban areas to portray various types of address writing. The typology of address writing is then classified based on two models. Based on its function, there are addresses used for legal-formal purposes and addresses used for pointers or location markers. Based on the characteristics of the region, there are typologies of rural addresses and urban addresses. In the rural address model, there are 18 components, while in the urban address model, there are 16 components. Furthermore, based on the typology of addresses obtained and the need for addresses in legal-formal activities, the nature of the obligations of each component of the address is determined. The three defined properties include mandatory (W), conditional (K), and optional (O). The results of this determination are in line with the RSNI2 concerning Addressing in Rural and Urban Areas in Indonesia.
Suitability Level Analysis of Google Map’s Travel Time and Traffic Density Classification Laksita Amelia Paramesti; Dedi Atunggal
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 2, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.51134

Abstract

 Traffic congestion is one of problem that occur in big cities, therefore people need traffic information to determine traffic condition. One of many applications that provides traffic information is Google Maps. From the information generated, there are insuitability between google maps’s traffic update and travel time with the actual condition. So the aim of this study is to analyze the suitability level of traffic density classification and google maps travel time. Based on the speed range by Google, the level of suitability can be determined, while the google maps travel time is done by statistical tests. The statistical test used is a statistical test of two parameters using table t with 95% confidence level. The results of this study indicate that the level of suitability of the traffic classification only reaches 35%. The low level of suitability is caused by network latency. While information on google maps travel time does not have a significant difference in actual time.
Analisis Tingkat Ketersediaan dan Cakupan dari Continuously Operating Reference Station (CORS) di Pulau Jawa Novie Chiuman; Dedi Atunggal; Nurrohmat Widjajanti
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 4, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.63277

Abstract

Ketersediaan layanan dan cakupan Continuously Operating Reference Station (CORS) sangat penting untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian level sentimeter atau lebih baik. Penelitian ini menganalisis ketersediaan layanan CORS Indonesia berdasar data web scraping server InaCORS pada Desember 2018. Cakupan CORS diestimasi dengan asumsi performansi Real Time Kinematic (RTK) single base hingga radius 30 kilometer dan untuk RTK network base hingga 50 kilometer dari masing-masing stasiun yang kemudian dipadukan dengan data cakupan jaringan komunikasi selular Telkomsel, Indosat dan 3 dari opensignal.com. Hasil web scraping menunjukkan terdapat 51 stasiun CORS dengan ketersediaan layanan di atas 80%, empat dengan ketersediaan layanan di bawah 80%, dua dengan ketersediaan layanan di bawah 50%, dan 14 yang tidak memiliki ketersediaan layanan. Cakupan CORS untuk metode RTK single base dan network base masing-masing adalah 72,942% dan 98,299%. Luas cakupan CORS terbesar diperoleh provider Telkomsel baik untuk metode RTK single base maupun network base yaitu masing-masing sebesar 34,622% dan 45,180%. Cakupan riil dari estimasi tersebut mungkin lebih besar karena hasil uji lapangan membuktikan bahwa tingkat ketepatan data dari OpenSignal hanya sebesar 69,444% dan masih banyak area tanpa data sinyal. Hasil analisis tingkat duplikasi cakupan CORS menunjukkan bahwa luas duplikasi cakupan CORS untuk metode RTK single base dan network base masing-masing sebesar 37,076% dan 82,382% dari luas total cakupan CORS. Hasil dari penelitian juga menunjukkan setidaknya ada 20 stasiun CORS yang perlu ditingkatkan ketersediaan datanya.
Optimasi Geometri Jaring GNSS dan RTS untuk Pemantauan Deformasi Kontinu Saluran Induk Kalibawang di Jembatan Talang Bowong, Kabupaten Kulon Progo Ghea Ayunda Siami; Bilal Ma'ruf; Dedi Atunggal
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 4, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.67795

