Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Korban KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah Dan Pertanggungjawaban Terhadap Barang Bukti Yang Disita Negara: (Studi Kasus Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa) Aesa Rizki Ramadan; Angela Maranatha Sibarani; Bella Fistya Asherli; Hanan Anisyah Sutopo; Luhty Yustika; Naswa Fiolla Anggraini; Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani; Yusuf David Christover Lumban Gaol
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4327

Abstract

Koperasi memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi anggota. Namun, penyimpangan terjadi ketika koperasi menghimpun dana dari masyarakat non-anggota tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian dan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat korban penghimpunan dana ilegal serta menilai pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan ditinjau dari prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Citra Mandiri Syariah terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana menjalankan usaha lembaga keuangan mikro tanpa izin. Putusan hakim yang memerintahkan pengembalian sebagian barang bukti kepada korban mencerminkan adanya perlindungan hukum, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif karena tidak seluruh kerugian korban dapat dipulihkan.
PEMBAJAKAN LAUT DI SOMALIA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Siti Aisyah; Salwa Putri Septiana; Karindra Alvian Nugraha; Delvi Eka Ariyanti; Ismaya Rahailia Nasution; Angela Maranatha Sibarani; Zulpan Syahputa Gulo
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.61175

Abstract

Piracy is one of the forms of international crime that threatens maritime security, international trade, and regional stability. One of the regions that has attracted global attention regarding piracy is the waters off Somalia and the Gulf of Aden. The widespread occurrence of piracy in this area is driven by several factors, including weak governance in Somalia, poor economic conditions, prolonged conflicts, and inadequate maritime law enforcement. This study aims to analyze piracy off the coast of Somalia as an international crime from the perspective of international law of the sea and to examine the measures undertaken by the international community to combat it. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, primarily based on international legal instruments, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. The findings indicate that acts of piracy in Somali waters fulfill the elements of piracy as defined under UNCLOS 1982 and therefore constitute crimes of international concern. Furthermore, the principle of universal jurisdiction grants all states the authority to apprehend, prosecute, and punish pirates regardless of the nationality of the offenders or victims. Various international operations conducted by states and international organizations have contributed significantly to reducing piracy incidents in the Somali region, although challenges related to law enforcement and political instability remain. Therefore, sustained international cooperation is essential to ensure maritime security and prevent the recurrence of piracy in the future.