Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MIKRO DALAM KONSEP PERMINTAAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: SUATU KAJIAN STUDI PUSTAKA Ningsih, Dian Wirna; Mahyarni, Mahyarni; Hardiansyah Siregar, Kiki
Jurnal Ekonomi Sakti Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : LPPM - STIE SAKTI ALAM KERINCI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36272/jes.v14i3.439

Abstract

The concept of demand is one of the fundamental principles in microeconomics, explaining the relationship between the price of a good and the quantity demanded by consumers. From an Islamic perspective, the concept of demand is not solely based on rational economic considerations but is also influenced by moral, ethical, and Sharia (Islamic law) values. This study analyzes the microeconomic principles underlying the concept of demand from an Islamic viewpoint. Unlike conventional theory, which bases demand on price, income, and consumer preferences, Islamic economics emphasizes that demand is also guided by Sharia values such as halal-haram (permissibility), justice, public interest (maslahah), and moderation in consumption. This research employs a literature review method, examining both classical and contemporary sources, including the thoughts of al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, al-Shatibi, M. Umer Chapra, and Adiwarman Karim, along with empirical studies on Muslim consumption behavior. The findings reveal that the Islamic concept of demand has a dual orientation: fulfilling material needs while preserving the objectives of maqasid al-shariah. Thus, demand in Islam is directed toward goods and services that are lawful, beneficial, and free from harm. The study concludes that the Islamic theory of demand offers a more ethical, just, and sustainable alternative to conventional theories, enriching the body of Islamic economic knowledge. Keywords: Islamic Microeconomics, Demand, Sharia Principles, Literature Review
Analisis Faktor Penyebab Fraud dalam Perbankan Syariah : Perspektif Good Corporate Governance dan Etika Islam Dewi, Kemala; Ilham, M; Albahi, Muhammad; Hardiansyah Siregar, Kiki
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol 8 No 4 (2025): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Publisher : Departemen Teknik Sipil ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas faktor penyebab fraud dalam perbankan syariah di Indonesia dengan meninjau dua perspektif utama, yaitu Good Corporate Governance (GCG) dan nilai-nilai etika Islam. Fraud dalam perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan pengendalian internal, tetapi juga erat kaitannya dengan lemahnya penerapan prinsip moral dan etika Islami dalam praktik sehari-hari. GCG berperan penting dalam mengurangi potensi fraud melalui mekanisme pengawasan, transparansi, independensi dewan, serta efektivitas audit internal. Sementara itu, etika Islam memberikan landasan moral yang mendorong terciptanya budaya kerja yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara GCG dan etika Islam dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah maupun meminimalisasi fraud di sektor perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengendalian yang tidak hanya berbasis regulasi formal, tetapi juga pada penguatan nilai moral Islami.
Kerangka Hukum Dan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia: Antara Prinsip Syariah Dan Kepastian Hukum Ayu, Kemala; Nanang Hidayat, MHD; Albahi, Muhammad; Hardiansyah Siregar, Kiki
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol 8 No 4 (2025): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Publisher : Departemen Teknik Sipil ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah merupakan komponen integral dari sistem keuangan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengharaman praktik riba, gharar, serta maisir. Keberadaannya tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang beretika. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada relasi antara prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan kebijakan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perbankan syariah di Indonesia telah memiliki fondasi yang solid melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diperkuat oleh peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan regulasi dan pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan tantangan, seperti sinkronisasi antara hukum positif dan hukum syariah, tumpang tindih kewenangan antarotoritas, serta keterbatasan literasi hukum syariah di kalangan praktisi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital. Dengan demikian, kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan integrasi antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum nasional.
Produk dan Layanan Utama Perbankan Syariah Sismita, Nafia; Fakhri Khairi, Muhammad; Albahi, Muhammad; Hardiansyah Siregar, Kiki
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol 8 No 4 (2025): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Publisher : Departemen Teknik Sipil ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem perbankan syariah merupakan entitas perbankan yang menjalankan operasionalnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam, dengan penekanan utama pada pengharaman riba, gharar, dan maisir. Ragam produk serta layanan primer yang disediakan oleh perbankan syariah mencakup skema pembiayaan, fasilitas simpanan, dan berbagai jasa keuangan lainnya yang telah diselaraskan dengan hukum Islam. Skema pembiayaan yang ditawarkan meliputi akad murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, sementara fasilitas simpanan terdiri atas tabungan wadiah serta deposito mudharabah. Di samping itu, perbankan syariah turut menyajikan layanan perbankan digital, konsultasi keuangan berbasis syariah, dan instrumen investasi melalui sukuk. Implementasi produk dan layanan tersebut bertujuan untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan etika syariah, sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Pembiayaan Infrastruktur Strategis di Indonesia Janna Ritonga, Miftahul; Putra, Hafiza; Albahi, Muhammad; Hardiansyah Siregar, Kiki
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Publisher : Departemen Teknik Sipil ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia membutuhkan pendanaan skala besar yang kini mulai didominasi oleh instrumen keuangan syariah. Namun, kompleksitas proyek infrastruktur yang melibatkan jangka waktu panjang dan skema akad yang rumit menimbulkan risiko kepatuhan syariah (sharia non-compliance risk) yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi risiko kepatuhan pada pembiayaan infrastruktur strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui studi kasus pada bank syariah yang terlibat dalam sindikasi pembiayaan proyek nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi perbankan dan anggota DPS, serta analisis laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS sangat dipengaruh0\i oleh kompetensi teknis mengenai aspek ekonomi infrastruktur dan intensitas keterlibatan DPS dalam struktur akad multiext yang kompleks. Meskipun secara formal pengawasan telah dilakukan, masih ditemukan celah risiko pada fase pemeliharaan aset dan manajemen arus kas proyek (cash flow management). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi audit syariah berbasis teknologi dan integrasi DPS dalam pengawasan fisik proyek menjadi kunci utama untuk menjamin integritas finansial dan kesesuaian prinsip syariah pada sektor infrastruktur.