Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerimaan Masyarakat terhadap Proyek Pengadaan Tanah Desa Bungkukan Kabupaten Kotabaru: Sebuah Kajian Sosiologi Hukum Ismar Hamid; Siti Zulaikha; Yusril Yusril; Rachmat Hidayat; Rahmat Nur; Wafiq Mustakimah; Halimah Halimah; Yudiarto Arman
PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) Vol 8, No 01 (2026): PADARINGAN : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/pn.v8i01.17881

Abstract

The feasibility study for land acquisition in Bungkukan Village, Kotabaru Regency, is a strategic project to support the development of an urban service center, as regulated by the  Kotabaru Regency Regional Regulation No. 6 of 2025. This research aims to assess the technical, legal, and social feasibility of the project using a socio-legal approach. The specific objectives include identifying the location, area, and status of the required land , evaluating its legal and social feasibility , and analyzing potential social impacts and land conflicts. Key findings indicate that while the project aligns with national spatial and development plans , there is significant potential for conflict due to unclear land ownership status and public concerns regarding compensation processes. The study concludes that it is necessary to conduct a thorough verification of land rights and formulate mitigation strategies that focus on transparent dialogue, fairness, and community participation. The results of this study are expected to serve as a basis for the Local Government to implement a just and sustainable land acquisition process.
Fasilitasi Penanganan Resiko Sosial Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Batulicin–Pulau Laut Kabupaten Kotabaru Ismar Hamid; Rahmat Nur; Irsan Irsan; Siti Zulaikha; Cucu Widaty; Alex Alex; Yusril Yusril; Muhammad Rifani; Muhammad Daffa Pratama; Defica A. Saragih; Andri Noor Azumardi; Wafiq Mustakimah
urn:nbn:de:10.20527dimasy.v2i2
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/DIMASY.v2i2.102

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek prioritas di Kabupaten Kotabaru adalah pembangunan Jembatan Batulicin–Pulau Laut, yang diharapkan dapat memperkuat akses transportasi darat antara wilayah Batulicin dan Pulau Laut. Namun, pembangunan ini memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan berbagai resiko sosial, seperti sengketa kepemilikan lahan, ketidaksesuaian nilai ganti rugi, hilangnya mata pencaharian, hingga potensi konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada fasilitasi penanganan resiko sosial dalam rangka mendukung kelancaran proses pengadaan tanah. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi: (1) identifikasi dan pemetaan sosial untuk memetakan profil masyarakat terdampak; (2) pendekatan partisipatif melalui musyawarah dan forum diskusi kelompok; (3) sosialisasi dan edukasi terkait regulasi pengadaan tanah dan hak-hak masyarakat; (4) fasilitasi mediasi untuk menyelesaikan sengketa lahan; serta (5) pendampingan masyarakat baik secara administratif maupun sosial ekonomi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengadaan tanah, tersusunnya data sosial terdampak yang akurat, terbentuknya forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penyelesaian sejumlah sengketa awal terkait batas kepemilikan tanah. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, fasilitasi penanganan resiko sosial terbukti menjadi strategi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.