Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Syntax Transformation Jurnal ComunitA Servizio Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Honeste Vivere
Hendri Jayadi
Universitas Kristen Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA Jayadi, Hendri; Adolf, Huala
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.189 KB)

Abstract

Dalam praktek hukum perbankan, suatu bank dapat dicabut ijin usahanya dan mengalami likuidasi. Didalam proses likuidasi bank Lembaga Penjamin Simpanan berperan penting dalam menyelesaikan pengembalian dana simpanan para nasabah bank tersebut ketika bank mengalami likuidasi terkaitpembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, Lembaga Penjamin Simpananmemiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi Lembaga PenjaminSimpanan, agar keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.Lahirnya   Undang-undang   Nomor    24 Tahun  2004   tentang   Lembaga Penjamin Simpanan   menandai babak    baru sistem perbankan  nasional. Keberadaan  Lembaga Penjamin Simpanan ini    tidak   bisa    dilepaskan    dari   upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Penelitian inidifokuskanpada peran dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai nasabah bank dalam likuidasi bankdalam hukum perbankan.                                          
Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan; Poltak Siringoringo
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v1i2.1286

Abstract

Abstrak Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu “narkoba” merupakan bahan berbahaya hal mana bagi pengguna, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanki pidana. Tidak tanggung-tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “extra ordinary crime”dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini public tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara massif terhadap seluruh lapisan masyarat. Hal ini merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Masyarakat harus diberi pemahaman yang benar mengenai dampak negative dari narkoba baik bagi pengguna/pemakai, pengedar, yang meproduksi dan menyimpan. Pemahaman ini dimulai dari beberapa fase yaitu bagaimana fase pencegahan narkoba dalam masyarakat ? bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan mendudukan pengguna narkoba sebagai korban ? bagaimana fase penegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba ? Fase-fase ini harus dikampanyekan secara massif agar masyarakat memahami bahwa hal-hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Kata kunci:Kejahatan, Obat Terlarang, Hukuman. Abstract Drugs is a dangerous substance in which for the user, dealers that produce and keep the substance could be penalized with criminal law. Death sentence could be penalized for the subject. Crimes related to drugs have now reached a very alarming condition. This is because the victims of the crime are from both upper class people and lower class people. Even more alarming drugs have reached school students and university students. This crime is already categorized as an “extra ordinary crime” as a result of how massive it is. Campaigns and the formation of public opinion about the dangers of drugs must be done massively on all levels of society. This is the part of approaching drug crimes in Indonesia. The public must be given the right understanding of how drugs will give negative impacts for users, dealers, that keep and produce the substance. Comperhensions started with several phases, how can public prevent the drug use? What we can do if we already use the substance and how to position drug users as victims? How the law enforcement works for drug crimes? These phases must be massively campaigned to the public so people will understand that drugs have negative impacts more than positive impacts. Keywords: Crime, Drugs, Sentence
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Di Era Digital Surung B Simanjuntak; Bernard Nainggolan; Hendri Jayadi
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 01 (2022): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i1.501

Abstract

This research is motivated by the rampant exploitation of the use of youtube and facebook applications so that the rampant exploitation of music works that occur without knowledge by the creator or copyright holder. This is the negative influence of this technology so that it can remove the economic rights of creators and copyright holders. The form of research carried out in this paper is a form of diagnostic research, meaning that diagnostic research methods are research methods designed by guiding a researcher towards an action, so that with this research method researchers will be directed at the causes of the onset of a symptom. In particular, the protection needed by art people and in the world of the music industry is protection of economic rights and protection of moral rights. There is an economic gap seen in the world of the music industry against songwriters as song copyright holders compared to the fame of songs created, which means that the songs they create are in high demand by the public and played or listened to in various places over and over again. If a copyrighted work is said to be a related to the economy, most of the use of the song or music is always accompanied by economic activity (Nainggolan, 2016). The songwriters should be able to enjoy their intellectual property which the object of intellectual property (song / music) is so favored by other people. Intellectual Property Rights are the right to enjoy economically the results of an intellectual creativity, where the objects stipulated in the IPR are works that arise or are born due to human intellectual ability
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19 Lonna Yohanes Lengkong, Thomas Abbon, Hendri Jayadi P, Tomson Situmeang
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v5i2.1750

Abstract

Pada saat seorang pria menikah dengan seorang wanita maka timbulah suatu ikatan lahir batin sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan di Indonesia memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian yang dianut oleh pasangan, sehingga perkawinan tidak saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Pengabdian kepada masyarakat di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Tema PPM ini kami ambil karena permasalahan mengenai hukum keluarga adalah masalah yang seringkali dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum keluarga. Hasil dari PKM penyuluhan hukum keluarga membuat bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Desa Singasari tentang hukum keluarga dan permasalahan perkawinan yang dihadapinya.
PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra Vol. 3 No. 2 (2017): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v3i2.1154