Abstract

Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan di Jembatan Talang Bowong membutuhkan pemantauan gerakan massa tanah secara real-time dan kontinu. Penelitian ini berusaha mendesain jaring kontrol pemantauan gerakan massa tanah secara geometrik dengan data simulasi yang diturunkan dari data orthophoto sebagai langkah awal untuk pembangunan jaring kontrol pemantauan. Data simulasi yang didapatkan berupa koordinat distribusi titik kontrol kemudian diturunkan menjadi vektor baseline. Nilai ketelitian pada penelitian ini didapatkan dari alat yang digunakan pada saat pemantauan berlangsung yaitu GNSS Leica seri GM30 dan RTS Leica seri TS16 1”. Jaring kontrol pemantauan didesain berdasarkan integrasi antara GNSS dan RTS. Pembuatan desain jaring kontrol GNSS dilakukan dengan membentuk jaring dengan baseline yang sederhana hingga kompleks. Sedangkan, pembuatan desain jaring kontrol RTS dilakukan berdasarkan variasi jarak antar titik prisma target. Nilai matriks varian-kovarian pengamatan dari estimasi hitung kuadrat terkecil digunakan untuk pemilihan desain geometri jaring terbaik berdasarkan hasil perhitungan kriteria presisi yang terdiri atas kriteria A-Optimality, D-Optimality, E-Optimality, S-Optimality, dan I-Optimality. Nilai matriks kofaktor residu digunakan untuk pemilihan desain geometri jaring terbaik berdasarkan kriteria kehandalan yang terdiri atas aspek redundansi individu, kehandalan dalam, dan kehandalan luar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain jaring GNSS yang paling optimal yaitu jaring DG04. Hal ini ditunjukkan dari nilai kriteria presisi dan kehandalan luar paling kecil serta nilai kriteria redundansi individu paling besar. Desain jaring RTS yang paling optimal yaitu jaring rts01. Hal ini ditunjukkan dari nilai kriteria presisi, kehandalan dalam, dan kehandalan luar paling kecil serta nilai kriteria redundansi individu paling besar.
Pendefinisian Jaring Kontrol Sistem Cerdas Candi Borobudur ke dalam Datum SRGI 2013 Nerissa Mutiara Christy; Bilal Ma'ruf; Dedi Atunggal
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 5, No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.73504

Abstract

Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan diakui sebagai salah satu warisan budaya yang dilindungi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Sebagai salah satu realisasi pemeliharaan Candi Borobudur dilakukan pemantauan stabilitas Candi Borobudur melalui pengukuran yang dilakukan secara periodik setiap tahun sejak 1983. Seiring dengan kemajuan teknologi, pemantauan stabilitias candi dapat dilakukan dengan menggunakan system cerdas. Untuk itu diperkenalkan Sistem Cerdas Candi Borobudur. Sistem Cerdas Candi Borobudur menggunakan Robotic Total Station (RTS) untuk pemantauan deformasi secara real-time. Untuk mendukung pemantauan stabilitas candi menggunakan (RTS) perlu dilakukan pendefinisian jaring kontrol pemantauan sistem cerdas ke dalam datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013. Pada penelitian ini dilakukan pendefinisian jaring kontrol pemantauan yang berada di halaman Candi Borobudur ke dalam datum SRGI 2013. Pendefinisian dilakukan dengan pengamatan Global Navigation Satellite System (GNSS) metode statik pada 7 November 2019 date of year (doy) 311 selama ± 6 jam dengan sampling-rate 30 detik dan mask angle 15°. Pengolahan data pengamatan GNSS dilakukan dengan menggunakan software Spectra Precision GeoGenius dan 4 titik Continuously Operating Reference System (CORS) Badan Informasi Geospasial (BIG) CKBM, CMGL, JOGS, dan CSLO sebagai titik ikat. Analisis penentuan kelas dan orde mengacu Standar Nasional Indonesia Jaring Kontrol Horizontal (SNI JKH). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa 9 titik jaring kontrol pemantauan sistem cerdas yang telah terdefinisi dengan baik terhadap 4 titik CORS BIG dengan ketelitian berkisar dari 4 mm s.d. 13 mm. Penentuan kelas yang dilakukan menggunakan hasil perataan jaring bebas dengan 1 titik ikat. Orde dari jaring ditentukan dari hasil perataan jaring terikat dengan 4 titik kontrol yang terdistribusi pada 4 kuadran. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa jarring dikualifikasi sebagai kelas 2A dan orde 1. Pemantauan sistem cerdas menggunkan RTS sudah dapat dilakukan dengan mengacu pada koordinat titik-titik jaring pemantauan yang sudah diperoleh.
Evaluation on the performance of single and dual frequency low cost GPS module observation using geodetic antenna Atunggal, Dedi; Ma'ruf, Bilal; Sunantyo, T Aris; Rokhmana, Catur Aries
Communications in Science and Technology Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.436 KB) | DOI: 10.21924/cst.3.1.2018.78

