Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Alamtana
Anugerahayu, Ayang Afira
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Review of the Granting of Cultivation Rights on Land Management Rights Based on Positive Law Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8533

Abstract

This study is a normative investigation that seeks to evaluate the review process associated with the allocation of HGU on HPL land. This regulation stands in contradiction to the UUPA, which stipulates that HGU should only be assigned on state-owned land; however, the legitimacy of the recent regulations offers a pathway for granting HGU on HPL territory. Additionally, this paper employs both the statutory approach and the conceptual approach. Legally speaking, the UUPA does not recognize HPL as a "land right," but rather designates it as "management." HPL emerged as one of the land rights through the Agrarian Ministerial Regulation No. 9 of 1965 and has evolved to the present as outlined in PP 18 of 2021. Perspectives regarding the definition of "management" differ. The UUPA defines "management" as authority, whereas PP 18 of 2021 interprets "management" as a form of land right. Moreover, concerning the HGU concept addressed in Article 28 of the UUPA, the land allocation must originate from the state's direct control, rather than from land that has been utilized by the holder of the HPL certificate for agricultural, fishery, or livestock purposes. This discrepancy clearly indicates conflicting norms, resulting in legal ambiguity and a possibility for judicial review.
Timing Review Iddah Men Based on Reasoning on a Contrario in Positive Law in Indonesia Anugerahayu, Ayang Afira; Setiawan, Muhammad Rifaldi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8534

Abstract

This study explores the legal provisions concerning the waiting period (iddah) for men using A Contrario reasoning within Indonesia’s positive law framework. Adopting a normative legal research approach, the study finds that Indonesian positive law, particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage jo Law Number 16 of 2019 and Government Regulation Number 9 of 1975, explicitly regulates iddah only for women following divorce or the death of a spouse. In contrast, no legal requirement mandates men to undergo a waiting period before remarrying. Applying the Argumentum A Contrario method, which derives legal interpretation by considering the inverse of existing provisions, the study concludes that since the law exclusively prescribes iddah for women, men are not legally required to observe a waiting period.
Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Daulay, R. Fahmi Natigor
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.237

Abstract

Pelajar adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan menjamin pendidikan yang layak untuk mereka. Namun, Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar menjadi tantangan serius di lingkungan sekolah karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas. Tawuran yang baru-baru terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu fakta yang harus segera ditangangi secara prefentif agar tidak meberikan dampak negatif kepada pelajar lainnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui edukasi mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 2 Batulayar, Lombok Barat, menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Materi berfokus pada dasar hukum, faktor penyebab tawuran, serta strategi pencegahannya. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait edukasi hukum atas dampak dari tawuran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya menjauhi kekerasan dan menjunjung nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawian Dini Anugerahayu, Ayang Afira; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Tresna D, Lalu Panca; Ahwan, Ahwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351

Abstract

Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak dan optimal. Sayangnya, fenomena pernikahan usia anak masih menjadi isu serius, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait batas usia minimal pernikahan dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode ceramah sebagai sarana edukatif yang mudah dipahami. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai usia ideal untuk melakukan pernikahan serta memberi pemahaman tetang langkah-langkah yang dapat diambil agar dapat berperan aktif sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini.
Penyuluhan Hukum: Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Susilawati, Ika Yuliana; Anugerahayu, Ayang Afira; Mulyana, Septira Putri; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Muhammad, Ade Sultan; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.352

Abstract

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan cyberbullying, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya cyberbullyingterutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan prilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Cyberbullying dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas online, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku online yang positif. Kata kunci: Cyberbullying, Remaja.
The Implementation of the Iddah Period for Men: A Mediation Mechanism to Prevent Divorce Anugerahayu, Ayang Afira; Fangggi, Prandy Arthayoga Louk
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9427

Abstract

This study aim to analyze the implementation of a waiting period (iddah) for men as mechanism for preventing divorce in Indonesia, in line with Circular Letter of the Director general of Islamic Community Guidance No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. The research employs a normative legal method by examining regulations related to the waiting period as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and classical fiqh. It applies a comprehensive approach combining Islamic legal sources, the statute approach, the conceptual approach, and the social approach. The findings indicate that, functionally, the proposed idea aligns with the concept of Syibh al-Iddah (waiting period), which is derived from the principles of maslahah mursalah (public benefit) and maqāṣid al-sharī‘ah (objectives of Islamic law). This concept also resonates with the practice of mandatory mediation already regulated under Indonesian positive law. The study concludes that although the idea lacks a normative basis in classical fiqh, its application represents a progressive and effective step. The waiting period provides space for both parties to reflect, manage emotions, and potentially achieve reconciliation. This is reinforced by recent regulations issued by the Supreme Court and the Directorate General of Islamic Community Guidance, which de facto have already implemented such a waiting period for men. Therefore, the formal application of this mechanism, even without employing the terminology of iddah, serves as a strong instrument to preserve family integrity and reduce divorce rates.
Penyuluhan Hukum Kedudukan Tanah Tidak Bersertipikat Pasca Berlakunya PP 18 Tahun 2021 Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 6 No 3 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v6i3.2627

Abstract

Fenomena di masyarakat Lombok Barat sebanyak 143.000 bidang tanah belum bersertipikat terlebih di Desa Perampuan terdata sampai saat ini sebanyak 500 bidang tanah yang belum bersertipikat. Pasca berlakunya PP 18 Tahun 2021 membawa implikasi besar terhadap kedudukan tanah yang belum bersertipikat, terutama dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat tidak dapat terpenuhi. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, konsultasi dan kuesioner.Penyuluhan hukum yang dilaksanakan guna memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran hak atas tanah dengan produk sertipikat guna memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam Penyuluhan melibatkan 125 masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam hal ini peningkatan pemehaman masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan menyelesaikan 1 dari 4 sengketa yang sedang terjadi di Desa Perampuan. Selanjutnya pemerintah desa mendata tanah belum bersertipikat dan berkoordinasi dengan BPN Lombok Barat sebagai pelaksana utama. Diperlukan juga kolaborasi dan penyuluhan hukum berkelanjutan agar pelaksanaan PTSL efektif, transparan, dan adil.
Co-Authors Ahwan Ahwan, Ahwan Daulay, R. Fahmi Natigor Fangggi, Prandy Arthayoga Louk Ika Yuliana Susilawati Muhammad, Ade Sultan Mulyana, Septira Putri Permata S, Nathania Setiawan, Muhammad Rifaldi Taufik, Zahratul’ain Tresna D, Lalu Panca