Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas melalui Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkotika di Desa Penujak, Lombok Tengah, Indonesia Ahwan, Ahwan; Lalu Panca Tresna D; Muhammad Rifaldi Setiawan; Ayang Afira Anugerahayu; Yuni Ristanti
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 03 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i03.5670

Abstract

The illegal distribution of narcotics has spread to rural areas. This poses a serious threat not only to the development of the younger generation in villages, but also to the conduciveness and homeostasis of values upheld by rural communities. Responding to growing concerns about this issue, academic intervention in the form of socialization and legal counseling related to the circulation and dangers of narcotics has become an urgent need. This became the basis for the implementation of community service activities with the topic "Strengthening Community Legal Resilience through Socialization of Narcotics Circulation Prevention". This activity took place in Penujak Village, Central Lombok Regency. In line with the topic, this activity aimed to construct community legal resilience as an intervention compatible with the character of the village community. The activity began with an initial mapping of the village community's understanding through Focus Group Discussions (FGD) and interviews. The results of this mapping were then used as material for the preparation of the socialization material. The activity was very well received by the Penujak Village community, most importantly because it provided the community with additional understanding regarding the illegal distribution of narcotics. The results of the mapping were then used as material for the preparation of outreach materials. This activity was very well received by the community of Penujak Village, most importantly because it increased the community's understanding of the illegal distribution of narcotics. The final evaluation results showed that the community finally understood various things, such as the reporting mechanism and important substances covered by various regulations related to narcotics in Indonesia.
Penyuluhan Hukum: Urgensi Status Kepemilikan Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Masyarakat Setiawan, Muhammad Rifaldi; Lalu Panca Tresna D; Ahwan, Ahwan; Anugerahayu, Ayang Afira; Nathania Permata S.
Jurnal Bakti Nusantara Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Bakti Nusantara
Publisher : Pustaka Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63763/jutira.v3i3.156

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya nilai ekonomi tanah akibat perkembangan sektor pariwisata yang tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait status kepemilikan tanah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan serta melemahkan kepastian dan perlindungan hukum. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai urgensi status kepemilikan tanah sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penutup. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan metode pre-test, penyampaian materi, dan post-test melalui diskusi interaktif. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman masyarakat, dari 10–20% sebelum penyuluhan menjadi 75–90% setelah penyuluhan pada berbagai indikator, termasuk pemahaman prosedur pendaftaran tanah dan partisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong tertib administrasi pertanahan guna memperkuat perlindungan dan kepastian hukum.