Articles
<![CDATA[Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Untukmu Imam Rahasiaku Karya Maylan Kokonoka ]]>
<![CDATA[Irni Cahyani]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Vol 5 No 2 (2020): Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP PGRI Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.381 KB)
|
DOI: 10.33654/sti.v5i2.1121
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai sosial dalam novel. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan nilai agama dalam novel Untukmu Imam Rahasiaku, (2) Mendeskripsi nilai moral yang ada dalam novel Untukmu Imam Rahasiaku, dan (3) Menelaah nilai pendidikan yang ada dalam novel Untukmu Imam Rahasiaku karya Maylan Kokonoka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta, yang kemudian disusul dengan analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Untukmu Imam Rahasiaku karya Maylan Kokonoka. Novel ini diterbitkan oleh Coconut Books, Depok tahun 2018 dengan tebal buku 412 halaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik observasi teks dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif interpretatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Nilai agama yang ada dalam novel mengacu pada dua bagian, yaitu: a) hubungan manusia dengan Tuhan, ada 45 buah pembahasan, dan b) Hubungan manusia dengan manusia 9 buah pembahasan, (2) Nilai moral yang ada dalam novel mengacu pada tiga bagian, yaitu: a) hubungan manusia dengan Tuhan, ada 4 buah pembahasan, b) hubungan manusia dengan diri sendiri 12 buah pembahasan, dan c) hubungan manusia dengan sesama 27 buah pembahasan, dan (3) Nilai pendidikan yang ada dalam novel Untukmu Imam Rahasiaku karya Maylan Kokonoka ada 15 buah pembahasan]]>
<![CDATA[8. SISTEM PENGAMANAN JARINGAN TERHADAP SERANGAN CYBER WARFARE ]]>
<![CDATA[Damanik, Rudy]]>;
<![CDATA[Andika, Pratama]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal TNI Angkatan Udara Vol 2 No 2 (2023): Jurnal TNI Angkatan Udara Triwulan Kedua ]]>
Publisher : <![CDATA[Staf Komunikasi dan Elektronika, TNI Angkatan Udara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62828/jpb.v2i2.67
<![CDATA[Memasuki pertumbuhan kemajuan industry 4.0 sebagai fase revolusi teknologi,sistem pengamanan jaringan menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan. Pengamanan jaringansangat penting dan memegang peranan penting dari setiap aspek suatu organisasi. Olehkarenanya keamanan jaringan menjadi skala prioritas dalam pembangunan sistem yang adasaat ini. Dalam pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengamanan yang ada di TNI AU sudahseharusnya menjadi sebuah organisasi yang bukan hanya untuk memudahkan pelaksanaan tugassatuan kerja saja, namun harus menjadi organisasi yang berkemampuan menjamin keamanandata serta sistem informasi yang dibangun. Mengoptimalkan pengamanan data sistem informasimemang bukanlah suatu hal yang mudah. Membutuhkan suatu perencanaan, pedoman,pelatihan serta keseriusan dari setiap unsur yang ada baik personel pelaksana di lapanganhingga pada level pimpinan. Untuk mencapai sasaran dalam pengoptimalan pengamanandata sistem dalam rangka mendukung tugas TNI AU, maka dibutuhkan langkah-langkah untukmeningkatkan kemampuan personel yang mengawaki organisasi dengan didukung peralataninfrastruktur yang dipadu dengan prosedure pengamanan yang ada menjadi faktor penting yangmutlak diperhitungkan serta direncanakan sehingga keamanan data lebih terjamin. Mewujudkankeamanan data sistem informasi pada hakekatnya merupakan serangkaian tahapan yang harusditempuh dengan dukungan dari para pemangku kebijakan untuk merumuskannya. Hal ini dapatdimulai dari peningkatan kemampuan personel, revitalisasi infrastruktur data sistem informasiserta pembuatan prosedur keamanan data hingga organisasi baru yang khusus menanganikejahatan cyber hingga penguatan kepemilikan jaringan mandiri untuk mengintegrasikan seluruhsistem yang ada.]]>
<![CDATA[ACCOUNTABILITY FOR CORRUPTION IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING IN THE PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Karolus Agung Dery Rianto]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 5 No. 1: IHERT (2023) FIRST ISSUE: International Conference on Health Science, Green Economics, ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Efarina ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/ihert.v5i1.333
