Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Alamtana
Setiawan, Muhammad Rifaldi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Strengthening Regulations for Supervision of Private Sector Grant Funds in View of Law no. 17 of 2003 concerning State Finances Evangelista, Beverly; Setiawan, Muhammad Rifaldi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8500

Abstract

This research discusses the importance of strengthening regulatory oversight of grant funds in the private sector to prevent misuse and increase accountability. The background to the problem includes the increasing allocation of grant funds to private institutions and current challenges in supervision. The method used in this discussion includes normative analysis of Law no. 17 of 2003 as well as case studies that show weaknesses in existing supervision and sanctions. The results of the analysis show that regulatory revisions are needed to establish stricter audit standards, increase reporting obligations, and strengthen legal sanctions for violators. The conclusion of this research confirms that by strengthening regulations, it is hoped that the management of grant funds by private institutions can be carried out in a more transparent and accountable manner, thereby increasing public trust in the use of these funds. 
Review of the Granting of Cultivation Rights on Land Management Rights Based on Positive Law Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8533

Abstract

This study is a normative investigation that seeks to evaluate the review process associated with the allocation of HGU on HPL land. This regulation stands in contradiction to the UUPA, which stipulates that HGU should only be assigned on state-owned land; however, the legitimacy of the recent regulations offers a pathway for granting HGU on HPL territory. Additionally, this paper employs both the statutory approach and the conceptual approach. Legally speaking, the UUPA does not recognize HPL as a "land right," but rather designates it as "management." HPL emerged as one of the land rights through the Agrarian Ministerial Regulation No. 9 of 1965 and has evolved to the present as outlined in PP 18 of 2021. Perspectives regarding the definition of "management" differ. The UUPA defines "management" as authority, whereas PP 18 of 2021 interprets "management" as a form of land right. Moreover, concerning the HGU concept addressed in Article 28 of the UUPA, the land allocation must originate from the state's direct control, rather than from land that has been utilized by the holder of the HPL certificate for agricultural, fishery, or livestock purposes. This discrepancy clearly indicates conflicting norms, resulting in legal ambiguity and a possibility for judicial review.
Timing Review Iddah Men Based on Reasoning on a Contrario in Positive Law in Indonesia Anugerahayu, Ayang Afira; Setiawan, Muhammad Rifaldi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8534

Abstract

This study explores the legal provisions concerning the waiting period (iddah) for men using A Contrario reasoning within Indonesia’s positive law framework. Adopting a normative legal research approach, the study finds that Indonesian positive law, particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage jo Law Number 16 of 2019 and Government Regulation Number 9 of 1975, explicitly regulates iddah only for women following divorce or the death of a spouse. In contrast, no legal requirement mandates men to undergo a waiting period before remarrying. Applying the Argumentum A Contrario method, which derives legal interpretation by considering the inverse of existing provisions, the study concludes that since the law exclusively prescribes iddah for women, men are not legally required to observe a waiting period.
Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Daulay, R. Fahmi Natigor
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.237

Abstract

Pelajar adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan menjamin pendidikan yang layak untuk mereka. Namun, Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar menjadi tantangan serius di lingkungan sekolah karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas. Tawuran yang baru-baru terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu fakta yang harus segera ditangangi secara prefentif agar tidak meberikan dampak negatif kepada pelajar lainnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui edukasi mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 2 Batulayar, Lombok Barat, menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Materi berfokus pada dasar hukum, faktor penyebab tawuran, serta strategi pencegahannya. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait edukasi hukum atas dampak dari tawuran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya menjauhi kekerasan dan menjunjung nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawian Dini Anugerahayu, Ayang Afira; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Tresna D, Lalu Panca; Ahwan, Ahwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351

Abstract

Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak dan optimal. Sayangnya, fenomena pernikahan usia anak masih menjadi isu serius, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait batas usia minimal pernikahan dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode ceramah sebagai sarana edukatif yang mudah dipahami. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai usia ideal untuk melakukan pernikahan serta memberi pemahaman tetang langkah-langkah yang dapat diambil agar dapat berperan aktif sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini.
Penyuluhan Hukum: Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Susilawati, Ika Yuliana; Anugerahayu, Ayang Afira; Mulyana, Septira Putri; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Muhammad, Ade Sultan; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.352

Abstract

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan cyberbullying, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya cyberbullyingterutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan prilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Cyberbullying dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas online, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku online yang positif. Kata kunci: Cyberbullying, Remaja.
Status of the Ban on Absentee Ownership of Farmland in Indonesia Setiawan, Muhammad Rifaldi; S, Nathania Permata
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9454

Abstract

This research investigates whether the ban on absentee land ownership retains its significance in today's context. The goal is to provide an updated perspective on the prohibition of absentee ownership of agricultural land in Indonesia. This investigation is normative, supported by empirical evidence, and employs both a statutory and a conceptual framework throughout the paper. The findings yield the following conclusions: initially, the underlying rationale for banning absentee land ownership is to ensure that agricultural land is actively cultivated and managed by its rightful owner for optimal yield. This emphasizes the principle that agricultural land should be actively utilized by its owner, as outlined in Article 10 of the UUPA. There is a necessity for oversight and preventive actions, such as rejecting registration applications, enforced by the district or city land office, to halt the ongoing issue of absentee land registration. Secondly, the importance of the absentee land ownership prohibition in Indonesia has diminished in light of contemporary realities, as the legislative framework established sixty years ago is no longer aligned with present-day societal conditions. The regulations regarding absentee land ownership require modernization; previously, ownership of agricultural land was restricted to the sub-district level, which should be revised or replaced by new laws allowing agricultural land ownership at the district or city level. This transformation would enable the new regulations to respond to the evolving landscape and address the increasingly complex challenges that arise.
Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib Setiawan, Muhammad Rifaldi; Muhammad, Ade Sultan
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 6 No 3 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v6i3.2625

