Astri Anggraeni Putri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Proses Perdata: Sebuah Pendekatan Baru Penyelesaian Sengketa: Menawarkan Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Pemulihan Hubungan Sosial Astri Anggraeni Putri; Sidi Ahyar Wiraguna
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i4.1384

Abstract

Indonesia’s civil dispute resolution system remains dominated by an adversarial litigation model that prioritizes legal certainty but often neglects the relational and emotional dimensions underlying conflicts. Yet, in many cases such as family, inheritance, or neighborhood disputes the restoration of social relationships is as crucial as formal legal resolution. This study explores the potential integration of restorative justice principles into Indonesia’s civil procedural law as an alternative approach centered on dialogue, accountability, and reconciliation. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources, the research finds that restorative justice values align not only with Indonesia’s living law traditions such as musyawarah (deliberative consensus) and customary dispute resolution but also with existing provisions in civil procedure codes. Accordingly, the study proposes the Structured Restorative Mediation (SRM) Model, a procedural framework that embeds restorative principles into both court-annexed and community-based mediation. This model prioritizes relational healing while upholding legal certainty and procedural fairness. Its successful implementation requires regulatory support, enhanced mediator training, and institutional strengthening of community-based dispute resolution bodies. Thus, integrating restorative justice is not merely an innovation but a structural necessity for a more humane, inclusive, and holistically just legal system.
Analisis Putusan 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby: Perlindungan Hak Waris Berdasar KUHPerdata dan KHI Intan Nazili; Delvi Eka Ariyanti; Galuh Candra Utami; Zahra Ramadhanty Drajat; Kamilah, Talitha; Astri Anggraeni Putri; Ismaya Rahailia Nasution
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 1 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i1.1983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PTA.Sby terkait keabsahan hibah yang ditinjau dari Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung menerapkan pendekatan yuridis-formalistis dengan menitikberatkan pada kekuatan pembuktian akta otentik dan tanda tangan persetujuan ahli waris sebagai bukti tidak adanya cacat kehendak. Dalam penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI, hakim menilai batas maksimal hibah berdasarkan aspek kuantitatif luas objek hibah tanpa melakukan penilaian komprehensif terhadap nilai ekonomis keseluruhan harta pemberi hibah. Pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan tujuan normatif Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai norma pembatas yang berfungsi melindungi hak ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam menilai keabsahan hibah.