<![CDATA[The purpose of this writing is to find out the forms of money laundering carried out by corporate actors, to find out the form of responsibility of a company in the crime of money laundering, to examine the forms of responsibility for corporate criminal acts in the regulations existing in legislation and to examine non-criminal liability. corporations in money laundering criminal cases. This writing is descriptive in order to get a picture of the existing problems, which are then analyzed deductively. There are three types of criminal money laundering by corporations, namely placing, layering and merging. Corporate subjects will receive criminal penalties according to their actions. As stated in article 6 of Law No. 8 of 2010, money laundering as referred to in articles 3, 4 and 5 is carried out by corporations so that penalties will be imposed on corporate control personnel. If personnel are unable to pay, they will be replaced by confiscation of the corporation and the company's controlling personnel. And if that is not enough, prison can be replaced by a company control fine.]]>
<![CDATA[DIFERENSIASI DALAM BRANDING DESA WISATA ALAM KAMPUNG PAPALIDAN CIBOLANG MELALUI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Hasbiyah, Desi]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Agustini]]>
<![CDATA[ JURNAL KOMUNIKATIO Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Komunikatio ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jk.v9i2.10441
<![CDATA[Setiap usaha tentu menginginkan brand miliknya diketahui oleh masyarakat luas dengan cara menawarkan produk atau jasanya kepada khalayak, tak terkecuali sebuah desa wisata. Di era digital ini, semakin banyak pelaku bisnis yang melakukan branding di media sosial, tidak terkecuali bagi Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang yang memperkenalkan potensi desa wisatanya melalui Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diferensiasi dalam branding desa wisata alam kampung papalidadan Cibolang melalui Instagram. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Data tersebut direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan dibuat kesimpulan untuk memaparkan hasil temuan. Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang melakukan branding melalui fitur akun Instagram @kampung.papalidan dengan mengunggah postingan terkait kegiatan di Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang, fasilitas yang ada di sana, hingga paket-paket wisata yang ditawarkan. Tidak hanya itu, Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang juga menampilkan keunikan potensi desa wisatanya sehingga dapat membuat Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang lebih diketahui khalayak luas, dan menarik followers untuk mengunjungi Desa Wisata Kampung Papalidan Cibolang.]]>
<![CDATA[Pembuatan Surimi Ikan Sirip Kuning (Caesio Cuning) Sebagai Produk Antara Pembuatan Bakso, Nugget Dan Otak-Otak ]]>
<![CDATA[Riskawati]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ Majalah Teknik Industri Vol 30 No 2 (2022): Majalah Teknik Industri Vol.30 No.2 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik ATI Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61844/majalahteknikindustri.v30i2.371
<![CDATA[Pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, sehingga mampu disimpan lama sampai tiba waktunya untuk di jadikan sebagai bahan konsumsi. Usaha dalam melakukan pengolahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, ikan dinginkan atau di bekukan, atau dapat pula diolah menjadi bahan setengah jadi seperti dijadikan surimi. Surimi adalah olahan ikan setengah jadi dalam bentuk beku yang dapat diolah menjadi beraneka ragam produk seperti bakso, nugget dan otak-otak. Produk olahan tersebut tidak hanya memiliki kandungan nutrisi baik untuk kesahatan, tetapi dapat dijadikan cemilan yang enak dan dijadikan oleh-oleh khas daerah setempat. Salah satu ikan yang berpotensi untuk diolah menjadi surimi adalah jenis ikan sirip kuning. Ikan sirip kuning berpotensi untuk dijadikan sebagai surimi karena memiliki daging yang putih dan memilki kandungan nutrisi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tabuh terhadap protein. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh surimi ikan sirip kuning yang dapat diolah menjadi bakso, nugget, dan otak-otak dengan kandungan nutrisi ikan sirip kuning yang telah diolah menjadi surimi adalah kadar air 77,65 %, Kadar abu 0,53%, Lemak 0,45%, Protein 16,64% dan Karbohidrat 4,73%.]]>
<![CDATA[Etika Komunikasi Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Sukarame, Carita-Pandeglang ]]>
<![CDATA[Unik Desthiani]]>;
<![CDATA[Sri Utaminingsih]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sosial Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universiitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/pbs.v4i2.41867
