Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Magister Ilmu Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL MERCATORIA Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rahayu, Sri Walny
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL MERCATORIA

 1 
Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Guraba, Sakafa; Dahlan, Dahlan; Rahayu, Sri Walny
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.37 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1829

Abstract

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana  menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.
Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1829

Abstract

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana  menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.
Co-Authors Adella Yuana Ainon Marziah Andre Asmara Bahagia Bahagia Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan, Dahlan Daniel Yovanda Deddy Irwansyah Azyus Dedy Yuliansyah Deryan Deryan Desi Aeriani Putri Desi Aeriani Putri Dina Muslyati Dina Refina Fahmi Sara Guraba, Sakafa Hanafittya Hanafittya Imam Jauhari Iman Jauhari Intan Shania Iqbal Fadhliyan Jesyca Hutri Lukmanul Hakim M. Jafar Mahdi Syahbandir Makruf Makruf Mardiana Mardiana Mohd. Din Muhammad Dustur Muhammad Fikhri Mihardy Muhammad Suhail Ghifari Neza Dwi Andika Putri Wahyuni Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri Ratna Dewi Rica Ardila Putri Ronal Agusmi Rudi Satria Permana Sailendra Wangsa Sakafa Guraba Santi Nurmaidar Sanusi Bintang Sanusi Sanusi Sari Ramadhana Siti Rahmah Suci Farah Dina Syafri Ramjaya Noor Syahrizal Abbas Taqwaddin Taqwaddin Taufik Andrian Teuku Alkautsar Teuku Muttaqin Mansur Widiya Fitrianda Widiya Fitrianda Yulia Susantri Yulia Susantri Yusriadi Yusriadi Zuhra Mujadidiwwadudu