Abstract

GPS modules have been used for various applications in recent years. Its early development came in parallel with the advancement of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology. Nowadays, it is also used in in geographic information system (GIS) data acquisition/census, mapping surveys, structure stability monitoring systems and many other applications. GPS modules generally have several positioning features, including standard positioning service (SPS), static positioning, precise point positioning (PPP), post processing kinematic (PPK) and real time kinematic (RTK) GPS. GPS modules in general are only equipped with a microstrip-type antenna or better known as patch antenna. Results from related research show that GPS module with this type of antenna has sub meter accuracy when used for PPK or RTK GPS method. The use of geodetic antennas is very potential to increase GPS position accuracy by up to centimeter level. This paper discusses the evaluation of GPS module measurements with geodetic type antennas for precise positioning using RTK GPS. This paper is focused on the resolution of GPS cycle ambiguity that is often expressed by the term fixing ratio and the accuracy of measurement results obtained. To provide a comprehensive description of the performance of GPS module, in this research two types of GPS module were used; single and dual frequency. Both types of GPS modules were used to conduct simultaneous observation on an open and obstructed observation location.
Evaluating 3-D positioning infrastructure quality and utilization: The potential improvement with multi-GNSS methods Atunggal, Dedi; Widjajanti, Nurrohmat; Aditya, Trias
Communications in Science and Technology Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21924/cst.9.1.2024.1403

Abstract

This article evaluates the quality of the national 3-D positioning infrastructure using multi-criteria decision making (MCDM) to simulate the potential application of multi-GNSS method. The MCDM evaluation used coverage and availability of Indonesia Continuous Operating Reference System (INACORS) services, distribution of survey pillars, and accuracy of height determination using the Indonesian Geoid Model (INAGEOID). The term multi-GNSS method refers to the utilization of PPP method as a complement to the conventional differential GNSS method for the production of mapping control points. The results of this evaluation were complemented by a questionnaire analysis on the utilization of positioning infrastructure by respondents from various professional backgrounds. The MCDM evaluation results showed that Java had nearly 100% good or excellent 3-D positioning infrastructure quality. Other regions in Indonesia still had significant areas of average, fair, or even poor quality. The questionnaire results showed that many users have faced some problems in areas with fair or poor infrastructure quality. The application of multi-GNSS method can contribute to reduce up to half of the area with fair and poor positioning infrastructure quality.
KONSEP AUPB UNTUK KEAMANAN DATA DALAM STANDARDISASI DAN SISTEM GEOCODING ALAMAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN INDONESIA Widowati, Dyah Ayu; Sutanta, Heri; Diyono, Diyono; Atunggal, Dedi; Laksono, Dany; Sumaryono, Sumaryono; Mustofa, Fakhruddin
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p229-248

Abstract

This article aims to formulate the embodiment of the AUPB concept in the standardization and geocoding system of Indonesian urban and rural addresses. Furthermore, it analyses the synchronization of data security principles in standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Conceptually, the process of address standardization and geocoding in the context of AUPB is closely related to the orderly administration of government, accountability of government agencies and/or officials, and implementation of statutory provisions. Overall, the element of AUPB that plays the most role in the standardization process and the address geocoding system is the principle of legal certainty. The principle of openness is attached to data security, and both are synchronized in implementing standardization and geocoding systems for urban and rural addresses in Indonesia. Even though all columns in the address database are stored in Elasticsearch, only specific columns can be accessed by general users through the Geocoding System website. Hence, the addresses presented are general data and do not contain personal data.
Co-Authors Bambang Kun Cahyono Bilal Ma'ruf Catur Aries Rokhmana, Catur Aries Diyono, Diyono Diyono, Diyono Dyah Ayu Widowati Ghea Ayunda Siami Laksita Amelia Paramesti Laksono, Dany M. Fakhruddin Mustofa Ma'ruf, Bilal Mustofa, Fakhruddin Nerissa Mutiara Christy Ni Putu Praja Chintya Novie Chiuman Nurrohmat Widjajanti Pratiwi, Imasti Dhani Sumaryono Sumaryono Sunantyo, T Aris Suprajaka Siswosudarma Sutanta, Heri Sutanta, Heri Trias Aditya, Trias