<![CDATA[Pada umumnya dalam pergaulan ataupun aktivitas sehari-hari, etika maupun komunikasi menjadi hal yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan keduanya menjadi dasar seseorang berperilaku dengan orang lain dalam lingkungannya. Pengertian etika itu sendiri yaitu suatu tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan dalam kelompok sosial, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan ataupun gambar antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Etika komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu prinsip yang mengatur hubungan dalam berinteraksi antar manusia, termasuk didalamnya norma, nilai atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Etika komunikasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas manusia yang memiliki tujuan untuk dapat menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat serta dapat membangun relasi yang baik, sebagai bentuk sopan santun dalam berperilaku, dan menjadi bagian dari rasa saling menghormati atau menghargai orang lain. Etika komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dimana pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh orang lain dan dapat menghasilkan feedback yang positif. Etika komunikasi juga berperan dalam pelayanan publik agar informasi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari penjelasan tersebut mendorong dosen Universitas Pamulang untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan judul “Etika Komunikasi Perangkat Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Sukarame, Carita-Pandeglang”. Tujuan dari PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai peranan, manfaat, dan tujuan dari etika komunikasi bagi kelancaran dan kesuksesan perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci: Etika Komunikasi, Pelayanan, Perangkat Desa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP ANAK TERLANTAR (KOMPARASI HUKUM DI INDONESIA DENGAN TINJAUAN FIQH SIYASAH) ]]>
<![CDATA[Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Assaad, Andi Sukmawati]]>
<![CDATA[ Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 4 No 2 (2023): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/dalrev.v4i2.5529
<![CDATA[This article discusses the State Constitutional Protection Against Abandoned Children in Indonesia and Fiqh SiyasahReview. This study aims firstly to find out the general overview of neglected children in Indonesia, secondly to find out the constitutional protection of the Republic of Indonesia against neglected children and thirdly to find out the protection of Fiqhi Siyasah to neglected children. The type of research used is library research using a normative juridical approach. The data collection technique in this research is data collection by searching, reading and taking notes from the results of written works in the form of books or other sources related to the discussion. The results of this study indicate that 1. Based on KPAI data for the last 5 years starting from 2016-2020 the dominant type of child neglect cases are children with social welfare problems. experienced a decrease in the cases of neglected children. 2. To realize the social welfare of neglected children, the Government together with the Ministry of Social Affairs seeks to maintain and protect neglected children. The Ministry of Social Affairs in carrying out its duties is assisted by the Social Service located in each Regency/City. The forms of legal protection by the government for neglected children according to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection include: 1) Supervision, 2) Prevention, 3) Treatment, 4 ) Counseling, 5) Social rehabilitation and 6) Social assistance. 3. Based on the fiqh siyasah protection against neglected children, which refers to the siyasa dusturiyah (constitution) which is the responsibility for the protection of neglected children, a leader in this case is the government. The role of the government is very much needed in handling abandoned children in line with Islamic law because in Islamic law, whether or not a policy leader or government administrator is correct depends on the implications for the people. If the policy has implications for the benefit of the people, it is considered correct by Shari'a. impact mafsadat on the people it is considered to violate the Shari'a.]]>
<![CDATA[PENGARUH WAKTU DAN KONSENTRASI NAOH PADA EKSTRAKSI SILIKA (SIO2) DARI LIMBAH FLY ASH BATUBARA ]]>
<![CDATA[Putra, Eriek Aristya Pradana]]>;
<![CDATA[Makmur, Adil]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>;
<![CDATA[Malau, Alexander]]>
<![CDATA[ JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL Vol 1 No 2 (2022): JURNAL TEKNOLOGI KIMIA MINERAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik ATI Makassaar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.749 KB)
|
DOI: 10.61844/jtkm.v1i2.231
