Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Eka Fitri Lestari; Rahmayanti; Edwin Syahrizal Pohan; Edgardo Williamson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3172

Abstract

Artikel ini mengkaji penalaran hukum hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur melawan hukum memiliki peran sentral dalam pembuktian perkara korupsi, dan seringkali menimbulkan perdebatan karena cakupannya yang meliputi dimensi formil maupun materiil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tindak pidana korupsi menggunakan variasi metode penalaran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, dan progresif dalam menilai terpenuhinya unsur melawan hukum, khususnya ketika perbuatan dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan. Penalaran hukum tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap pembuktian unsur melawan hukum, memperluas ruang pembuktian bagi jaksa, namun tetap menuntut konsistensi pertimbangan hakim untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.
Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Suci Ramadani; Sumarno; Eka Fitri Lestari; Khairudin Siregar; Ahmad Irham Tajhi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5541

Abstract

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, kedaulatan, serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya penanggulangannya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme di Indonesia serta bagaimana optimalisasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki peran penting dalam pencegahan melalui deteksi dini, deradikalisasi, serta pengawasan, dan dalam penindakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan modus operandi terorisme yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antar aparat penegak hukum serta pembaruan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan terorisme.