Garuda - Garba Rujukan Digital

Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah (Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/PDT.G/20187MS-BNA) Ikrar Cardova; Iman Jauhari; Muazzin Muazzin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.684

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh mahkamah syar’iyah; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat, sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam prakteknya seperti pada kasus dalam putusan m ahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 223/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim menetapkan bahwa penggugat yang merupakan ayah dari tergugat berhak mendapatkan ¼ (seperempat) bagian dan menyatakan bahwa sertipikat hak milik atas tanah No.10146 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan Ainon Marziah; Sri Walny Rahayu; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum dan menjelaskan pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan, pada kasus Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 08/PDT.G/2013/PN MBO dimana dalam praktiknya pembuktiannya terhadap risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL (Tergugat I) Banda Aceh sudah berdasarkan prosedur pelaksanaan lelang, setelah pelaksanaan berakhir tidak adanya kepastian hukum terhadap Bank (Tergugat II) tidak mendapatkan ganti kerugian disebabkan adanya gugatan penggugat pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan pemenang lelang (Tergugat III) tidak dapat menguasai objek lelang karena debitor tidak bersedia mengosongkan objeknya. Berdasarkan putusan hakim seharusnya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak tidak hanya dengan kepastian hukum semata karena hakim bukan corong Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Cut Thari Ditya; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, untuk menjelaskan pengaturan yang menjadi hak istri dalam mengajukan cerai gugat, dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi banyaknya angka perceraian khususnya cerai gugat, dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi banyaknya angka perceraian khususnya cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang yang bersifat teoritis empiris sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 330/Pdt.G/2017/MS.Bna, No. 0211/Pdt.G/2016/MS.Bna, No. 0020/Pdt.G/2017/MS.Bna, yaitu melihat alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 116 KHI, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh untuk lebih mengupayakan angka perceraian di Kota Banda Aceh agar menurun untuk tahun-tahun selanjutnya dengan melihat dasar-dasar pertimbangan.

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF Citra Kasih; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi pemohon tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pertimbangan Hakim sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuaikah putusan Hakim dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum. Hasil penelitian studi kasus ini adalah putusan Hakim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara Hakim tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57KHI, dan Hakim dalam putusannya tidak memberikan keadilan bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 anak. Disarankan bagi Hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan yang berlaku, sehingga akan melahirkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Mesjid Raya) Irda Yulista; Iman Jauhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak luar pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa:”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tujan penulisan sekripsi ini ialah untuk menjelaskan pengaturan hukum bagi anak luar nikah menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak luar nikah terhadap harta warisan di Kecamatan Mesjid Raya. Metode penilitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penilitian ini menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya dan kurangnya perlindungan hukum, sehingga ayah biologisnya memberikan harta warisan dengan cara mengwasiatkan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih tegas dalah hal mengatur kedudukan perlindungan hukum dan hak anak luar nikah terhadap harta warisan dari ibunya dan pihak keluarga ibunya dan ayah bilogisnya.

MEDIA MASSA DAN HUKUM HUMANITER DALAM PANDANGAN ISLAM Iman Jauhari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.475 KB)

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran.

Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar’iyah Jantho Muhammad Syukri; Azhari Yahya; Iman Jauhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.” Namun pada kenyataannya ada para pihak yang menolak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara faraid di Mahkamah Syar’iyah Jantho sehingga tidak dapat dieksekusi, hambatan dalam melakukan eksekusi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan pelaksanaan eksekusi tersebut. Metode Penelitian ini adalah yuridis empiris melalui pengambilan data lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim hanya mengikuti prosedur penegakan hukum formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim kurang menggali hukum nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hambatan dalam melakukan eksekusi karena pihak tergugat memanfaatkan celah hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan tersebut dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui meja informasi tentang proses hukum dalam perkara perdata.According Article 54 section (2) of Law Number 48 of 2009 of Judiciary Power (Law of Judiciary Power) states that: “The Implementation of court judgment in civil case is conducted by secretary of court and bailiff led by Head of the Court”. However, in fact, there are several parties refuse to perform the obligation according to the court judgment, even when it is conducted by the secretary of court and the bailiff and led by the Head of the Court. The practice of the court judgment faces several obstacles instead of being in permanent legal force status (in kracht van gewijsde). This research is conducted to analyze the legal consideration of in faraid case at Sharia Court of Jantho which makes it non-executable, the obstacles in performing execution towards the court judgment of permanent legal force at Sharia Court of Jantho, and the efforts implemented to prevent occurring obstacles in executing the court judgment at Sharia Court of Jantho. The research method used in this study is empirical yuridicial through data gained in field and library research. Field research is performed to collect primary data by doing interview to respondents and informants. The library research is conducted by studying books, laws and other relevant literatures. The results of this study shows that the legal consideration of in faraid case at Sharia Court of Jantho is in accordance to the procedure of law enforcement which refers to formil and materiil law as stated in Law of Judiciary Power. The obstacle in doing the execution towards the court judgment of permanent legal force at Sharia Court of Jantho in the form of verdict without the presence of the defendant (verstek), legal review, and the lack of understanding of the disputing parties that new supplication or request to the Head of the Sharia Court is needed to do the execution. The efforts that is done to overcome the obstacle is by giving the knowledge and understanding of law to public via information desk concerning the court process and technical phases of civil case and the expenses that occurs.

Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Jantho Ilyas Ilyas; Syahrizal Abbas; Iman Jauhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan di MahkamahSyar’iyah Jantho. Faktor penyebabnya yaitu pertama, pelaksanaan mediasi belum mengacu pada prosedur mediasi yang sudah ditentukan, keseriusan hakim mediator belum maksimal, itikad baik dari para pihak dan hakim mediator kurang serius. kedua, kualitas perkara sudah cukup berat, para pihak yang berperkara sebelum masalahnya tersebut sampai ke Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah ditangani beberapa kali baik oleh pihak non formal maupun formal. Ketiga, kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya proses mediasi. Keempat, Ada anggapan dari Hakim mediator bahwa tugas menjadi mediator adalah tugas tambahan yang terasa terbebani baginya, juga menganggap dengan proses mediasi akan memperlambat putusnya perkara dan akan mempengaruhi nilainya sebagai hakim.The Regulation of the Supreme Court Number 1, 2016 on the Mediation Procedure in a Trial states that mediation is one of the process stages in a trial. There are several obstacles found in the mediation process at the Sharia Court of Jantho. These are resulted from firstly, it has not been referring to the mediation procedure, the judge mediators’ efforts have not been maximal yet, the parties good faith and the mediator judges are less serious. Secondly, the case is serious enough, the litigants have asked the cases solved by both non-formal and formal parties several times. Thirdly, the lack of understanding of the parties to the importance of the process. Finally, there is a presumption by the judges mediating the cases that being a mediator is an additional task that is not easy, and some assume that the process slowing the decision and devalue judge’s roles.

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental Shintya Netria Putri; Darmawan Darmawan; Iman Jauhari
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v6i2.11646

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama. Namun dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs gugatan pembagian harta bersama oleh penggugat / pihak istri tidak dapat diterima karena alasan tergugat masih berada di bawah pengampuan penggugat/mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan. Isu hukumnya yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama pasca perceraian. Dengan melakukan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dan kepustakaan diperoleh kesimpulan perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dapat diupayakan dengan pencabutan penetapan pengampuan terlebih dahulu kemudian melanjutkan Kembali gugatan pembagian harta bersamanya agar persidangan dapat dilanksanakan

Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam Said Firdaus; Mohd. Din; Iman Jauhari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.11373

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah aturan hukum serta alasan mengapa bentuk dan kriteria tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Islam, penerapan sanksi tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam, dan dampak positif dan negatif tindak pidana pornografi. Pornografi dilarang menurut hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat hukum dari aspek normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Penerapan sanksi tindak pidana dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman zina, ta’zir, dan qisas. The Pornographic Criminal Sanctions In Islamic Crime This research aims to examine the rule of law, the forms and criteria of pornography in Islamic criminal law, the pornographic criminal sanctions in accordance with Law No. 44 Year 2008 and Islamic Law, as well as positive and negative impact of pornography. Based on National law Pornography is prohibited. This is a normative juridical research, not only by studying the laws and regulations but also by looking at the law from the normative aspect. The data used in this reasearch is legal material. The results show that the forms and criteria in Islamic criminal law that categorized as pornographic crimes were forms of behavior, unlawful act, misconduct, constitutive consequences, certain circumstances, additional conditions for criminal prosecution, and additional conditions for punishment. The application of criminal sanctions in Islamic law penalties for those who commit pornography can be punished by Adultery, Ta'zir, and Qisas.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search