Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Relasi Gender dalam Fenomena Perceraian Pasca Kenaikan Status Ekonomi menurut Perspektif Keadilan dan Etika Hukum Islam Hendriyanto, Hendriyanto; Kamsiah, Kamsiah; Sugianto, Ilwan; Zanky, Abdurrahman; Anam, Khurul
Al-Mizan Vol 12 No 2 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i2.1129

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika relasi gender dalam fenomena perceraian pasca kenaikan status ekonomi salah satu pasangan, terutama ketika istri atau suami mengalami peningkatan status sosial melalui kelulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai dalam rumah tangga modern, dari orientasi kebersamaan dan tanggung jawab kolektif menuju orientasi individualistik dan materialistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif keadilan dan etika hukum Islam dengan teori relasi gender dalam sosiologi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan status ekonomi dapat menimbulkan ketimpangan peran dan kekuasaan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memicu konflik emosional dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah insāniyyah) merupakan landasan etis dalam menjaga harmoni keluarga. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi karena perubahan status sosial perlu dilihat tidak hanya sebagai kegagalan relasi, tetapi juga sebagai cerminan lemahnya internalisasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan rumah tangga modern.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022 Sugianto, Ilwan; Rivai, Andi; Jamruddin, Jamruddin; Ruslan, Ruslan; Nur, Muhammad
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2414

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis transformasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hsil analisis menemukan bahwa reformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama yaitu (1) konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak (termasuk peleburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) intervensi Pusat melalui penetapan Batas Tarif Tertinggi untuk mengawal stabilitas investasi, (3) inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Secara sistemik, UU HKPD membawa implikasi luas pada mekanisme fiskal lain. Transformasi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.