Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Clavia: Journal of Law Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Innovative and Creativity
Muh. Syahrul Ago
Fakultas Hukum, Universitas Bosowa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KOMPARASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA KURIKULUM MERDEKA INDONESIA DAN KURIKULUM PENDIDIKAN JEPANG: PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU Limbong, Wanti Liku; Fitriani, Fitriani; Nerti, Nerti; Burhan, Burhan; Safira, Ifa; Ago, Muh. Syahrul
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44168

Abstract

Pendidikan abad ke-21 menuntut pengembangan profesionalisme guru sebagai kunci utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan pendidikan profesi guru pada Kurikulum Merdeka di Indonesia dan sistem kurikulum pendidikan di Jepang, dengan perspektif pengembangan profesionalisme guru. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis bagaimana kedua sistem kurikulum tersebut mengelola pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur diperoleh dari database seperti Science Direct, Google Scholar, SINTA, dan Scopus yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang perbandingan kedua sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia melalui Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pelatihan berkelanjutan dan keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, Jepang memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan penekanan pada pengembangan keterampilan praktis melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi antar rekan sejawat, dan refleksi diri. Model pendidikan profesi guru di Jepang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia perlu memperkuat sistem pelatihan guru secara berkelanjutan dan terstruktur untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih efektif.
A Legal Analysis of Administrative Disputes Related to the Transfer of Civil Servants in the Makassar City Government Ago, Muh. Syahrul; Mardatillah, Widya; Saodana, Shafira
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2582

Abstract

The transfer of positions among Civil Servants (PNS) has become one of the key issues in personnel governance and the implementation of the merit system in Indonesia. As a form of human resource (HR) management within the bureaucracy, transfers must be carried out based on the principles of administrative law, including the principles of legality, accountability, and propriety. However, in practice, transfers are often conducted in a non-transparent manner, not based on objective performance evaluations, and tend to be influenced by political interests or the subjectivity of staffing officials. Such practices have the potential to generate administrative disputes that lead to injustice for civil servants and undermine the principles of good governance. This research is important in filling the gap in the literature that specifically analyzes the transfer of civil servant positions from the perspective of administrative law. Most previous studies have focused on managerial or human resource policy aspects, but have not deeply examined the juridical dimensions that form the legal basis and validity of administrative decisions. Therefore, this study aims to examine two important aspects in the implementation process of civil servant transfers, particularly within the Makassar City Government: First, the legal foundations, procedures, and potential disputes arising from transfer decisions from an administrative law perspective. Second, the legal remedies available to civil servants within the Makassar City Government who feel aggrieved by such transfer decisions. Meanwhile, this study employs both normative and empirical juridical approaches. The normative approach is used to analyze relevant regulations such as Law No. 5 of 2014, Government Regulation No. 11 of 2017, as well as court decisions and opinions from supervisory institutions such as the Indonesian Ombudsman and the Civil Service Commission (KASN). The empirical approach, on the other hand, involves field studies and interviews with staffing officials, transferred civil servants, and other relevant stakeholders. This research seeks to provide a scientific contribution to strengthening the merit system, upholding administrative law principles within the bureaucracy, and serving as a foundation for the formulation of fairer, more transparent, and accountable policies.
Konversi Isi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 Menjadi Undang-Undang Ditinjau dari Aspek Ilmu Perundang-Undangan Muh. Syahrul Ago; Muh. Rusli; Abd. Haris Hamid; Andi Rizal
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.594

Abstract

Keberadaan Tap. MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dianggap mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pengelompokan hukum berdasarkan jenis dan bentuknya. Tap. MPR dianggap sebagai jenis hukum yang berjenis penetapan (beschikking) tetapi bentuk dan materi muatannya bersifat mengatur (regelling). Dalam keadaan demikian, penulis berusaha membahas terkait kemungkinan dilakukannya konversi Tap. MPR ke dalam bentuk undang-undang. Olehnya itu, dalam penelitian ini penulis berusaha membahasnya dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dan beberapa sumber lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tap. MPR dapat dilakukan konversi menjadi undang-undang dengan alasan bahwa Tap. MPR sendiri telah memerintahkan isinya untuk ditindaklanjuti dengan undang-undang di samping ada yang dicabut, ada yang telah ditentukan masa berlakunya, dan ada pula yang sifatnya final atau tidak perlu ditindaklanjuti. Di samping itu, dengan dilakukannya konversi Tap. MPR ke dalam bentuk undang-undang, maka secara tegas memberikan kejelasan mengenai mekanisme pencabutan maupun pengujian terhadap Tap. MPR itu.
ASAS ULTRA PETITA DALAM PENGUJIAN UNDANG – UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: ANTARA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DAN BATASAN YUDISIAL Putri Yuliana; Muh. Halwan; Muh. Syahrul Ago
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas ultra petita dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji batasan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi untuk menerapkan ultra petita sebagai konsekuensi dari fungsinya sebagai guardian of the constitution dan pelindung hak konstitusional warga negara. Penerapan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menjamin supremasi konstitusi. Namun demikian, penerapan asas ultra petita tidak bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi tetap terikat pada prinsip negara hukum, asas legalitas, dan doktrin pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, perluasan amar putusan hanya dapat dibenarkan sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permohonan, didukung argumentasi hukum yang kuat, serta tidak memasuki ranah pembentukan norma yang menjadi kewenangan legislatif. This study aims to analyze the constitutional authority of the Constitutional Court in applying the ultra petita principle in judicial review decisions against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine the limitations of its application in the Indonesian constitutional system. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that constitutionally the Constitutional Court has the legitimacy to apply ultra petita as a consequence of its function as guardian of the constitution and protector of citizens' constitutional rights. This application is intended to realize substantive justice and guarantee constitutional supremacy. However, the application of the ultra petita principle is not absolute. The Constitutional Court remains bound by the principles of the rule of law, the principle of legality, and the doctrine of separation of powers. Therefore, the expansion of the ruling can only be justified as long as it has a direct relationship to the subject of the petition, is supported by strong legal arguments, and does not enter the realm of norm formation which is the legislative authority.
Co-Authors Andi Rizal Burhan Burhan, Burhan Fitriani Fitriani Hamid, Abd. Haris Ifa Safira Limbong, Wanti Liku Mardatillah, Widya Muh. Halwan Muh. Rusli Nerti, Nerti Putri Yuliana Saodana, Shafira