<![CDATA[Keberadaan limbah fly ash akan berdampak buruk bagi lingkungan karena bersifat ringan dan mudah terbawa oleh angin. Sehingga diperlukan penanganan dengan memanfaatkan limbah fly ash salah satunya dengan mengekstrak oksida silika yang merupakan oksida utama dalam fly ash. Pada penelitian ini, silika dari fly ash diekstrak dengan metode leaching (ekstraksi padat-cair) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pelarut NaOH dan waktu ekstraksi terhadap massa dan kadar silika hasil ekstraksi. Silika diekstrak menggunakan NaOH 6 M, 8 M, 10 M, dan 12 M dengan variasi waktu 120 menit, 180 menit, dan 240 menit. Selanjutnya silika pada filtrat diendapkan dengan HCl 1:1 dan dikeringkan menggunakan oven serta dikarakterisasi menggunakan instrumen XRF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pelarut NaOH yang digunakan dengan waktu ekstraksi 180 menit, maka semakin tinggi massa silika hasil ekstraksi yang diperoleh hingga maksimal pada konsentrasi NaOH 10 M. Ekstraksi dengan waktu 120 menit dan 240 menit menunjukkan bahwa massa silika hasil ekstraksi yang diperoleh semakin rendah seiring dengan semakin tingginya konsentrasi pelarut NaOH yang digunakan. Kadar silika hasil ekstraksi yang diperoleh semakin tinggi seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaOH dan waktu ekstraksi hingga pada konsentrasi 10 M dan waktu ekstraksi 180 menit.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Female Workers Who Are Unilaterally Laid Off by the Company ]]>
<![CDATA[Masitah Pohan]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v23i3.5616
<![CDATA[The implementation of carbon tax has been postponed twice by the government based on the mandate of Articles 13 and 17 of Law No. 7/2021 on Harmonization of Tax Regulations. However, it is unclear how long these delays will last, raising questions about compliance with existing regulations. The postponement of carbon tax implementation based on existing regulations in the Harmonization of Tax Regulations raises concerns regarding compliance with the mandate of the law. The reason for the delay given by the government also needs to be further evaluated to ensure policy consistency and transparency in decision-making. This research aims to analyze the postponement of carbon tax implementation based on the regulations listed in the Taxation Regulations Harmonization Act, as well as identify the reasons for the postponement given by the government. This research method uses normative juridical, qualitative methods by reviewing literature, related rules, and regulations,Reasons for the delay given by the government include caution against a fragile economic recovery and a spike in energy prices. However, these reasons were also used to postpone the increase in the value-added tax (PPN) rate, potentially raising questions about compliance with regulations.]]>
<![CDATA[POSITION OF CUSTOMARY COURTS IN RESOLVING MILD ASSAULT CRIMES IN ACEH ]]>
<![CDATA[Ahmad Al Faruqy]]>;
<![CDATA[Sumarno]]>;
<![CDATA[Rahmayanti]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 3 No. 12 (2024): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[RADJA PUBLIKA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54443/ijset.v3i12.609
<![CDATA[Customary justice in Aceh has a significant role in resolving various types of cases, including minor crimes such as minor assault. This customary justice system is deeply rooted in local wisdom values and Islamic law, which are recognized by national law through the Aceh Government Law (UUPA) and Aceh Qanun Number 9 of 2008. The purpose of this studyUTo find out and analyze the position of Aceh's customary courts in resolving minor assault crimes in Aceh. To find out and analyze the effectiveness of Aceh's customary courts in resolving minor assault crimes in Aceh. To find out and analyze the community's response to the existence of Aceh's customary courts in resolving minor assault crimes in Aceh.The research method used a qualitative approach with case studies in several villages in Aceh. Data were collected through interviews with traditional leaders, legal actors, and communities who had been involved in the customary justice process. The results of the study indicate that customary justice in Aceh is recognized by the community and functions as an effective, fast, and adequate dispute resolution mechanism. In cases of minor assault, customary justice prioritizes peaceful and family resolution, which usually involves deliberation between the disputing parties and witnessed by customary elders. The decisions taken tend to be oriented towards restoring social relations and providing customary sanctions, such as compensation or an open apology. However, there are several challenges in the implementation of customary justice, especially in terms of alignment with the national justice system and protection of human rights. In conclusion, customary justice in Aceh plays an important role in resolving minor assault crimes with a restorative and peaceful approach, although better synergy is needed between customary justice and formal justice to improve justice and legal certainty.]]>