Abstract

Perkawinan anak usia dini masih menjadi fenomena serius di Indonesia. Praktik ini dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta anggapan keliru bahwa perkawinan dini dapat “mengubah nasib”. Mengingat, dampaknya sangat merugikan, maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMPN 3 Labuhan Haji, Desa Korleko Selatan, Lombok Timur, dengan meberikan penyuluhan hukun bertujuan memberikan edukasi mengenai batas minimal usia kawin dan bahaya perkawinan dini. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, konsultasi, dan evaluasi (pre-test dan post-test). Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa siswi yang di SMPN 3 Labuhan Haji dengan hasil menujkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan efektif terlihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan dari perkawinan dini dan implikasinya. Tindak lanjut dari penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan pendampingan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi pada siswa siswi pada SMPN 3 Labuhan Haji serta merubah paradigma bahwa perkawinan anak usia dini (perkawinan anak) bukan solusi untuk mengubah nasib.
Penyuluhan Hukum Kedudukan Tanah Tidak Bersertipikat Pasca Berlakunya PP 18 Tahun 2021 Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 6 No 3 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v6i3.2627

Abstract

Fenomena di masyarakat Lombok Barat sebanyak 143.000 bidang tanah belum bersertipikat terlebih di Desa Perampuan terdata sampai saat ini sebanyak 500 bidang tanah yang belum bersertipikat. Pasca berlakunya PP 18 Tahun 2021 membawa implikasi besar terhadap kedudukan tanah yang belum bersertipikat, terutama dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat tidak dapat terpenuhi. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, konsultasi dan kuesioner.Penyuluhan hukum yang dilaksanakan guna memberikan pemahaman pentingnya pendaftaran hak atas tanah dengan produk sertipikat guna memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam Penyuluhan melibatkan 125 masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam hal ini peningkatan pemehaman masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan menyelesaikan 1 dari 4 sengketa yang sedang terjadi di Desa Perampuan. Selanjutnya pemerintah desa mendata tanah belum bersertipikat dan berkoordinasi dengan BPN Lombok Barat sebagai pelaksana utama. Diperlukan juga kolaborasi dan penyuluhan hukum berkelanjutan agar pelaksanaan PTSL efektif, transparan, dan adil.
DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN: PENDAFTARAN TANAH BERBASIS DIGITAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Setiawan, Muhammad Rifaldi; Fanggi, Frandy Arthayoga Louk
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/community.v5i2.7022

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal education activities titled Land Administration Digitalization: Digital-Based Land Registration to Realize Legal Certainty conducted in Penujak Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency. The program was motivated by the low level of legal awareness and community readiness toward the national policy of land digitalization and the implementation of the Systematic Land Registration Program (PTSL). The research employed a Participatory Action Research (PAR) approach, emphasizing active involvement of local communities and village government in problem identification, legal counseling, and evaluation. The results indicate a significant increase in community understanding regarding the urgency of land registration, the concept of land digitalization, and readiness to participate in the PTSL program. Before the intervention, only about 20% of participants understood the importance of land registration, which rose to 80% afterward, while digital literacy increased from 10% to 70%. Theoretically, these findings support theory of legal awareness, asserting that knowledge and active participation are essential for strengthening legal compliance. This study concludes that participatory legal education effectively bridges national policy and local social realities. Practically, it enhances rural community readiness in supporting digital land certificate policies, while theoretically, it contributes to the discourse on integrating community legal awareness with digital transformation in the agrarian sector. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum bertema Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Pendaftaran Tanah Berbasis Digital dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum dan kesiapan masyarakat terhadap kebijakan nasional digitalisasi pertanahan serta implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai urgensi pendaftaran tanah, konsep digitalisasi pertanahan, dan kesiapan berpartisipasi dalam program PTSL. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hanya sekitar 20% masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah, sedangkan setelah kegiatan meningkat hingga 80%. Selain itu, literasi digital masyarakat juga meningkat dari 10% menjadi 70%. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori kesadaran hukum yang menekankan bahwa pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci peningkatan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum partisipatif berperan penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan realitas sosial di tingkat lokal. Secara praktis, kegiatan ini berimplikasi pada meningkatnya kesiapan masyarakat desa dalam mendukung kebijakan sertipikat tanah digital, sementara secara teoritis, hasilnya memperluas pemahaman tentang integrasi antara kesadaran hukum dan transformasi digital di bidang agraria.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ahwan Ahwan, Ahwan Anugerahayu, Ayang Afira Beverly Evangelista D, Lalu Panca Tresna Daulay, Fahmi Natigor Fanggi, Frandy Arthayoga Louk Ika Yuliana Susilawati Mulyana, Septira Putri Permata S, Nathania R. Fahmi Natigor Daulay S, Nathania Permata Suparidho, Febrihadi Taufik, Zahratul’ain Tresna D, Lalu Panca