Abstract

Abstract Proof is the act of proving that in general it has the same purpose, namely to provide certainty about the truth of an event. The act of proving in a trial is indeed used the notion of juridical proof, that is, proof in the court is not possible for logical and absolute proof, therefore in examining the evidence in the trial it is known as things that are close to the truth. But actually if it is analyzed more deeply in certain matters it can also happen that the evidence in the trial is logical and absolute. Proof in the practical order is a very important thing to test the truth or legal facts that actually occur. The Defendant’s fate in the trial at the Court was very much determined by the evidence that could be used as the basis for the judge in making a verdict against him. In such civil procedure, the fate of the parties, both the Plaintiff and the Defendant, is very much determined by the presentation of the evidence by the parties. The evidentiary difference in criminal procedure law and civil procedural law is that in the criminal proof the proof of system is “negatief wettelijk stelsel”, the system of verification according to the law negatively is a theory of a combination of a positive legal proof system with conviction-in time. Whereas the characteristic of civil proof is “audi et alterem partem”, the party who postulates that it must prove the argument. Keywords: hukum pembuktian, hukum acara pidana, hukum acara perdata
HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN BANK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Hendri Jayadi; L. Elly A. M Pandiangan
to-ra Vol. 4 No. 3 (2018): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal relationship between the customer and the bank occurs after both parties sign an agreement to utilize the service products offered by the bank. Every bank product always has provisions offered by the bank. The agreement between the customer and the bank is binding. The customer, as the depositor of the funds, saves his funds in the bank and gives the bank freedom to manage the money or the funds it holds. The legal relationship between banks and customers is regulated in Article 1 paragraph (5) of Law no. 10 of 1998, set forth in the form of an 'agreement' or 'contract' must use the four principles of duciary relation principle, prudential principle, secrecy principle, and know how customer principle. So that the customer relationship with the Bank is about law and trust. Keyword : customer; bank depositor; prudential; law and trust.
SISTEM PERBANKAN DALAM NEGARA KESEJATERAAN DI INDONESIA Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra Vol. 4 No. 2 (2018): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v4i2.1185

Abstract

Abstract The banking system in Indonesia is regulated in Law No.7 of 1992 (amended by Law No.10 of 1998). The development of banking shows the dynamics in economic life. The banking sector in the life of a country is an agent of development, because banks are nancial institutions that have the function as nancial intermediary institutions, namely as institutions that collect funds from the public in the form of deposits and channel them back to the public in the form of credit or nancing. Banking is also an agent of trust, bearing in mind that there is one principle of bank management, the duciary principle. The provisions of Article 4 of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 states that Indonesian banks aim to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth, and national stability towards improving the welfare of the people at large. Keyword:banking system; development; economic growth.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK DI INDONESIA Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra Vol. 5 No. 2 (2019): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/tora.v5i2.1198

Abstract

Abstract Legally, LPS has been regulated in Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. LPS itself has two functions, namely guaranteeing bank customer deposits and resolving failed bank disputes through liquidation. The process of bank liquidation carried out by the Indonesia Deposit Insurance Corporation through the Liquidation Team of the bank is never complete or leaves a problem for bank customers whose savings are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. The existence of the Deposit Insurance Agency is also expected to be able to carry out its functions properly in guaranteeing limited bank customer deposits so as to support efforts in stability in the banking sector. Keyword : customer bank; guaranteed; depositsl; LPS.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA (KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK) David hutahaean; Mompang L. Panggabean; Hendri Jayadi Pandiangan
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Child trafficking is criminal act of trafficking children who are not yet 18 years, including unborn children. Children as victims experience psychological, mental, physic, sexual, economic and social suffering as a result of the criminal act of trafficking in persons.Children as victims mmust be protected by applying criminal weight, to enforce the law effectively , protect children from becoming victims again (victimization), guaranteeing children’s right in the form of restitution and compensation. The application of criminal weighting for perpetrators of the crime of child trafficking is based on human rights analysis study and an analysis of child protection law. With the application of criminal weighting, it is hoped that child trafficking will decrease if it cannot be eliminated complete. Kata kunci: Perdagangan anak
PENERAPAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI Andree Washington Hasiholan Sianipar; Hendri Jayadi; Gilbert Hansein
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.144

Abstract

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di Indonesia, kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Diperbolehkannya kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kesempatan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Co-Authors Andree Washington Hasiholan Sianipar Armunanto Hutahaean Bernard Nainggolan David hutahaean Geri, Geri Tanduk Manurun Gilbert Hansein Huala Adolf Hulman Panjaitan I Dewa Ayu Widyani L Elly AM Pandiangan L. Elly A. M Pandiangan Mangpul Sitanggang Mompang L. Panggabean Poltak Siringoringo Poltak Siringoringo Putu George Matthew Simbolon Setyo Sardjono Siregar, Rospita Surung B Simanjuntak Tomson Situmeang